Menjelang pelantikan Presiden 2019-2024 dan pengumuman kabinet Jokowi-Ma’ruf, telah beredar kabar secara terbatas tentang nama-nama calon menteri untuk pemerintahan baru. Sayangnya, publik masih belum mendapat gambaran siapa saja yang digadang-gadang untuk menempati pos-pos kementerian tersebut.
Di antara yang patut mendapat perhatian adalah pos Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Soalnya, pada periode kedua Presiden Jokowi menekankan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), setelah periode sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur. Kenapa pendidikan menjadi sangat penting?
Pendidikan adalah bagian terpenting dalam proses regenerasi sosial, di mana transfer nilai-nilai dari generasi lama kepada generasi baru terjadi. Salah satu yang menjadi concern adalah menjaga warisan kebhinnekaan dari para pendiri bangsa yang saat ini tergerogoti oleh virus radikalisme dan intoleransi.
Di sisi lain Jokowi tampak sedang getol dengan update pada perkembangan teknologi kekinian ala generasi milenial. Sebut saja keinginan Jokowi untuk memperbanyak jurusan coding atau e-commerce demi mengejar perkembangan artificial intelligence, machine learning dan internet of things (IoT).
Gejala ini bisa mengarah pada pemilihan calon menteri dari kalangan start up yang mumpuni di bidang teknologi. Persoalannya, pendidikan tidak semata-mata mencetak tenaga kerja untuk keperluan industri. Institusi pendidikan bukanlah pabrik untuk melahirkan calon-calon pekerja belaka.
Belakangan memang sejak masa (alm) B.J. Habibie muncul gagasan untuk membangun link and match antara pendidikan dengan dunia industri. Gagasan ini terus direproduksi dan didorong lebih dalam, seperti tercetus dari debat Pilpres untuk keterkaitan riset dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Dalam satu dan dua hal, mereformasi pendidikan menjadi tugas penting yang harus dikerjakan bangsa ini. Indonesia bertekad menyejajarkan diri dengan negara-negara maju pada 2030 mendatang. Kualitas pendidikan yang jauh di bawah standar internasional jadi keprihatinan bersama.
Pada saat bersamaan gelombang deras Revolusi Industri 4.0 menuntut adaptasi cepat dari dunia pendidikan kita. Begitu pula dengan bonus demografi yang menjadi potensi penting. Jika sampai terlewatkan, momentum tersebut tidak akan terulang lagi dalam waktu dekat.
Sementara itu ancaman radikalisme yang mendompleng arus transnasional ditengarai merasuk ke sendi-sendi pendidikan. Tantangan ini makin memperumit upaya perbaikan pada pendidikan, tidak terbatas pada perbaikan tata kelola institusi-institusi pendidikan.
Jokowi sebagai presiden terpilih harus menimbang-nimbang secara dalam sosok calon menteri yang layak menduduki pos kementerian pendidikan. Perlu dicari nama-nama yang mempunyai rekam jejak panjang di dunia pendidikan dan mempunyai hubungan baik dengan stakeholder pendidikan secara luas.
Sudah sejak lama pendidikan bukan hanya menjadi domain negara, tetapi membuka partisipasi dari masyarakat madani. Sebut saja organisasi-organisasi keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang bergiat dengan membangun sekolah-sekolah dan perguruan tinggi terkemuka.
NU dan Muhammadiyah juga menjadi garda depan menjaga kebhinnekaan dari infiltrasi radikalisme. Perlu ada sosok calon menteri yang bisa bekerjasama dengan elemen-elemen masyarakat madani yang juga berperan aktif di dunia pendidikan.
Publik pun perlu dilibatkan untuk menjaring nama-nama dengan kriteria yang dibutuhkan. Jangan sampai pemilihan menjadi barang tertutup, meskipun itu adalah hak prerogatif Presiden. Semangat partisipasi tetap harus dihidupkan dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik.
