Langkah Basuki Tjahaja Purnama menghadapi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 bagaikan langkah kuda dalam permainan catur, zig-zag, dan tak mudah ditebak. Gubernur petahana yang akrab disapa Ahok ini baru saja memutuskan maju lewat pintu partai politik. Ini mengagetkan banyak pihak mengingat sebelumnya ia pernah menegaskan lebih baik tidak maju daripada meninggalkan Teman Ahok—gugus relawan yang menjadi pendukung utamanya.
Ahok menyatakan, walaupun lewat jalur partai politik, ia tidak meninggalkan Teman Ahok. Pernyataan ini tidak cukup meyakinkan karena publik tahu bahwa tujuan utama pembentukan Teman Ahok adalah untuk mengusung mantan Bupati Belitung Timur ini maju dalam Pilkada DKI Jakarta melalui jalur independen (perseorangan) dengan cara mengumpulkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) warga Jakarta.
Setelah Teman Ahok berhasil menghimpun dukungan hingga (lebih dari) satu juta KTP—hampir dua kali lipat jumlah yang disyaratkan dalam undang-undang tentang Pilkada—Ahok malah lebih memilih jalur partai politik.
Langkah Ahok direspons publik, terutama netizen, dengan nada negatif. Tanda pagar (tagar) #BalikinKTPgue sempat menduduki ranking pertama trending topic nasional. Ahok dinilai telah mengkhianati warga Jakarta yang telah sukarela menyerahkan KTP untuk mendukungnya lewat jalur independen.
Ahok punya alasan kuat. Ia ingin maju pilkada bukan sekadar ikut meramaikan gelanggang, tapi untuk menang. Melalui jalur partai politik, kemenangan itu jauh lebih mudah diraih, karena partai politik punya infrastruktur yang kuat, punya pengurus dan pendukung yang loyal, dan yang lebih penting memiliki kader-kader militan yang bisa diinstruksikan untuk memenangkan calon yang telah ditetapkan pimpinan partainya.
Sementara Teman Ahok, meskipun loyalitasnya tidak kalah dengan kader-kader partai politik, karena tidak memiliki infrastruktur, posisinya sangat rapuh. Apalagi jika dianggap sebagai “lawan” partai politik, Teman Ahok memiliki tantangan berat, misalnya dalam proses verifikasi agar dukungan KTP yang telah ada benar-benar bisa memenuhi syarat untuk memajukan Ahok. Langkah Teman Ahok bisa dijegal dari berbagai sisi.
Melihat realitas politik seperti itu, Teman Ahok pun menerima langkah Ahok dengan lapang dada. Mereka menyadari betul bahwa realitas politik saat ini belum sepenuhnya bersahabat dengan keberadaan relawan yang menggantikan fungsi partai politik dalam proses pencalonan pilkada.
Sebenarnya Teman Ahok bisa saja ngotot, tapi untuk apa. Tujuannya agar Ahok bisa maju pilkada toh sudah terlaksana. Tiga partai politik yang telah menyatakan dukungan (Nasional Demokrat, Hati Nurani Rakyat, dan Golongan Karya) jumlah kursinya di DPRD DKI Jakarta sudah lebih dari cukup untuk mengusung Ahok.
Meskipun demikian, tetap saja langkah kuda Ahok berdampak negatif. Pertama, bisa menjadi preseden buruk bagi keberadaan relawan politik yang ingin mengumpulkan fotokopi KTP dukungan. Walaupun berhasil, mereka bisa ditinggalkan kapan saja. Ada kesan langkah relawan politik hanya dijadikan alat tawar-menawar untuk mendapatkan dukungan dari partai politik.
Kedua, fungsi relawan politik sebagai kompetitor yang diharapkan mampu mendorong partai politik melakukan introspeksi sekaligus membenahi fungsi dan peranannya sebagai “rekrutmen politik” menjadi hilang. Sebab, kenyataannya, di hadapan calon yang diusungnya pun relawan politik tidak memiliki tawar-menawar politik yang memadai.
Ketiga, sudah pasti ada yang sangat kecewa di antara warga Jakarta yang telah dengan suka rela menyerahkan KTP-nya untuk mendukung Ahok. Kekecewaan yang bisa saja berakibat pada penarikan dukungan, atau malah memindahkan dukungan pada calon lain yang notabene akan menjadi kompetitor (lawan) Ahok.
Selain ketiga dampak negatif di atas, yang sudah pasti terjadi, jika sudah terpilih nanti, independensi yang menjadi salah satu kelebihan Ahok sebagai politikus dengan sendirinya akan tereduksi atau bahkan hilang. Tak sulit dibaca bahwa pada hakikatnya “tidak ada makan siang gratis” dalam proses dukung-mendukung dalam aktivitas politik.
Ahok bisa saja berkilah, selama ini, meskipun diusung partai politik, ia tetap bisa melangkah bebas dan bersikap independen, terlebih setelah ia menyatakan keluar dari partai politik yang telah mengusungnya dalam Pilkada Jakarta 2012 lalu.
Saya kira, pola yang sama tak bisa diulang. Partai politik pasti sudah menebar jaring pengaman untuk menjerat Ahok agar tidak bisa lagi bertindak “sekehendak hatinya”. Ahok tak akan bisa lagi melangkah sendirian tanpa berkompromi atau berkoordinasi dengan partai politik yang telah mengusungnya.
Akan tetapi, sejatinya hilangnya independensi (dependensi) ini tidak selalu buruk. Contoh dari dependensi yang baik adalah ketaatan pada aturan main. Jika partai-partai yang mengusung Ahok menjalankan fungsinya dengan baik, berperan maksimal sebagaimana diharapkan undang-undang, maka ketergantungan—atau dengan kata lain mengikuti kehendak partai-partai—seperti ini bukanlah aib, malah menjadi langkah yang positif. Ada jalinan hubungan simbiosis mutualistis yang konstruktif antara Ahok dengan partai-partai yang mengusungnya.
Pertanyaannya, apakah partai-partai yang mengusung Ahok akan selalu menjalankan fungsinya dengan baik dan berperan maksimal sebagaimana yang diharapkan undang-undang? Jawabannya masih wait and see!
