Indonesia adalah negeri yang penuh cerita keramahtamahan, sopan santun, dan kuatnya tali kasih antar sesama. Setiap orang asing yang datang ke negeri ini, semua mengesankan adanya relasi yang penuh kehangatan antar sesama manusia. Kesan yang tumbuh secara alamiah, tanpa dibuat-buat. Ruang publik yang beradab menjadi ciri khas keindonesiaan kita.
Tapi, entahlah, belakangan ini ada keanehan yang begitu terasa. Bagi sebagian warga negara Indonesia sendiri, kekhasan itu seolah sirna akhir-akhir ini. Telah tumbuh rasa saling curiga bahkan saling membenci sesama anak bangsa. Dikotomi budaya, etnis, dan agama mengemuka. Pertentangan Islam versus kafir begitu terasa, begitu juga antara pribumi dan non-pribumi.
Bahkan pada saat pemerintah merilis uang baru, dengan gambar-gambar pahlawan seperti biasanya, ada yang mempersoalkannya, mengapa ada pahlawan “kafir” yang lebih ditonjolkan ketimbang yang muslim? Ada apa gerangan? Mengapa ada dikotomi muslim-kafir pada pahlawan-pahlawan agung kita?
Ruang publik politik kita (political public sphere) menjadi begitu jauh dari spirit kesantunan dan keadaban. Media sosial penuh dengan caci maki di antara beragam akun yang entah dari mana asal-usulnya. Ruang publik diwarnai dengan lalu lintas perdebatan yang tidak proporsional. Rakyat yang seharusnya merasakan berkah dan menikmati pedebatan politik secara lebih berkualitas, beradab, dan solutif terhadap masalah bersama, malah mendapatkan kualitas perdebatan yang rendah dan sarat pembodohan.
Terlebih di kalangan para aktivis media sosial—yang populer dengan sebutan cyber army— benar-benar tidak bisa membedakan persoalan yang sangat elementer dalam kehidupan: mana fakta dan fiksi, mana data dan opini, dan mana kebenaran dan kebohongan. Entahlah, apakah mereka benar-benar tidak paham, atau pura-pura tidak paham, yang pasti, satu sama lain saling menebar prasangka dan saling memfitnah.
Ruang publik kita sarat prasangka buruk dan fitnah. Pikiran dan hati kita pun benar-benar berada dalam cobaan berat. Bahkan media konvensional—media cetak dan elektronik—yang sudah melegenda sebagai pilar keempat demokrasi, sebagian juga ikut menjadi bagian dari kerumitan ini.
Kebanyakan pers lebih menyukai peristiwa kontroversial sebagai berita utama. Aspek investigatif, yang semestinya menjadi orientasi utama pers kita, menjadi agak terabaikan. Pers lebih suka opini ketimbang fakta dan berita kontroversial ketimbang investigatif.
Pers lebih senang opini pengamat politik yang kemampuan analisisnya pas-pasan ketimbang menurunkan laporan investigatif terhadap suatu peristiwa. Sebagai pembaca, rakyat disajikan kualitas pemberitaan yang kurang mendidik, baik secara politik, moral, dan lebih-lebih secara keagamaan. Padahal, pers menjadi determinator dan sekaligus artikulator suatu perdebatan publik.
Sebagai determinator, pers punya otoritas untuk menentukan mana berita yang berkualitas dan mendidik masyarakat, dan mana berita yang justru membodohi masyarakat. Dan sebagai artikulator, pers berperan penting untuk menyeleksi, mengartikulasikan, dan memberikan kritik atas suatu perdebatan publik entah yang datang dari pemerintah, akademisi, pengamat, maupun masyarakat kita sendiri.
Independensi pers lebih terletak pada kesetiaannya terhadap fakta kebenaran. Ada proses seleksi sosial yang jika tidak disadari pers, maka pers akan semakin ditinggalkan pembaca. Pers yang selektif, berkualitas dalam pemberitaan, dan memenuhi hasrat publik, akan menjadi pers yang laris dan punya daya tahan lama. Dan itu terbukti di negara mana pun.
Sebaliknya, pers yang lebih suka pada pemberitaan yang sarat fitnah, tidak verifikatif, dan investigatif, apalagi jauh dari spirit utamanya: cover both-sides, pasti akan semakin ditinggalkan para pembacanya.
Keadaban politik yang berkualitas dan sarat makna adalah tanggung jawab kita bersama: elite politik, pers, pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat. Perdebatan publik (public discourse) yang berkualitas dapat mencerminkan suatu kecerdasan kita dalam merespons masalah bersama. Masyarakat menjadi hakim tertinggi dalam suatu negara demokrasi. Terhadap elite politik yang tak beradab dan jauh dari spirit pengabdian pada rakyat, masyarakat dapat menghukumnya melalui pemilu, tentu dengan tidak memilihnya kembali.
Terhadap pemberitaan pers yang jauh dari kualitas, masyarakat lebih dapat segera menghakiminya denga tidak membeli koran, atau cuti sementara dari langganan rutin. Pesan yang ingin disampaikan adalah hubungan antara masyarakat, wakil rakyat, pers, dan pemerintah itu sendiri adalah hampir-hampi transaksional dan kontraktual.
Terdapat hukum sosial yang berlaku: bahwa pemerintah yang sukses pasti dicintai rakyatnya dan hampir pasti dapat dipilih kembali; demikian pula wakil rakyat yang aspiratif pada konstituennya serta pers yang memenuhi hasrat publik pembacanya.
Meskipun, harus diakui bersama, kita masih jauh dari semua itu. Setidaknya kita harus punya komitmen untuk menjaga agar ruang publik kita tetap beradab (civilized public sphere). Komitmen ini sebagai saksi dan penanda bahwa kita masih memiliki cita-cit ideal: pemerintah yang demokratis, wakil rakyat yang aspiratif, pers yang mendidik, dan kesejahteraan masyarakat yang terpenuhi.
