Kitab Merdeka [Refleksi Kebangkitan Nasional]

Dalam satu kronik Cina, diperkirakan berasal dari akhir abad ke-3, diberitakan tentang Po (“perahu” dalam bahasa Melayu). Po adalah perahu besar yang menandai peran Nusantara sebagai poros dalam jaringan niaga kuno yang disebut arkeolog Amerika Wilhelm Solheim sebagai “Nusantao”.

Sejak 7.000 tahun lalu sampai akhir Abad Air Nusantara—setelah banyak pesisir dimonopoli hongi-tochten VOC, orientasi bahari menjadikan perahu Nusantara terdepan dalam peradaban bahari, sekaligus asal-usul dan pusat inovasi segala jenis perahu, baik teknik tradisi Asia Tenggara abad ke-4, maupun teknik kelautan di Asia Timur Abad Pertengahan.

Perahu layar bercadik ganda dengan dua tiang berkaki tiga selama berabad-abad melintasi bentangan laut terbuka, membangun jalur kosmopolitan perniagaan kamper, lidah buaya, cendana, gading, timah, kayu hitam serta segala jenis rempah dan bumbu. Perahu yang direliefkan di Candi Borobudur itu telah melakukan pelayaran ke India dan Kanton. Bahkan, ia membelah Samudra Hindia, melaju sampai ke ambang benua Afrika, meninggalkan jejak kebahasaan di Madagaskar dan pulau-pulau di cincin Pasifik.

Air Mata Oost Indische

Masa lalu Nusantara sudah menjadi kitab tenggelam dalam lautan air mata rakyat Oost Indische (baca: Hindia Belanda). Sejarah lautan air mata itu dimulai dari impor kapital dalam wujud kongsi dagang. Ia hadir dengan nama Dutch East India Company (VOC). VOC—atau Kumpeni dalam lidah pribumi—adalah korporasi multinasional pertama di jagat raya. Bersama English Easth Indian Company, VOC dikatakan pembuka gerbang era pertama globalisasi abad ke-17 dengan adanya pasar global dan pasar modal internasional.

Impor kapital berubah menjadi derap langkah imperial, dimulai dari Maluku di timur, kemudian di barat lewat Kastil Batavia. Derap langkah imperial itu bukan saja mengubur kemakmuran masa lalu negeri kepulauan ini, tetapi juga masa depannya. Imperialisme yang terintegrasi kepentingan pasar global, seperti ditulis Hicks dalam A Theory of Economy History, membuat Indonesia kehilangan kesempatan tumbuh dan mengembangkan sistem perdagangan seperti di Mediterania.

Puncaknya di abad ke-19, abad yang, oleh banyak pihak, dibaktis sebagai titik pencapaian tertinggi “the first era of globalization“. Di masa itulah, tahun 1870, terbit Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet). Agrarische Wet dengan sejenis liberalisme kuno (clasical liberal) dan semboyan laissez-faire menuntut peran negara (kolonial) sebatas ”night-watchman state”. Regulasi liberal ini pun dielukan sebagai koreksi humanisme atas konsensus konservatif-feodal tanam paksa.

Multatuli dengan Max Havelaar-nya entah di loteng mana menghabiskan kesedihan untuk humanisme liberal yang penuh bau mesiu. Agrarische Wet 1870 justru menjadi kronik kekejaman lewat serbuan konsorsium modal.  Pieter van den Arend & Consortium, UNIROYAL (konsersium Amerika Serikat-Belanda), dan SOCFIN (konsorsium Prancis-Belgia), misalnya, menyerbu masuk di cultuurgebied Sumatra Timur. Era kapitalis-korporasi pun lahir dari regulasi liberal yang dikawal pelatuk bedil, moncong meriam, niaga candu, dan traktat kesepakatan bagi-bagi kekuasaan antarkolonis.

Kitab Merdeka

Republik ini adalah tribune of the people. Ia adalah rakyat Oost Indische yang memilih berhenti menangis. Menolak kolonisasi lewat dekolonisasi kesadaran. Dekolonisasi kesadaran tumbuh merambat sejak dekade pertama abad ke-20. Ada Tjipto Mangoenkoesoemo, Douwes Dekker, dan Soewardi yang memilih jalan politik, mendirikan Indische Partij, dan mengkampayekan Indies nationalism (nasionalisme Hindia).

Ada Tirto Adhi Soerjo yang mengambil jalan persuratkabaran dan perserikatan. Ia mendirikan Soenda Berita dan Medan Prijaji. Meski menggunakan kata “priyayi”, Medan Prijaji justru jadi “soeara bagi sekalian anak negri di seloeroeh Hindia Belanda”.

Tirto pun mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) di Batavia, Bogor, dan, bersama Samanhudi, di Surakarta. SDI yang di awal menempuh jalan ekonomi, di tahun 1912 berubah menjadi Sarekat Islam (SI) berbasis massa dan berorientasi politik antikolonial-antiimperial. Ruth T. McVery (1965) mencatat bagaimana SI di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto tumbuh menjadi ”hantu revolusi”.

Aliansi radikal kanan-kiri di tubuh SI melahirkan kembali Islam masa Perang Jawa: Islam sebagai entitas antikolonial dan antiimperial. Bahkan, tak kurang Lenin pun menyebut keberadaan SI sebagai kekuatan Islam nasionalis yang revolusioner dan menggetarkan tatanan kolonialisme di Asia.

Garis  politik SI itulah yang kemudian diadopsi Bung Karno, Bung Hatta, Soepomo, dan Mohammad Yamin, dirumuskan menjadi identitas republik. Rumusan identitas republik oleh para Founding Fathers itu  jelas tersurat pada Preambule Konstitusi: …Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan… Di bagian lain disebutkan: Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas…

Preambule Konstitusi adalah ”Kitab Merdeka”. Ia memberi harga pada manusia, pada tanah. Konglomerasi modal dan aristokrasi keserakahan kolonial dengan kronik kekejaman diruntuhkan oleh perjuangan pergerakan kemerdekaan.

Suatu pemerintahan republik pun lahir untuk tujuan-tujuan yang jelas: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.

Namun, kekuasaan rezim OrdeBaru yang monolitis, tidak adil, dan menindas menjadi kubur gelap sejarah. Rezim yang lahir lewat “kudeta” merangkak dan disponsori Barat membawa pemerintahan republik khianat pada tujuan-tujuannya yang jelas. Rezim Orde Baru membawa Indonesia kembali ke bentuk negara kolonial yang disebut Benda sebagai beamtenstaat. Suatu pemerintahan sentralistis dengan struktur administratif apolitis dan situasi demokrasi yang hidup di bawah bayang-bayang bayonet penguasa militer angkatan darat.

Rezim militer patrimonial Orde Baru, meminjam istilah Horald Crouch, menjadi piranti aneksasi kapital internasional, juga perpanjangan kepentingan aristokrasi elite penguasa lewat ikatan-ikatan patron-client. Impor kapital dalam bentuk utang menjadi modal menegakkan bangunan kapitalisme semu, dililit struktur korupsi yang memusat dan kedap. Sepersis VOC yang bangkrut akibat korupsi akut, meninggalkan utang sebanyak 136,7 juta gulden ke bahu ringkik rakyat Hindia, Orde Baru meninggalkan warisan utang dan kebangkrutan ekonomi yang sama.

Bayi-bayi yang lahir tahun 1998 dipaksa memikul utang jutaan. Tangis bayi-bayi itu menjadi genangan air mata di atas peta Tanah Air dalam monopoli kepemilikan tanah-tanah subur-produktif oleh 0,2 persen penduduk saja. Genangan air mata rakyat yang terus dijejali khianat para elite. Air mata yang bisa menjelma menjadi air pasang dan republik menjadi tanah tenggelam.

Atau, kini saatnya kebangkitan nasional tidak cuma requiem, tapi reclaim pada tujuan-tujuan merdeka. Dan, siapa pun yang tidak setuju pada tujuan-tujuan itu, silakan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).