Berbicara tentang globalisasi adalah berbicara tentang kota. Karena globalisasi adalah proses yang berlangsung di ruang-ruang urban di mana modal, barang, buruh, dan imajinasi modernitas dipertukarbelikan. Karena itu, kota di belahan dunia mana pun tak bisa menghindari arus gobalisasi karena kota adalah episentrum dari globalisasi.
Sejak tahun 2008, untuk pertama kali dalam sejarah manusia, lebih dari 50 persen penduduk di muka bumi berdiam di kota. Artinya, ada sekitar 3,5 miliar manusia tinggal dan mencari nafkah di berbagai kota di dunia. Pada 2030 diramalkan 5 miliar jiwa akan hidup berdesak-desakan di kota-kota besar, khususnya di negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Fenomena megacity menjadi kelaziman yang tidak terelakkan. Tokyo, Mumbai, Rio de Janeiro, Shanghai, Johannesburg, dan Jakarta adalah beberapa contoh megacity di mana puluhan juta manusia hidup di dalam suatu ekologi urban dengan segala kompleksitas sistem infrastruktur dan sosial budaya.
Perkembangan ekonomi dunia yang mengikuti logika kapital adalah faktor utama penyebab urbanisasi sangat cepat terjadi di mana-mana. Urbanisasi itu sendiri adalah proses yang bergerak melalui dua arah.
Dari luar, urbanisasi diindikasikan oleh aliran masif perpindahan penduduk dari seluruh sudut-sudut pedalaman ke kota. Hal ini disebabkan oleh melemahnya sendi-sendi perekonomian di daerah pedalaman, sementara kota menjadi pusat perputaran uang dan jasa. Tak mengherankan jika setiap tahun puluhan juta manusia datang ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih layak.
Dari dalam, urbanisasi terjadi melalui pelebaran ruang-ruang kota secara horizontal. Menyempitnya ruang di tengah kota akibat konsentrasi kapital mendorong kota untuk melakukan ekspansi geografis. Hasilnya adalah munculnya kota-kota satelit yang menjadi penyanggah titik pusat kota.
Proses urbanisasi yang mengubah geo-populasi dunia secara fundamental ini tidak lain disebabkan oleh sistem kapitalisme global yang cenderung menyingkirkan sektor-sektor ekonomi tradisional dan lebih banyak terfokus pada sektor industrial dan finansial. Sistem ekonomi politik yang sangat bias urban ini menjadikan kota sebagai pusat akumulasi kapital yang menarik seluruh sumber daya.
Kemunculan fenomena megacity sebagai pusat ekonomi politik dunia adalah produk mutakhir globalisasi kapitalisme. Kota-kota besar lalu saling terhubungkan dalam sirkuit global dan menjadi apa yang disebut para sosiolog sebagai “kota global”.
Sebuah kota global dicirikan oleh integrasi kota tersebut ke dalam sistem ekonomi, politik, dan teknologi modern yang memungkinkan kapital dapat berpindah dari satu kota ke kota lain hanya dengan satu klik.
Kemunculan kota global tidak sedikit dampaknya bagi alam lingkungan dan manusia. Pertumbuhan kota yang sangat pesat di berbagai belahan dunia meningkatkan pengurasan sumber daya alam, khususnya energi untuk kebutuhan infrastruktur kota.
Studi menunjukkan kota menyerap lebih dari 10 kali lipat sumber daya alam dibanding apa yang dikonsumsi daerah pedalaman. Ini belum termasuk kerusakan lingkungan akibat perubahan ruang dan urbanisasi fisik. Yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap manusia. Dampak sosial yang paling jelas dari ekspansi kota global adalah semakin lebarnya kesenjangan sosial antara kelas bawah dan kelas atas.
Struktur kapital global dengan ciri konsentrasi pada kelas atas, termanifestasi dalam ruang kota di mana kaum kelas bawah nyaris tersingkirkan dan harus berdesak-desakan dalam ruang sempit kota. Kesenjangan pada akhirnya memicu kenaikan tingkat kriminalitas yang jika tidak diantisipasi dengan baik justru akan mengancam kehidupan seluruh warga kota.
Sebagai ibu kota sekaligus pusat ekonomi nasional, Jakarta sedang menuju ke status kota global. Walaupun masih berfungsi sebagai satelit dari pusat keuangan dunia yang lebih banyak menyediakan buruh upah murah, jelas tapi pasti Jakarta merangkak ke atas dalam hierarki kota global.
Perkembangan ini tidak terelakkan, karena Indonesia bagaimanapun sudah menjadi bagian dari jejaring ekonomi dunia. Integrasi Indonesia ke dalam sistem ekonomi global makin hari makin kuat. Indikasinya terlihat pada apa yang terjadi di Jakarta. Investasi asing yang masuk, mau tidak mau, menjadikan Jakarta tumbuh pesat. Pada saat bersamaan Jakarta mulai masuk dalam radar internasional dengan berbagai peristiwa internasional yang terjadi di dalamnya.
Walaupun berambisi menjadi salah satu kota global yang disegani, secara infrastruktur Jakarta adalah kota gagal. Memang, Jakarta tumbuh sangat pesat, khususnya dalam kurun 20 tahun terakhir, tetapi pertumbuhan sebagai pusat ekonomi dan politik sangat liar dan nyaris tanpa pola. Bahkan bisa dikatakan Jakarta mengidap penyakit obesitas, sangat tambun, dan memiliki risiko tinggi terhadap krisis berkepanjangan.
Mengapa Jakarta berkembang seperti sekarang?
Jawabannya sederhana. Lemahnya sistem tata kelola akibat kuatnya penetrasi kapital ke dalam proses penentuan dan pembuatan kebijakan yang berdampak pada pertumbuhan Jakarta. Di antara kota-kota di Asia, Jakarta adalah salah satu kota yang dikelola nyaris sepenuhnya oleh mekanisme pasar di mana kapital yang menentukan bentuk dan wajah kota. Ini bisa kita lihat di seluruh sudut ruang Jakarta.
Privatisasi ruang publik, transportasi, dan sumber daya air contoh gamblang betapa Jakarta adalah panggung di mana negara tunduk pada kekuatan dan kepentingan kapital. Dalam kondisi demikian, kepentingan publik hanya menjadi catatan kaki dan sulit termanifestasi dalam proses pembangunan.
Jakarta adalah ironi ganda. Pertama, sebagai ibu kota negara, Jakarta menjadi barometer bagi seluruh kota di Indonesia. Apa yang dilakukan Jakarta akan cenderung diikuti kota-kota lain. Dengan demikian, seluruh kota di Indonesia akan mengalami hal yang sama yang terjadi di Jakarta karena pola pertumbuhan dan pembangunan yang cenderung seragam.
Kedua, sebagai pusat kekuasaan negara, Jakarta semestinya mampu mengendalikan kekuatan kapital dan pasar demi kepentingan publik. Sebagai simbol perkembangan demokrasi di Indonesia, Jakarta seharusnya mampu menjadi ruang eksperimen untuk menjadikan kepentingan publik sebagai logika dasar dalam mengelola sistem dan infrastruktur kota.
Mobilitas adalah salah satu isu di mana kepentingan publik harus menjadi dasar berpijak dalam mengambil keputusan. Puluhan triliun rupiah terbuang begitu saja di jalan-jalan Jakarta akibat kegagalan pemerintah dalam membangun infrastruktur pendukung mobilitas massa.
Bukannya Jakarta tidak mampu melakukan apa yang dilakukan Kuala Lumpur, Bangkok, atau Singapura dalam menyediakan sarana publik yang jauh lebih baik. Dengan jumlah APBD yang luar biasa, Jakarta memiliki kemampuan untuk menyediakan sarana transportasi publik yang jauh lebih baik dari yang ada sekarang. Tetapi dominasi teknokrasi yang cenderung memenangkan logika kapital justru menjadi penghalang utama.
Tirani teknokrasi ini bisa dilihat dari wacana pembangunan ruas jalan tol dalam kota yang sebenarnya tidak menyelesaikan masalah fundamental kota Jakarta dalam hal mobilitas publik. Kontestasi antara teknokrasi dan kepentingan publik akhirnya bergantung pada bagaimana pemerintah Jakarta mampu melihat masalah secara komprehensif dan bisa melepaskan diri dari cengkeraman kapital.
Pada akhirnya, tak ada kota yang bisa menjadi lebih baik tanpa proses politik. Bahkan konsep politik itu mengacu pada bagaimana warga kota berpartisipasi dalam menentukan apa yang menjadi kemaslahatan seluruh warga. Karena itu, partisipasi publik adalah satu-satunya kekuatan yang dapat membendung kekuatan kapital yang didukung oleh teknokrasi.
Jika Jakarta ingin menjadi kota global yang berkesinambungan dan menjadi tempat hidup yang lebih baik untuk warganya, sekarang saatnya melakukan perubahan.
Baca juga:
