Usai PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar musyawarah akbar Agustus 2019 lalu, kini giliran Partai Amanat Nasional (PAN) akan mengadakan kongres partai pada 2020 mendatang. Kendati akan berlangsung tahun depan, kasak-kusuk siapa nahkoda baru partai berlambang matahari tersebut mulai hangat diperbincangkan.
Dalam beberapa waktu terakhir, setidaknya muncul tiga nama yang diisukan menjadi bursa ketua umum PAN. Mereka adalah mantan calon wakil presiden 2019, Sandiaga Uno; Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan; dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo.
Dalam konteks politik elektoral, munculnya nama-nama baru yang cukup populer sebagai penantang Zulkifli Hasan tentu dapat dipahami, kendati masih tetap harus diuji bagaimana reliabilitasnya. Sebab, mengutip Diamond dan Gunther (2001), tipologi partai politik di Indonesia kebanyakan berkategori electoralist. Artinya, partai selalu punya tujuan ingin menang dalam pemilu.
Ada tiga subtipe dalam partai electoralist. Pertama, tipe catchall (sapu jagat), yakni partai yang berusaha mendapatkan suara pemilih melalui daya tarik isu yang luas dan beragam. Kedua, tipe programmatic, yakni partai yang berupaya merengkuh suara melalui penyampaian daya tarik program atau ideologi. Ketiga, tipe personalistis, yaitu partai yang merengkuh suara pemilih dengan menonjolkan kharisma pribadi pemimpin partai (Mujani, Liddle, dan Ambardi, 2019: 40).
Artinya, posisi ketua umum punya magnet tersendiri untuk mendongkrak perolehan suara partai. Pasalnya, dalam perilaku pemilih kita, figure ID jauh lebih kuat ketimbang party ID. Untuk menaikkan suara partai, dibutuhkan figur yang kuat. Apalagi kalau figur tersebut sekaligus bisa manjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden, maka bisa mendatangkan efek ekor jas (coat-tail effect) di kontestasi 2024 mendatang.
Itulah yang menjelaskan mengapa misalnya PDI Perjuangan menetapkan kembali Megawati Soekarnoputri ketua umum partai dan PKB memilih kembali A. Muhaimin Iskandar sebagai nahkoda partai. Hal itu karena ketokohan dua figur tersebut—baik Megawati maupun Gus AMI (sapaan terbaru A Muhaimin Iskandar)—dinilai mampu membawa partai meraih sukses besar.
Ketokohan Megawati dinilai telah sukses membawa partai berlambang banteng menjadi satu-satunya partai pasca-reformasi yang menang dua kali berturut-turut dalam pemilu. Sedangkan ketokohan Gus AMI—dengan strategi mendeklarasikan diri sebaga bakal cawapres 2019—berhasil membawa PKB jadi pemenang nomor empat (9,69%) pada Pemilu 2019 dan berhasil mendapatkan 58 kursi, sebuah perolehan kursi terbanyak dalam sejarah berdirinya PKB.
Meski begitu, di tengah gelombang penetrasi teknologi digital (new media) yang begitu dahsyat, tantangan partai politik dalam menghadapi kontestasi elektoral 2024 mendatang tidaklah ringan. Tidak cukup hanya mengandalkan kharisma dan ketokohan (figur) ketua umum. Parpol perlu punya strategi baru yang adaptif-responsif dalam menghadapi tantangan zaman. Apalagi parpol saat ini dihadapkan pada era teknopolitik (technopolitic).
Era Teknopolitik
Mengutip Victor Sampredo dalam Introduction: New Trends and Challenges in Political Communication (2011), era technopolitic dapat dimaknai sebagai fenomena meleburnya antara teknologi dan politik. Di era teknopolitik, wajah politik telah berubah. Pola-pola mendekati pemilih secara konvensional seperti pengerahan massa serta pemasangan baliho dan spanduk kini mulai bergeser. Pendekatan berbasis massa bergeser menjadi berbasis personal. Kampanye akbar jadi kampanye ke rumah-rumah (door to door campaign), sementara kampanye di media massa mulai bergeser ke media sosial.
Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta orang dan pengguna media sosial sekitar 130 juta orang. Ini artinya, media sosial punya pengaruh penting dalam kerja-kerja politik. Apalagi, sebagai media yang punya sarana chatting dan komentar, media sosial cenderung menghadirkan interaksi yang dialogis (dua arah), sehingga mampu membentuk relasi sosial yang kuat antara politisi dan pemilih.
Sebagai contoh, untuk mendekati seorang pemilih, misalnya, partai politik saat ini perlu mengadopsi strategi baru bernama microtargeting (penargetan spesifik). Microtargeting membantu partai politik untuk fokus dan memberi perhatian pada isu-isu yang dianggap dapat mendongkrak suara. Di sini pesan dalam kampanye menyesuaikan pemilih. Setiap pemilih disediakan pesan kampanye yang berbeda-beda. Misalnya siapa yang menjadi target, isunya apa, termasuk siapa saja yang prioritas didekati dan mana saja yang harus dihindari.
Tentu pendekatan kampanye berbasis personal melalui big data ini jauh lebih efektif dan efisien ketimbang melakukan kampanye terbuka yang targetnya tidak spesifik. Selain itu, pendekatan microtargeting ini juga efektif untuk menggaet pemilih milenial. Ini penting mengingat jumlah pemilih milenial pada Pemilu 2024 diprediksi akan dominan. Jika pada Pemilu 2019 lalu jumlah pemilih milenial mencapai hampir sekitar 40%, maka di Pemilu 2024 angkanya dipastikan lebih banyak lagi.
Pemilih milenial merupakan generasi yang tak terpisahkan dari teknologi seperti ponsel pintar, tablet, laptop, dan komputer. Mayoritas mereka pengguna media sosial dan melek informasi. Data survei CSIS (2017) menyebutkan bahwa generasi milenial adalah pengguna Facebook (81,7%), WhatsApp (70,3%), dan Instagram (54,7%).
Akhirnya, kita berharap partai politik tidak melulu mengandalkan figur untuk menaikkan perolehan suara. Cara ini belum tentu efektif untuk Pemilu 2024 mendatang. Sudah saatnya partai punya kesadaran teknopolitik dengan mengubah cara dan strategi dalam mendekati pemilih. Sebab, cara-cara status quo secara pelan namun pasti makin kurang relevan. Partai politik yang tidak adaptif dengan perkembangan zaman akan segera “ketinggalan kereta”.
Bacaan terkait
Populisme Islam, Ancaman Politik Etnis, dan Manuver 2024
Akrobat Berebut Kursi: Megawati-Prabowo dan Anies-Paloh
Narasi Populisme Anies Baswedan yang Gabener
