Jumat, Maret 1, 2024

Mengapa Politisi Perlu Belajar Psikologi?

Danik Eka Rahmaningtiyas
Danik Eka Rahmaningtiyas
Politician; Clinical Psychologist Candidate

Politik sering dibayangkan sangat maskulin, keras dan penuh intrik. Tak jarang terdengar ucapan, “ini politik bos!” tatkala ada tragedi atau eksekusi politik. Sedih memang, seolah kehidupab politik bukan untuk manusia dan kemanusiaan. Lalu bagaimana mengembalikan politik pada khitahnya?

Harus paham dulu bahwa politik adalah bagian dari kehidupan yang melahirkan kebijakan untuk kesejahteraan umat manusia. Maka dari itu seorang politisi adalah manusia terpilih yang juga harus mampu memanusiakan manusia

Karena, seluruh aktivitas politik adalah interaksi dengan manusia, maka penting sekali untuk mempelajari psikologi. Mungkin saya salah satu dari sekian banyak politisi yang meyakini bahwa jika politik dilakukan dengan penuh kesadaran dan empati akan mampu menurunkan resistensi, serta meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan publik.

Beberapa alasan mengapa penting sekali memiliki pondasi pemahaman psikologis dalam berpolitik. Pertama, di dalam Politik ada manusia, baik yang menggerakkan maupun yang digerakkan. Seorang politisi akan bisa menggerakkan roda perpolitikan dengan baik apabila memiliki kesehatan yang holistik. Bukan hanya fisik tapi juga mental yang sehat. Karena dia akan bersinggungan dengan banyak orang, memutuskan kebijakan, serta melakukan manajemen dalam skala besar.

Belajar Psikologi bukan hanya belajar mengenali, memahami dan melakukan intervensi kepada orang lain, tapi juga melakukan manajemen mental pada diri sendiri. Karena dalam politik rentan sekali dengan masalah, stress, serangan, bentrokan kepentingan, serta iklim kompetisi yang sangat kuat.

Selanjutnya bagaimana dengan orang-orang yang digerakkan? Tentu saja politisi harus memahami latar belakang, harapan, serta cara yang diminati oleh masyarakat. Oleh sebab itu empati seorang politisi harus aktif, dengan cara memahami keragaman kepribadian dan karakter manusia, karakteristik sosial-budaya, dan beragam aspek hasil dari suatu kebijakan, seperti angka kemiskinan, kualitas gizi, pengangguran, dan lain sebagainya.

Kedua, di dalam politik ada sistem. Meliputi sistem organisasi, kaderisasi, hingga infrastruktur. Di mana sistem merupakan kerangka besar, hasil dari sebuah konsensus/kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama.

Nah, untuk mencapai tujuan tersebut harus ada efektifitas dari setiap aktivitas yang dilakukan. Hal ini bisa terjadi apabila sang politisi memiliki kapasitas pengetahuan, kesehatan yang holistik, lingkungan kerja yang ergonomis, serta iklim komunikasi serta promosi karir yang merit.

Ketiga, di dalam politik ada pesan. Pesan akan efektif apabila si pengirim pesan bisa menyesuaikan frekuensi dengan si penerima pesan. Politisi harus memahami siapa yang akan menjadi penerima pesan, karakteristiknya seperti apa, sehingga mengetahui metode yang paling efektif agar pesan itu bisa sampai sesuai harapan.

Seringkali kasus kegagalan politisi dalam menyampaikan pesan, karena tidak memahami siapa sasaran yang akan menerimanya. Sehingga berakibat menjadi bumerang bahkan bola panas liar yang siap meledak sewaktu-waktu. Butuh kerendahan hati dan menurunkan ekspektasi, politisi tidak melulu harus menampilkan kecerdasan dan dominasinya.

Keempat, di dalam politik ada kebijakan, karena politik bukan hanya mengantarkan individu menjadi tokoh publik yang memiliki kekuasaan, tetapi juga melalui proses politik akan menghasilkan kebijakan. Apakah itu berupa program, Peraturan Daerah, Undang-Undang, dan sebagainya.

Kadangkala di dalam prosesnya terjadi persinggungan antara kebijakan yang dibuat dengan si penerima efek dari Kebijakan tersebut. Merasa tidak sesuai sehingga terjadi resistensi bahkan hingga lahir konflik baru. Jadi, hal ini biasanya disebabkan karena ketidakpahaman akan kebutuhan masyarakat. Atau kebijakan tersebut tidak memiliki unsur reward bagi yang menjalankan, punishment bagi yang melanggar, serta reinforcement agar bisa meningkat ke tahap selanjutnya.

Sebab, selama ini yang sudah tertancap di benak masyarakat, kalau ada aturan berarti hukuman. Yang lebih berbahaya jika ternyata kebijakan ‘ijon’ adalah hasil ‘main mata’ dengan pihak berkepentingan.

Menjadi politisi berarti mengambil jalan penuh empati. Terus asah agar kita mampu melihat perbedaan prespektif, bernegosiasi dengan ego personal maupun sektoral, serta siap mengakui batas cukup.

Danik Eka Rahmaningtiyas
Danik Eka Rahmaningtiyas
Politician; Clinical Psychologist Candidate
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.