Sabtu, April 24, 2021

Memangkas Masa Jabatan Pimpinan DPD

Kenapa ISIS Tidak Perangi Israel?

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tetap melantik Maha Abu-Shuseh sebagai Konsul Kehormatan Republik Indonesia untuk Palestina, meski upacara pelantikan terpaksa dilakukan di Amman, Yordania....

Refleksi Kemenangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Belanda & Eropa

Setahun! Hanya dalam kurun waktu satu tahun berdirinya PSI di Belanda, PSI dapat mengalahkan partai kuat yang sudah lama berdiri seperti PDIP. Tidak hanya...

Rusuh Tanjung Balai: Perlukah Mendefinisikan Agama?

Indonesia kembali berduka. Kekerasan bernuansa agama terulang lagi kemarin. Kali ini di Kota Tanjung Balai, Sumatra Utara. Massa merusak beberapa bangunan, termasuk di dalamnya...

Pilkada Jakarta dan Hilangnya Akal Sehat Netizen

Persiapan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta sudah memasuki babak baru dengan penetapan tiga pasangan calon pemimpin Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama-Syaiful Djarot (Ahok-Djarot), Agus Yudhoyono-Sylviana...
Avatar
Feri Amsari
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

irman-gusmanKetua DPD RI Irman Gusman (dokumentasi dpdri.dream.co.id)

Keributan pemangkasan masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih menyisakan pertanyaan tak berjawab. Pertanyaan itu adalah: apakah memangkas masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan merupakan pilihan yang sah menurut Undang-Undang Dasar 1945? Apakah pemangkasan masa jabatan itu dapat dilakukan melalui pembentukan tata tertib DPD yang baru?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab agar DPD terhindar dari risiko parlemen terbelah. Meskipun belum maksimal berkerja, peran DPD diperlukan untuk “menutupi” kelemahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hanya bekerja demi partai. Membiarkan DPD terbelah dalam perebutan kursi pimpinan hanya akan merusak bangunan parlemen dua kamar yang saling mengimbangi (cheks and balances) sebagaimana dikehendaki UUD 1945.

Dasar Hukum
Bagi pimpinan DPD, pembentukan tata tertib baru yang mengatur pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pendapat pimpinan DPD itu seolah-olah perihal masa jabatan pimpinan diatur dalam UU MD3.

Padahal pendapat itu tidak benar. Faktanya, UU MD3 tidak mengatur batasan masa jabatan pimpinan DPD. Namun ketiadaan dasar hukum itu tidak hanya bagi pimpinan DPD saja. UUD 1945 dan UU MD3 tidak pula mengatur masa jabatan pimpinan MPR dan DPR.

Meski tidak diatur secara eksplisit, batasan masa jabatan pimpinan MPR dan DPR dapat ditafsirkan melalui Pasal 17 dan Pasal 87 UU MD3. Menurut pasal tersebut, pimpinan MPR dan DPR hanya dapat berhenti apabila memenuhi tiga kondisi berikut: (a) meninggal dunia; (b) mengundurkan diri; dan (c) diberhentikan.

Jika ketiga kondisi tersebut tidak terjadi, maka pimpinan MPR dan DPR tidak dapat diberhentikan sampai terpilihnya anggota MPR dan DPR yang baru melalui pemilu berikutnya. Dengan ketentuan tersebut, masa jabatan pimpinan MPR dan DPR tidak perlu diributkan.

Hal itu juga memperlihatkan bahwa pengaturan masa jabatan pimpinan legislatif pada UU MD3 bersifat timpang. Masa jabatan pimpinan MPR dan DPR dibatasi dengan tiga kondisi tersebut di atas, namun ketentuan seperti itu tidak diberlakukan bagi pimpinan DPD.

Jadi, tidak satu pasal pun dalam UU MD3 yang dapat dimaknai sebagai ketentuan untuk membatasi masa jabatan pimpinan DPD, baik bertugas hingga 5 tahun atau 2 tahun 6 bulan. Tanpa dasar hukum yang jelas dalam UUD 1945 dan UU MD3, pemangkasan terhadap masa jabatan pimpinan DPD dapat bersifat inkonstitusional.

Inkonstitusional pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD itu semakin terasa ketika diatur berdasarkan tata tertib DPD yang baru. Tata tertib DPD hanya berkaitan dengan mekanisme pemilihan pimpinan berdasarkan Pasal 260 ayat (7) UU MD3. Pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD bukanlah bagian dari konsep mekanisme pemilihan.

Tanpa dasar hukum yang tegas itu, keributan terkait pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD harus dihentikan. Jika keributan itu berlarut, bukan tidak mungkin publik mulai gusar dan mempertanyakan kinerja DPD. Jangan sampai DPD berakhir sama dengan DPR: dianggap gagal mewakili aspirasi masyarakat.

Masa Jabatan dan Komunikasi
Dalam UUD 1945, satu-satunya ketentuan tentang masa jabatan berada pada Pasal 7 tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan wakilnya hanya dapat menjabat lima tahun (untuk dua kali periode). Sepanjang Presiden dan/atau wakilnya tidak melanggar konstitusi berdasarkan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, maka masa jabatannya tidak dapat dipangkas. Ketentuan itu disebut sebagai masa jabatan tetap (fixed term of office) yang dianut dalam sistem pemerintahan presidensiil.

Konsep masa jabatan tetap itu juga dianut Senat (baca: DPD). Bahkan untuk masa jabatan pimpinan Senat di Amerika, periodenya otomatis disamakan dengan berakhirnya masa jabatan kepresidenan. Hal itu karena pimpinan Senat (presiding officer) dirangkap langsung oleh Wakil Presiden.

Kondisi berbeda akan ditemui pada konsep masa jabatan pimpinan Parlemen dan Perdana Menteri di Inggris, Australia, Jepang, dan Kanada yang menganut sistem parlementer. Pada negara-negara tersebut masa jabatan pimpinan lembaga legislatif dan eksekutif dapat dipangkas jika partai pendukungnya mengajukan mosi tidak percaya.

Bagi Indonesia yang cenderung menganut sistem presidensiil yang mengedepankan stabilitas politik, pemangkasan masa jabatan pimpinan Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif tidak diperkenankan. Ketika sebagian besar anggota DPD berkeinginan memangkas masa jabatan pimpinannya, tindakan itu tidak hanya pertanda perubahan konstelasi politik di DPD tetapi juga sebagai upaya menggeser sistem pemerintahan. DPD harus menghentikan keributan itu sebelum dituduh menyimpangi UUD 1945.

Di sisi berbeda, keributan itu harus dimaknai positif oleh pimpinan DPD. Bukan tidak mungkin keributan itu berpangkal dari komunikasi politik yang berjarak antara pimpinan dan anggota DPD. Jika tidak ingin berumur pendek, pimpinan DPD harus lebih “membumi” dan tidak “bersolo karir” dalam menjalankan kewenangan seremonial kelembagaannya.

Avatar
Feri Amsari
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Toleransi, Kita Perlu Belajar dari Negeri Tolland

Sebelum mulai mendaratkan jemari diatas keyboard laptop, sejenak terlintas dalam pikiran saya sebuah kutipan yang menarik dari buku yang berjudul “Berjamaah (lagi) walau tak...

Terorisme Lahir dari Watak yang Retak

Salah satu musuh terbesar kemanusiaan adalah terorisme. Ia lahir dari watak retak manusia yang dikendalikan hasrat untuk membunuh. Dalam aksinya yang agresif, teroris tak...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mencari Teman Masa Pandemi? Why Not, Berikut Tipsnya

Sudah Satu Tahun Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia. sekolah-sekolah, kampus, tempat yang bahkan kantor sekalipun harus berkegiatan online. Mahasiswa baru, murid baru dan orang-orang yang baru memulai...

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

ARTIKEL TERPOPULER

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mempertanyakan Wacana Koalisi Partai Islam Oleh PKS dan PPP

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa kita sangkut pautkan sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan...

Puasa Menurut Filsuf Muslim

Selama ini ada anggapan umum yang diterima luas, bahwa nasib filsafat Islam telah berakhir di tangan Ibn Rusyd. Filsuf Andalusia yang mencoba melakukan counter...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.