Sabtu, Mei 15, 2021

Mutasi Setelah Pelantikan Kepala Daerah

Riba Dilarang, Bunga Bank Boleh!

Sebelum menjawab pertanyaan “apakah bunga bank itu riba atau bukan?”, kita perlu mendudukkan persoalan secara tepat. Pertanyaan tersebut berada dalam wilayah ijtihadi, yang memungkinkan...

Ole Gunnar Solskjaer dan Semangat MU untuk “Kembali”

"MU mencetak lima gol kembali, setelah terakhir kali melakukannya pada pertandingan perpisahan Sir Alex Ferguson, lima tahun lalu," begitu yang dikatakan komentator kawakan Jon...

Indonesia Bersepeda

Kita mendapat suguhan gambar unik di majalah Tempo, 1 Juli 2019. Dua tokoh besar tampak naik sepeda. Mereka mungkin mau pelesiran atau mengelilingi Indonesia....

Yang Kekal dan Yang Dikocok Ulang

Sebelum prei jeda internasional, yang oleh pelatih Liverpool Jurgen Klopp disebut sebagai kompetisi yang tak masuk akal, sepakbola Eropa sudah mulai terlihat bentuknya. Beberapa...
Avatar
Asrinaldi Asril
Pengajar Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang

bupatipandeglangGubernur Banten Rano Karno (kanan) berbincang dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita (kedua kanan) dan suami yang juga anggota DPR Dimyati Natakusuma (kedua kiri) usai upacara pelantikan di Serang, Banten, Rabu (23/3). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Isu yang berkembang setelah pelantikan kepala daerah beberapa waktu lalu adalah mutasi pejabat birokrasi di daerah. Walau dalam Pasal 162 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memberi batasan waktu enam bulan bagi kepala daerah untuk tidak melakukan mutasi, aturan itu tetap saja membuat birokrasi tidak tenang bekerja.

Begitu juga dengan aturan yang mewajibkan adanya lelang terbuka terkait dengan jabatan yang akan ditempati birokrasi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak menjamin karir birokrat di daerah tetap cemerlang. Faktanya kepala daerah terpilih tetap saja bisa mempengaruhi hasil keputusan akhir siapa yang akan menjadi pejabat di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.

Sudah menjadi rahasia umum, setiap pilkada yang berlangsung sulit dihindari adanya keterlibatan birokrasi. Meskipun birokrasi berusaha untuk bersikap netral, dalam persepsi calon kepala daerah, birokrasi tetap berpihak. Bahkan bersikap netral pun bisa diterjemahkan oleh kepala daerah berpihak karena tingginya tensi politik pasca pilkada. Namun, yang jelas, setiap sikap yang dipilih oleh birokrasi tersebut memiliki konsekuensi politik sendiri.

Ini wajar, karena sikap politik yang ditunjukkan oleh birokrasi menjadi dasar pula bagai kepala daerah membuat keputusan politik. Bahkan untuk memastikan sikap politik pejabat birokrasi selama pilkada berlangsung, kepala daerah tidak segan menggali informasi dari informannya untuk mengetahui siapa saja yang tidak mendukungnya dalam pilkada tersebut. Informasi ini penting bagi kepala daerah untuk memetakan “kabinet” yang akan dibentuknya dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Yang menarik, ketika pilkada berlangsung, birokrasi di daerah memang terbelah kepada pilihan-pilihan politik yang harus dibuat. Tidak jarang untuk menentukan pilihan politik itu, mereka saling berdiskusi menentukan ke mana kecenderungan pilihan harus dibuat. Jika peluang kemenangan seorang calon kepala daerah besar, mereka akan beramai-ramai menunjukkan dukungannya.

Begitu juga sebaliknya. Jika peluang calon kepala daerah kecil, kelompok birokrat ini akan bersikap dingin dan acuh terhadap calon kepala daerah tersebut. Inilah salah satu cara birokrasi memperlihatkan bentuk netralitasnya. Bagi kepala daerah, cara birokrasi bersikap ini tentu sangat menyakitkan dan bahkan dapat menjadi dendam politik. Jika kepala daerah tersebut ternyata menang dalam pilkada, kelompok birokrat inilah yang akan “dihabisi” dulu.

Loyal dan Royal
Sebagai pejabat pembina kepegawaian, maka kepala daerah terpilih akan segera mempertimbangkan pendukungnya yang berasal dari birokrasi untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Namun, tidak jarang kepala daerah juga meminta masukan dari tim suksesnya, terutama penilaian mereka terhadap sikap birokrasi sewaktu pilkada berlangsung. Tim sukses ini memiliki data siapa saja pejabat birokrasi yang memang terlibat dalam mendukung seorang calon kepala daerah.

Biasanya masyarakat di kabupaten/kota mengenali bagaimana sikap politik pejabat birokrasi terhadap calon kepala daerah yang bertanding. Hampir semua informasi tentang pejabat birokrasi ini dengan mudah diperoleh oleh kepala daerah terpilih. Jika kepala daerah terpilih mendapatkan informasi tentang sikap pejabat birokrasi yang tidak mendukungnya, karir pejabat tersebut akan terancam. Karenanya, tidak sedikit pejabat birokrasi mengajukan surat pindah tugas ke kabupaten atau kota lain karena calon yang didukungnya kalah dalam pilkada.

Bagi kepala daerah, penting menempatkan pejabat birokrasi yang berjasa kepadanya dalam pilkada. Penempatan pejabat birokrasi ini perlu dilakukan, terutama untuk melanjutkan kekuasaan politiknya di masa yang akan datang. Umumnya kepala daerah akan memperhatikan dua kriteria berikut dalam diri birokrat yang dipilihnya.

Pertama, melihat seberapa besar loyalitas pejabat birokrasi itu kepadanya. Hampir semua kepala daerah terpilih menjadikan indikator ini sebagai pertimbangan utamanya. Dalam kontes yang sederhana, bagi kepala daerah terpilih, loyalitas ini dikaitkan dengan seberapa nyata dukungan yang diberikan oleh pejabat birokrasi ketika pilkada berlangsung.

Selain itu, loyalitas bagi kepala daerah terpilih juga bisa diketahui dari informannya yang tinggal di tempat birokrat itu berdomisili. Apakah ketika pilkada dulu birokrat ini memilih dirinya atau tidak. Jika ternyata birokrat ini berseberangan dengan kepala daerah terpilih, biasanya karir mereka akan meredup selama kepala daerah itu berkuasa. Sebaliknya, jika birokrat tersebut menunjukkan dukungannya, maka selama lima tahun itu karirnya akan cemerlang.

Kedua, melihat seberapa “royal” peluang pejabat birokrasi ini kepada kepala daerah setelah diberi jabatan. Royal berarti dapat menyediakan apa yang menjadi keinginan kepala daerah untuk mendukung kekuasaannya. Jamak diketahui ketika pilkada berlangsung kepala daerah menghabiskan uangnya dalam jumlah yang banyak. Dibandingkan dengan gaji yang mereka terima ketika terpilih sebagai kepala daerah, tentu tidak akan dapat menutupi segala biaya politik yang dikeluarkan selama pilkada berlangsung.

Maka, di sinilah birokrat yang royal kepada kepala daerah ini dibutuhkan, terutama untuk mewujudkan tujuan lain yang menjadi niat kepala daerah itu. Karenanya, tidak heran banyaknya kasus korupsi dan gratifikasi di pemerintah daerah selama ini adalah akibat sikap birokrat yang terlalu loyal dan royal kepada kepala daerah yang melantik mereka sebagai pejabat di pemerintah daerah.

Avatar
Asrinaldi Asril
Pengajar Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Daud Sang Raja Kontroversial

Daud Bin Isai Raja kedua sekaligus paling terkenal dari Kerajaan Israel merupakan kombinasi yang unik antara hero dan anti hero. Dia dipuja sepanjang zaman...

OSINT, Jurnalisme Investigatif, dan Demokrasi

Pada Oktober 2020 lalu, NarasiTV mengunggah video berdurasi kurang lebih 10 menit yang menggemparkan media sosial. Video itu mencoba menguraikan kejadian pembakaran Halte Sarinah...

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Perjuangan Dibalik Sosok dalam Uang Pecahan Rp.10.000

Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan uang sebagai alat transaksi ketika belanja dan membeli barang di pasar.  Memang bukanlah suatu hal yang baru lagi...

Merambah Jalan Demokrasi

Iklim budaya di Indonesia menjadi cuaca yang sangat ekstream, kita tidak pernah menyangkal bahwa kita sedang mengalami kebinggungan besar bagaimana memutar kipas demokrasi ini....

ARTIKEL TERPOPULER

Inilah Pelanggaran EPI yang Banyak Kita Jumpai di Jalan

Iklan saat ini merupakan satu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kedihupan sehari-hari. Periklanan sendiri sudah merupakan kegiatan pokok setiap orang yang ingin...

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Umat Kristiani Bukan Nashara [Kaum Nasrani]

Dalam bahasa Arab, kata "nashara" merupakan bentuk jamak dari "nashrani". Sebutan "umat Nasrani" secara salah-kaprah digunakan untuk merujuk pada umat Kristiani, penganut agama Kristen....

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.