Risiko politik dari berbagai permasalahan yang mencuat di Papua ada pada pemerintah pusat (Presiden Joko Widodo), bukan pada unsur-unsur pemerintah daerah. Oleh karena itu, inisiatif penyelesaian permasalahan Papua secara politik mesti datang dari Presiden Jokowi.
Ada dua alasan untuk itu. Pertama, isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua sudah menjadi isu regional di Pasifik, bukan lagi mainan isu NGO. Jika terlambat, RI akan terus kerepotan dalam menanggulangi masalah Papua di fora internasional.
Kedua, kapasitas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tidak bisa berkembang dalam menjalankan Undang-Undang Otonomi Khusus. Secara kelembagaan kemampuannya masih belum memadai dihadapkan pada tantangan yang kian berat dan dibebani oleh kondisi politik yang tidak stabil. Hal itu tampak dari belum bisa diisi sepenuhnya DPR Papua dengan anggota dari utusan adat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Juga tertundanya pemilihan anggota baru Majelis Rakyat Papua (MRP) hampir setahun.
Persoalan pokok Papua adalah persoalan sosial-politik. Persoalan politik tersebut merupakan akar dari berbagai permasalahan yang selama ini ada di Papua. Berbagai isu yang selama ini muncul pada dasarnya merupakan turunan dari berlarutnya persoalan politik tersebut. Terutama permasalahan kejahatan pelanggaran HAM. Karenanya, kemunculan aspirasi untuk memisahkan diri dari Indonesia oleh sebagian kalangan di Papua tidak cukup diselesaikan secara sektoral.
Di sisi lain, dari persoalan sosial-politik yang tak kunjung selesai itu adalah persoalan sosial-ekonomi, yang secara serampangan kerap diringkus menjadi permasalahan kesejahteraan. Singkatnya, persoalan sosial-ekonomi adalah akibat dari persoalan sosial-politik, bukan sebaliknya.
Persoalan sosial-politik dan sosial-ekonomi yang sudah kronis itu pada gilirannya menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) masyarakat Papua kepada berbagai lembaga negara dan pemerintah. Di sisi lain, lembaga-lembaga pemerintah melihat masyarakat juga dengan penuh kecurigaan. Implikasinya adalah sikap saling tidak percaya berkembang sedemikian rupa. Dalam situasi tidak saling percaya yang berkembang dalam waktu panjang mengakibatkan berbagai bentuk program pemerintah tidak punya dampak positif kepada kondisi sosial-politik.
Maka, langkah-langlah perbaikan untuk Papua perlu dimulai dengan menumbuhkan sikap saling percaya. Salah satunya adalah memulai komunikasi yang intensif secara terstruktur dengan komponen-komponen masyarakat Papua. Sementara itu, pemerintah juga perlu menunjukkan adanya kepaduan sikap dari berbagai elemen negara dalam menyikapi perkembangan situasi Papua.
Dari masyarakat di luar Papua diperlukan solidaritas agar masyarakat Papua dalam memulihkan kepercayaannya kepada pemerintah tidak bergerak sendirian.
Secara politik saat ini Presiden Jokowi memiliki modal lebih dari cukup untuk membuka pintu masuk penyelesaian Papua: pemerintahan yang relatif stabil, dukungan di DPR yang mulai kokoh, dan adanya kecendrungan membaiknya ekonomi nasional.
Oleh karenanya, Presiden Jokowi pertama-tama perlu segera menunjuk Tim Komunikasi untuk menjajalin komunikasi politik atau berdiaog secara seksama dengan berbagai unsur masyarakat Papua, baik di dalam mau pun di luar negeri.
Kedua, Presiden Jokowi perlu segera membentuk Tim Gabungan Penanganan Masalah Pelanggaran HAM dengan melibatkan tokoh-tokoh yang kompeten dalam bidang HAM. Sejalan dengan ini segala bentuk kekerasan bersenjata perlu dihentikan oleh semua pihak.
Ketiga, Presiden Jokowi perlu mengeluarkan dasar kebijakan baru, berupa Peraturan Presiden untuk membentuk Badan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Papua guna merancang langkah-langkah perbaikan bagi masa depan Papua yang lebih baik.
Tiga langkah itu perlu ditempuh secara serius dan simultan agar kebijakan dan hasilnya tidak sporadis. Dengan demikian, risiko politik dari permasalahan Papua bisa diminimalisasi dan diselesaikan. Semoga!
