Jumat, April 23, 2021

Muramnya Satu Tahun Presiden Sipil

Titik Temu: Menyadari Perbedaan, Menyudahi Pertikaian

Titik temu adalah frasa yang dipopulerkan Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang diambil dari al-Qur'an Surat Ali ‘Imran (3) ayat 64: “Katakanlah (Muhammad): ‘Wahai para...

Covid-19 dan Literasi Energi

Adanya wabah atau pandemi Covid-19 ini pemakaian energi di rumah otomatis akan membengkak tidak seperti biasanya karena semua kegiatan seperti belajar, bekerja, dan beribadah...

Akankah Pilkada 2000 Menambah Cluster Covid-19?

Mulailah tahapan Pilkada. Mulailah menenambah cluster baru Covid-19. Ironi? Itulah fenomenanya. Pada pendaftaran calon kepala daerah (bupati/wabup, walikota/walkot, gubernur/wakil gubernur) tahun 2000, dalam tiga hari...

Criminalized State

Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kedua kanan) bersiap memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus yang menjerat penyidik...
Avatar
Feri Amsari
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Presiden Jokowi ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Presiden Jokowi ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

20 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla genap satu tahun memerintah. Sebagai Presiden yang berasal dari kalangan sipil, pemerintahan Jokowi akan selalu dipersandingkan dengan kemampuan presiden yang berasal dari kalangan militer. Terutama dalam hal sejauhmana seorang sipil mampu memimpin republik ini ke arah yang lebih baik? Lalu, “modal” seperti apakah yang dimiliki Jokowi agar mampu menjadi presiden yang mumpuni memimpin hingga empat tahun mendatang?

Menurut Richard Neustadt, jabatan presiden merupakan “the power to persuade”. Presiden adalah jabatan untuk mengajak, membujuk, dan merayu publik, lembaga negara, dan pihak-pihak lainnya agar yakin kepada visi dan misinya serta berkeinginan bersama-sama mewujudkan visi dan misi tersebut.

Jika hendak membandingkan kapasitas Jokowi dan presiden dari unsur militer atau sipil lainnya dalam “merayu” publik dan lembaga negara lainnya, mantan Gubernur Jakarta itu belum terlalu mengecewakan. Faktanya, presiden paska-reformasi memang kerap gagal meyakinkan publik dalam menjalankan visi dan misi kampanye melalui kebijakan bidang politik-hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang prokemaslahatan rakyat. Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono juga memperlihatkan kemampuan yang lemah dalam meyakinkan publik melalui kebijakannya.

Jokowi sesungguhnya memiliki potensi lebih besar dalam meyakinkan publik melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Sebab, sebagai penggagas kerja blusukan, Jokowi memiliki kedekatan yang luar biasa dengan rakyat dibandingkan presiden lainnya (kecuali Bung Karno). Sayang, kedekatan itu kerap gagal menghasilkan kebijakan yang prorakyat. Misalnya, soal kebijakan Jokowi yang tidak tegas melindungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari upaya pelemahan berupa serangan balik para koruptor kepada lembaga antirusuah itu dan kehendak DPR untuk merevisi UU KPK.

Jokowi juga dianggap terlalu lemah dalam menyikapi bencana kabut asap. Padahal, sebagai figur yang membumi, semestinya Presiden dapat menjatuhkan hukuman tegas kepada perusahaan-perusahaan pembakar hutan. Sikap lembek Jokowi itu memperlihatkan bahwa Presiden belum mampu memahami perasaan publik. Kegagalan memahami perasaan publik itu akan mengakibatkan kegagalan Presiden meyakinkan publik pada sektor kebijakan lainnya.

Pada titik ini, Jokowi berada pada posisi yang berbahaya. Jika partai yang menentang pemerintahan Jokowi melakukan tindakan provokatif dengan memberikan bantuan nyata kepada korban bencana asap atau sikap nyata melindungi KPK, dapat dipastikan keyakinan publik kepada pemerintahan akan beralih kepada kubu oposisi.

Padahal, sebagai presiden dari kalangan sipil, modal Jokowi tidak kalah besarnya dengan para presiden dari kalangan lain. Menurut C.F. Strong, setiap presiden memiliki kewenangan yang tersebar pada lima fungsi. UUD 1945 setidaknya memberikan Presiden Jokowi kewenangan-kewenangan yang sangat penting tersebut dalam mendukung kinerjanya.

Jokowi memiliki fungsi pemerintahan dengan menjadi komando seluruh kementerian yang ada (Pasal 4 dan Pasal 17 UUD 1945). Presiden juga memiliki fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang jauh lebih besar daripada DPR dan DPD (Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945). Presiden berperan dalam cabang kekuasaan kehakiman (Pasal 24A, 24B, dan 24C UUD 1945) dan bahkan menentukan duta, konsul, peran dan perjanjian antarnegara (Pasal 11 dan Pasal 13 UUD 1945).

Presiden juga merupakan pemimpin tertinggi angkatan perang dan keamanan (Pasal 10 dan Pasal 30 UUD 1945). Sehingga presiden pada dasarnya memiliki modal konstitusional yang amat besar dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan demikian, mustahil kiranya bagi seorang presiden tidak mampu mengeluarkan kebijakan yang prokemaslahatan publik karena memiliki kewenangan yang amat kuat tersebut.

Apalagi dengan kewenangan yang amat kuat itu, Jokowi tidak perlu sekadar blusukan tetapi juga harus membuat perintah tegas yang terimplementasikan di lapangan. Dalam mengatasi bencana asap, misalnya, Jokowi bisa dengan mudah memerintahkan seluruh elemen pertahanan dan keamanan untuk berpartisipasi dalam menghentikan bencana. Tidak hanya mengerahkan aparat untuk memadamkan api tetapi juga menindak para perusahaan pelaku pembakaran. Sayang, sejauh ini Jokowi lebih banyak bertindak dengan turun ke lapangan untuk meyakinkan publik bahwa dia telah bekerja. Padahal, publik menunggu Presiden menindak para pelaku pembakaran dengan tegas.

Sikap Jokowi yang sama dapat dibaca dalam tindakannya melindungi KPK. Jokowi tidak menunjukkan ketegasan bersikap melawan upaya-upaya memperlemah lembaga antirusuah tersebut. Padahal, Jokowi tidak perlu khawatir terhadap langkah berbeda sikap dari partai oposisi, bahkan partai pendukungnya sendiri, karena partai tidak dapat dengan mudah memberhentikan Presiden. Apalagi jika publik mendukung sikap Presiden.

Itu sebabnya satu tahun pemerintahan Jokowi lebih muram dengan ketidaktegasan bersikap dan bertindak sebagai Presiden. Mungkin karena Jokowi tidak sepenuhnya paham betapa “berkuasanya” jabatan seorang presiden.

Avatar
Feri Amsari
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Toleransi, Kita Perlu Belajar dari Negeri Tolland

Sebelum mulai mendaratkan jemari diatas keyboard laptop, sejenak terlintas dalam pikiran saya sebuah kutipan yang menarik dari buku yang berjudul “Berjamaah (lagi) walau tak...

Terorisme Lahir dari Watak yang Retak

Salah satu musuh terbesar kemanusiaan adalah terorisme. Ia lahir dari watak retak manusia yang dikendalikan hasrat untuk membunuh. Dalam aksinya yang agresif, teroris tak...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mencari Teman Masa Pandemi? Why Not, Berikut Tipsnya

Sudah Satu Tahun Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia. sekolah-sekolah, kampus, tempat yang bahkan kantor sekalipun harus berkegiatan online. Mahasiswa baru, murid baru dan orang-orang yang baru memulai...

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

ARTIKEL TERPOPULER

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mempertanyakan Wacana Koalisi Partai Islam Oleh PKS dan PPP

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa kita sangkut pautkan sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan...

Puasa Menurut Filsuf Muslim

Selama ini ada anggapan umum yang diterima luas, bahwa nasib filsafat Islam telah berakhir di tangan Ibn Rusyd. Filsuf Andalusia yang mencoba melakukan counter...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.