Tidak ada kata “korupsi” satu pun yang dapat ditemukan dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, karya agung milik sosok pendobrak, Raden Ajeng Kartini. Lalu kenapa pula judul kolom ini harus disematkan kata “antikorupsi”? Jangan-jangan titel tulisan ini hanya sekadar latah, ikut-ikutan, karena bertepatan dengan peringatan hari yang mulia bagi perempuan, Hari Kartini, 21 April.
Saya berusaha jujur untuk menampik sangkaan kelatahan itu. Karya monumental punya perempuan kelahiran Afdeling—sekarang disebut kabupaten—Jepara, sesuai penanggalan Jawa Islam, 28 Rabiul Akhir tahun 1808, atau tahun nasional 21 April 1879, memuat banyak nilai. Dokumen legal Habis Gelap Terbitlah Terang yang diterjemahkan oleh Armijn Pane, yang dicetak untuk ke-27 kalinya di tahun 2009, dan diterbitkan Balai Pustaka, menjadi salah satu basis informasi dalam menemukan pemikiran perempuan Kartini.
Apakah ada pelajaran tentang antikorupsi yang diajarkan oleh cucu Pangeran Ario Tjondronegoro itu, Bupati Demak yang terkenal dalam kurun abad ke-18? Ternyata kalau menggunakan kata per kata, tak ada kata korupsi atau antikorupsi yang didapat. Saya bukan ahli bahasa atau sejarah, tetapi saya pikir wajar saja kalau Kartini tak memasukkan kata korupsi dalam suratnya, mengingat kala itu kata tersebut belum pula populer.
Namun, apabila menggunakan definisi yang filosofis tentang antikorupsi, maka Subhanallah, Maha Suci Tuhan Sekalian Alam, perempuan yang pada 1846, tahun di mana masih tabu membicarakan pendidikan, menulis surat meminta seorang Netherland datang ke Jawa hanya agar mau mendidik anaknya, ternyata mengajarkan banyak sekali ilmu dan semangat antikorupsi.
Semangat antikorupsi yang saya kenal, misalnya, setiap orang harus meninggalkan yang buruk dan melangkah maju, ke depan. Menjauh dari pemerintahan dan sistem yang bobrok dan menuntut adanya perbaikan. Oleh karena itu, perbaikan memaksa ditempatkannya keterbukaan, transparansi, dalam sistem apa pun, sehingga mudah untuk mengukur tanggung jawabnya.
Dalam bagian mendorong perubahan tentang maju ke depan, eloklah kiranya saya tetahkan isi surat Kartini ke Nona Estelle Zeehandelaar, sahabatnya di Holland, yang dituliskannya pada 6 November 1899.
“Tahu aku, aku akan banyak tahu, banyak benar berjuang lagi, tetapi tiada gentar aku memandang masa yang akan datang. Kembali ke lingkunganku yang lama, tiada aku dapat, maju lagi, masuk dunia baru itu tiada pula dapat, ribuan tali mengikat aku erat-erat kepada duniaku yang lama. Apakah akan jadinya nanti? Aku tiada tahu. Semua orang tahu, mengerti, akan datang juga masanya bahwa kami harus kembali juga hidup seperti dahulu, tetapi kami tiada akan merasa berbahagia lagi hidup demikian.”
Kartini menggugat sekitarnya yang “memasung” hak untuk berpendidikan. Tapi kekuatan jasmaninya tak kuasa membuka belenggu pemikiran sebagian besar lingkungannya yang merasa perempuan tetap harus duduk di kelas dua dalam struktur sosial. Perempuan tak boleh naik kelas. Angan dan citalah yang tetap memberikan kekuatan kepada Kartini untuk menuntut pendidikan. Meski jasadnya berdiri di terungku, roh pikirnya hidup bebas.
Dalam pemberantasan korupsi, pendidikan dan keterbukaan adalah elemen sangat penting untuk memicu reaksi antikorupsi yang beruntun. Jika tidak ada pendidikan, maka tidak ada pengetahuan yang cukup untuk membaca, mengkritisi, dan mengawasi kebijakan. Pendidikan akan memaksa kekuasaan dan kewenangan dijalankan dengan terbuka. Di situlah poinnya. Tanpa ada pendidikan, mustahil ada keterbukaan.
Keterbukaan diadopsi sebagai salah satu asas umum dalam menyelenggarakan negara. Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 memberi penjelasan asas keterbukaan sebagai “…asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.”
Keterbukaan memiliki ilmu kanuragan yang cukup untuk melawan korupsi, khususnya di sektor kebijakan. Korupsi sering berasal dari kebijakan yang seolah-olah baik, tetapi kenyataannya hanya dipakai sebagai alat untuk menambah keuntungan dan kekayaan secara melawan hukum.
Dari segi akibat, sedikit sekali yang menolak pendapat bahwa korupsi menimbulkan penindasan terhadap ekonomi dan kesejahteraan. Kartini berjuang keras untuk mengangkat perempuan mendapatkan akses yang sama dengan kaum Adam agar bisa lepas dari penindasan. Perlawanan terhadap penindasan adalah benang merah yang menghubungkan antara ajaran antikorupsi dan cita Kartini.
Koruptor adalah sama persis dengan penindas, penjajah. Dan koruptor—sama halnya dengan penindas—akan menutup akses pendidikan (pengetahuan) bagi rakyat yang dikorupsi, ditindas, dan dijajahnya dengan cara yang licik dan kejam.
Kartini menulis surat ke Zeehandelaar, karibnya, pada 12 Januari 1900, tentang kritik kerasnya kepada Belanda, sebagai penjajah, yang tak sudi pribumi untuk berpendidikan, berpengetahuan. “… Sekarang tahulah aku, mengapa orang Belanda tiada suka, kami orang Jawa maju. Apabilla si Jawa itu telah berpengetahuan tiadalah ia hendak mengiya dan mengamin saja lagi, akan barang sesuatu yang dikatakan dipukulkan kepadanya oleh orang yang diatasnya.”
Demikian, tiada saya latah meyakini bahwa Kartini sejatinya adalah sosok antikorupsi. Tiada pula saya hanya ikut-ikutan merayakan Hari Kartini, melainkan hormat kepada anak Hawa yang pada zamannya sudah mendesain upaya antikorupsi. Akhirnya, selamat ulang tahun perempuan. Jadilah Kartini Antikorupsi.
