“Homoseksualitas adalah sesuatu yang tabu bagi Tunisia. Itu mengganggu agama kami dan mengancam nilai kesakralan. Masyarakat Tunisia perlu menolak gagasan itu”.
Kecaman keras disuarakan oleh Abdel Wahab Hamza, sang politikus dari Partai Islam Zaytuna, dalam menanggapi sebuah acara festival film yang diselenggarakan Mawjoudin, organisasi yang berisi aktivis muda Tunisia, feminis, dan kelompok LGBT, setahun silam. Festival tersebut dihadiri oleh 700 orang LGBTQI dan pendukungnya. Acara berlangsung semarak dan menarik.
Bahkan, acara tersebut juga didukung salah satu radio Tunisia yang mengakomodasi suara kaum terpinggirkan (baca: LGBT), yaitu Radio Shams. Radio tersebut mulai mengudara di Tunisia pascarevolusi Musim Semi 2011, lebih tepatnya tahun 2017. Radio Sham merupakan salah satu corong dari organisasi Sham yang dikepalai oleh Mounir Baatour.
Kini, nama itu diperbincangkan kembali tidak hanya oleh masyarakat Tunisia, melainkan juga masyarakat Timur Tengah, karena dia berani bertarung dalam pencalonan presiden Tunisia yang diselenggarakan pada November 2019. Di dunia Arab, dia adalah orang gay pertama yang maju untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden.
Apakah Baatour bisa mencuri hati masyarakat Tunisia jika melihat homoseksualitas merupakan sesuatu yang terlarang dan layak dihukum?
Gay di Tunisia
Setelah Arab Spring meletus di Tunisia, nilai demokrasi di negeri tersebut mulai hidup. Pelbagai kelompok minoritas yang tadinya terpinggirkan menyeruak dan bisa bersuara. Salah satunya dari kelompok LGBT. Mawjoudi dibangun, organisasi Shams didirikan, dan Radio Shams diluncurkan.
Banyak sarana yang bisa digunakan oleh mereka untuk menyuarakan perlunya nilai demokrasi yang saling menghargai, menghormati, dan menjunjung kesetaraan. Mounir Baatour adalah orang yang paling getol menyuarakan hal tersebut.
Akan tetapi, niat tulus belum tentu menghasilkan tujuan yang mulus. Tantangan dan ancaman selalu hadir, utamanya dua tahun belakangan ini. DAMJ, organisasi keadilan dan kesetaraan Tunisia, mencatat 120 orang yang terindikasi melakukan tindak LGBT ditahan dan harus berurusan dengan pihak berwajib pada tahun 2018.
Dalam periode Januari hingga Maret 2019, sedikitnya 22 orang melaporkan ke DAMJ bahwa ada tindakan penyerangan terhadap kelompok LGBT. Mengapa mereka perlu melaporkan ke DAMJ? Sebab, mereka tak percaya pihak berwajib (baca: polisi) akan menolong dan melindungi mereka. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada K.S. (nama samaran) setahun silam.
K.S. yang berencana ingin menghabiskan akhir pekan bersama seorang teman di Monastir justru dijebak dan mendapatkan perlakuan tidak enak. Temannya, yang merupakan kenalan baru dari sebuah aplikasi gay bernama Grinder, menunjukkan lencana polisi. Tiba-tiba ia dipukul, dihantam hingga babak belur oleh dua orang yang tidak dikenalnya yang ia tak tahu datang dari mana. Total tiga orang menghakimi K.S. Sebelum meninggalkan K.S, salah seorang dari mereka berkata, “Kamu layak dibunuh, kamu seperti mikroba.”
Esoknya, ia pergi ke salah satu rumah sakit di sana dengan harapan mendapatkan perawatan. Namun, harapan tak sesuai kenyataan. Dokter menolak memeriksa karena perintah kepolisian. Ia kaget kemudian pasrah. Sempat terpikir untuk membuat laporan kepolisian, dan memang benar ia pergi ke sana, dan ia bercerita tentang peristiwa yang dialami.
Namun, lagi-lagi harapan tak sesuai kenyataan. Laporan tak ditanggapi. Dan pihak kepolisian justru menyuruh dokter untuk melihat kemungkinan apakah K.S melakukan perbuatan sodom. Lagi-lagi K.S kaget. Akhirnya, ia benar-benar pasrah.
Kelompok LGBT tak sepenuhnya bisa bergerak bebas. Apalagi jika mengacu pada pasal 230 dalam konstitusi di Tunisia. Mereka yang terbukti melakukan tindakan sodom akan dihukum selama tiga tahun. Dan bahkan Baatour pernah mendapatkan hukuman tersebut pada tahun 2013. Namun, ia masih beruntung. Ia dijebloskan ke penjara dan “hanya perlu” menghabiskan hukuman selama enam bulan.
Padahal, jika mengacu pada pasal 21, semua warga negara baik wanita maupun pria memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lanjut pada pasal 24, pemerintah Tunisia diwajibkan untuk melindungi hak privasi dan keamanan lingkungan di mana seseorang tinggal. Lalu, untuk apa pihak berwajib berani dan merasa berhak untuk melukai mereka? Apakah merasa terancam?
Mimpi Mounir Baatour
Mounir Baatour hendaknya perlu mempersiapkan diri lebih serius, meskipun dukungan terus mengalir. Tak ada jaminan bahwa ia dapat berjalan dengan mulus. Seperti halnya politikus pada umumnya, ia perlu melakukan lobi atau negosiasi agar pencalonannya tak terhambat hanya karena orientasi seksualnya.
Mimpi dan gagasan Baatour besar. Ketika ditanya oleh salah seorang wartawan tentang apa yang akan dilakukan jika ia terpilih, ia dengan tegas menjawab, “Saya akan menghapus pasal 74 dalam konstitusi yang melarang non-Muslim untuk maju sebagai presiden dan juga menghapus larangan kegiatan menyebarkan ajaran agama selain Islam.”
Tentu saja gagasan tersebut luar biasa. Meski ada keterikatan historis dengan Prancis, konstitusi Tunisia saat ini sebagian besar berasaskan Islam. Dan itu tentu saja jika benar terjadi, ancaman apalagi yang akan didapatkan Baatour, yang kemungkinan tidak hanya datang dari Tunisia melainkan seluruh dunia Arab.
Pengalaman mengajarkan, jika sebuah negara cenderung konservatif seperti Bourguiba pada tahun 1956 yang melarang poligami dan hal lainnya, kelompok minoritas pasti terpinggirkan. Baatour ingin membangun sistem baru, sebab menurutnya Tunisia adalah negara plural, yang menjunjung kesetaraan dan mengagungkan nilai demokrasi. Jika Baatour berhasil, Tunisia bisa menjadi pionir demokrasi bagi dunia Arab.
