Rabu, Juni 16, 2021

Kolom: Jokowi dan Upaya Membungkam Kritik

Solidaritas Menghadapi Wabah Virus Corona

Di tengah mendunianya virus corona, pemerintah akhirnya mengumumkan 2 orang positif di Tanah Air. Sebelumnya sejumlah warga negara Indonesia yang berada di luar negeri...

Jokowi dan Kesenjangan Regulasi Transportasi [Catatan Transportasi 2016]

Indonesia dikenal sebagai Negara Kepulauan. Diperkirakan ada sekitar 17.000 pulau besar dan kecil (ada juga yang menyebut 13.000-an pulau). Logikanya, sebagai Negara Kepulauan, transportasi...

Energi 212 untuk Garuda [Catatan untuk Timnas Sepakbola]

Doa dan zikir bersama di lapangan Monas Jum'at kemarin yang juga dikenal dengan aksi 212 —merujuk pada tanggal 2 Desember—merupakan fenomena luar biasa. Bukan...

Ketika Ridwan Kamil dan Ganjar Berkicau

  Nama Ridwan Kamil hari-hari ini kembali santer, terutama terkait isu kemungkinan dia akan berlaga di Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Sebagai pemimpin daerah, Kang...
Avatar
Khairul Fahmi
Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), pengajar Hukum Tata Negara, peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Presiden-Hari-Kejaksaan-220715-wsj-1-e1437539815868[1]
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) dan Ibu Negara Ny. Iriana Joko Widodo (kiri) didampingi Jaksa Agung M. Prasetyo (keempat kiri) dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (kedua kiri) berjalan menuju lapangan upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-55 Tahun 2015 di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (22/7). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 terkait pengujian Pasal 134 dan 136 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi menyatakan delik penghinaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Norma tersebut dinilai sebagai norma elastis yang tidak berkepastian dan dapat disesuaikan dengan selera siapa yang sedang berkuasa, sehingga rawan disalahgunakan untuk membungkam suara-suara kritis terhadap pemerintah.

Pada saat yang sama, demi menjaga kehormatan seorang presiden, berbagai norma lainnya di dalam KUHP–seperti aturan makar, pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan–dinilai sudah lebih dari cukup guna membentengi agar kebebasan berpendapat setiap warga negara tak menabrak batas demarkasi kehormatan seorang presiden.

Jika ditelaah lebih jauh, dengan putusan tersebut sesungguhnya MK telah meletakkan garis batas yang seimbang antara kewajiban konstitusional menghormati hak kebebasan berpendapat warga negara dan keinginan agar kehormatan presiden tidak dilecehkan.

Di satu sisi, kebebasan berpendapat tak boleh dibatasi, kecuali untuk tujuan menghormati hak asasi manusia yang lain. Di sisi lain, kehormatan presiden sebagai kepala pemerintahan juga harus dijaga oleh siapa pun. Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab: kutub kebebasan dan kehormatan presiden diletakkan secara seimbang.

Untuk menjaga keseimbangan tersebut, apakah delik penghinaan harus diadopsi ke dalam Rancangan Undang-Undang KUHP sebagaimana terdapat dalam draf yang diajukan Presiden kepada DPR pada Juli lalu? Apakah norma penghinaan dalam Pasal 236 ayat (1) RUU KUHP memang harus ada agar kesimbangan tetap terpelihara?

Dalam pasal tersebut dinyatakan, setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Frasa “di muka umum menghina” merupakan rumusan yang amat elastis.

Maksud penghinaan dalam rumusan dimaksud akan sangat bergantung pada subjektifitas seseorang yang merasakannya. Apa pun ucapan atau tindakan yang dirasa menyinggung perasaan seorang presiden, norma itu dapat digunakan sebagai palu godam membungkam siapa yang melontarkan ucapan atau sikap tersebut. Pada gilirannya, norma dimaksud justru akan dijadikan pasal keranjang sampah guna menghadapi kelompok atau individu yang menghadapkan kritiknya kepada presiden atau wakil presiden.

Dengan begitu, bagaimana mungkin ketentuan dimaksud akan dijadikan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara menghormati kebebasan warga dan kehormatan presiden? Alih-alih dapat menyeimbangkan keduanya, rumusan delik penghinaan justru akan menjauhkan KUHP baru dari upaya melindungi hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Lebih dari itu, jika ketentuan dimaksud tetap hendak dipertahankan, sesungguhnya Indonesia tengah memilih jalan kemunduran demokrasi. Kembali ke kondisi di mana kebebasan dikekang sedemikian rupa, sementara sang pemegang tampuk kekuasaan diberi proteksi berlebihan. Rezim berkuasa berupaya menjadikan hukum sebagai alat mempertahankan kekuasaan dari berbagai kelompok kritis yang dinilai membahayakan kelanggengan kuasa yang tengah dipegang.

Pada dasarnya, ketika fase demokrasi sudah pada posisi seperti saat ini, yang mesti dilakukan adalah merawat kebebasan yang ada agar ia dapat dimanifestasikan secara lebih beradab. Pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat harus dikawal sedemikian rupa agar ia dilakukan secara lebih bijaksana. Mengambil langkah yang bertujuan membatasi kebebasan berpendapat melalui kriminalisasi menggunakan pasal-pasal karet merupakan sikap anti kebebasan berpendapat.

Inilah sesungguhnya tantangan Presiden Jokowi. Sebagai Presiden yang lahir dalam atmosfir kebebasan berpendapat, menjadi utang sejarah bagi Presiden Jokowi untuk merawatnya. Dalam konteks itu, mengambil langkah legislatif yang berlawanan dengan semangat menghormati hak atas kebebasan sama artinya Jokowi tengah membakar jembatan yang mengantarkannya ke kursi kekuasaan pemerintahan.

Karena itu, agar kelak Presiden Jokowi tidak tercatat sebagai kepala pemerintahan yang kembali menghidupkan pasal-pasal intimidatif, berbagai norma dalam KUHP–termasuk delik penghinaan yang dirumuskan dengan frasa-frasa elastis–haruslah dihindarkan. Kalaupun misalnya pemerintah tak punya maksud tidak baik, namun dengan rumusan yang ada justru terlihat sangat buruk. Kalau bukan sedang menghidupkan kembali rezim hukum kolonial, setidaknya pemerintah sedang menentang apa yang telah diputuskan inkonstitusional oleh MK sebelumnya.

Atas alasan itu, sesungguhnya pemerintah tak punya pilihan selain menarik kembali usulan delik penghinaan presiden. Jika ketentuan dalam KUHP hari ini masih dinilai belum cukup untuk memproteksi kehormatan seorang presiden, sebaiknya norma yang diusulkan harus dijauhkan dari sifatnya yang multitafsir dan elastis.

Jalan inilah sesungguhnya yang bisa menjauhkan pemerintah dari fitnah, bahwa ia tengah memberangus kebebasan berpendapat demi menjaga keutuhan kekuasaannya melalui proses legislasi KUHP baru.

Avatar
Khairul Fahmi
Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), pengajar Hukum Tata Negara, peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
Berita sebelumnyaJauhnya Jalan Menuju Rumah
Berita berikutnyaThe Geo Times Edisi 21
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Koperasi, Keadilan Ekonomi, Pancasila

Setiap negara pada hakikatnya menganut sebuah ideologi yang menjadi dasar bagi bangsanya dalam kehidupan bernegara. Seandainya suatu negara tidak memiliki sebuah ideologi yang dianut,...

Karya, Nama, Media: Tentang Kehebohan A.S. Laksana

Tahun 2001 saya bertemu dengan seorang pelukis dari negeri Tiongkok yang namanya belum terlalu tenar. Karya-karyanya dapat digolongkan sebagai lukisan realistik, dalam arti mengambil...

Distribusi Resiko untuk Keadilan Iklim

Saat ini, daya dukung lingkungan hidup mengalami keterbatasan di tengah kondisi iklim yang menyebabkan peningkatan potensi dan intensitas kejadian bencana. Indonesia merupakan salah satu...

Tiga Tahun Zonasi, Sudahkah Memberi Solusi?

Sistem zonasi dalam perekrutan peserta didik baru untuk semua jenjang telah berlangsung selama tiga tahun. Dan jika untuk tahun ajaran baru kelak sistem ini...

Kepalsuan Gelar Duta

Salah satu karakteristik dari masyarakat modern yang paling menonjol adalah keinginannya untuk memperoleh nilai prestise. Tentu saja, keinginan tersebut bukan hal yang berlebihan. Saat...

ARTIKEL TERPOPULER