Di luar hiruk-pikuk perbincangan tentang penangkapan Saiful Jamil, LGBT, penggusuran Kalijodo, dan lain-lain, salah satu isu menarik tapi dianggap kurang seksi adalah keputusan pemerintah yang menurunkan tarif Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) hingga separuh per 1 Maret 2016.
Rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Surabaya pada awal Februari lalu memang memutuskan seluruh tarif Jembatan Suramadu untuk kendaraan roda empat dan truk berat sepakat diturunkan 50%. Untuk tarif kendaraan roda dua bahkan sebelumnya sudah digratiskan sejak Juni 2015.
Selain bertujuan menghemat ongkos transportasi dan menekan harga, penurunan tarif itu diharapkan bisa mendongkrak perekonomian di daerah Madura. Pembangunan dan pemasaran real estate, misalnya, diprediksi akan bergairah dan berkembang lebih baik. Pendek kata, dengan penurunan tarif Jembatan Suramadu, hasil akhirnya adalah wilayah Madura dapat lebih berkembang dan masyarakat setempat bisa menikmati multiplier effect akibat makin terbukanya peluang-peluang sosial-ekonomi di sana.
Di atas kertas, dengan keputusan tersebut, aktivitas ekonomi di Pulau Madura bisa saja tumbuh 7% hingga 12%. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah efek dari kebijakan ini akan menghasilkan penghematan luar biasa terhadap waktu dan ongkos penyeberangan barang, manusia, dan kendaraan bermotor, yang ujung-ujungnya akan meningkatkan efisiensi kegiatan produksi dan pemasaran.
Cuma, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, dampak sosial apa saja yang perlu diantisipasi agar kebijakan dari aspek ekonomi pembangunan infrastruktur yang luar biasa itu bisa berjalan pararel dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat lokal?
Sebuah kebijakan yang baik tentu tidak seharusnya hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan prestise pemerintah semata. Tetapi yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana memastikan agar proyek tersebut benar-benar melahirkan peluang-peluang baru yang lebih menjanjikan dan sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat lokal.
Memicu Perubahan Baru
Pembangunan, terlebih dalam bentuk megaproyek seperti Jembatan Suramadu yang telah menelan biaya trilunan rupiah, sejak awal telah diprediksi akan melahirkan berbagai konsekuensi, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Pembangunan jembatan raksasa yang menghubungkan Madura dan Surabaya ini bukan hanya akan mempengaruhi pasang-surut perkembangan dunia usaha akibat makin mudahnya warga melakukan mobilitas sosial, tetapi lebih dari itu juga akan menyebabkan terjadinya perubahan pola konsumsi, gaya hidup, dan bahkan bukan tidak mungkin memicu timbulnya ketegangan sosial.
Studi yang saya lakukan beberapa waktu lalu menemukan dampak dari pembangunan Jembatan Suramadu ini. Selain menyebabkan terjadinya proses infiltrasi, invasi, dan suksesi kepemilikan lahan atau aset penduduk lokal di kawasan kaki jembatan di Surabaya dan wilayah Madura, ternyata di saat yang sama juga memicu perubahan pola konsumsi dan pola rekreasi. Juga perubahan gaya hidup masyarakat Madura yang diikuti dengan pengalihan alokasi dan pos konsumsi yang makin besar ke kota besar Surabaya.
Jadi, pembangunan Jembatan Suramadu memang menimbulkan multiplier effect yang makin dinamis di bidang perekonomian di wilayah Madura. Namun, ketika masyarakat setempat hendak membelanjakan penghasilannya, pilihan yang lebih menarik tampaknya adalah segala kelebihan dan godaan yang ditawarkan kota metropolitan Surabaya dan sekitarnya.
Di hari libur, Sabtu dan Minggu, misalnya, sudah lazim terjadi masyarakat dari berbagai daerah di Madura, termasuk dari Kabupaten Sumenep yang terletak di ujung paling jauh dari Pulau Madura, berbondong-bondong menyeberang Jembatan Suramadu menuju ke Surabaya. Mereka berkunjung ke mal-mal, jalan-jalan di Kebun Binatang, menonton film, berkunjung ke sanak-saudara yang ada di Surabaya, atau pergi ke Lamongan mengunjungi Wisata Bahari Lamongan (WBL), dan tak jarang pula pergi ke Batu, Malang, untuk mencari udara yang lebih sejuk.
Bagi masyarakat Madura, apa yang terjadi dalam setahun terakhir adalah: mereka bekerja dan mencari uang di Madura, tetapi ketika hendak membelanjakan uang yang dimilikinya, ternyata pilihannya adalah menghabiskannya di luar tempat tinggalnya, terutama Kota Surabaya.
Peluang dan Ancaman
Bagaimanapun, bagi masyarakat Madura, pembangunan Jembatan Suramadu memang telah melahirkan harapan baru. Namun, menengok apa yang terjadi di lapangan, pembangunan Jembatan Suramadu sesungguhnya adalah peluang sekaligus juga ancaman. Dikatakan ancaman, jika pengelolaan dan kegiatan industri yang yang tumbuh pasca pembangunan Jembatan Suramadu ternyata malah mengancam dan menimbulkan proses marginalisasi penduduk yang tinggal di daerah yang kurang berkembang.
Sebaliknya, kegiatan pembangunan Jembatan Suramadu bisa berarti peluang jika dampaknya kemudian dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat lokal, terutama masyarakat miskin di wilayah setempat.
Secara garis besar, ada dua langkah strategis yang perlu dikembangkan untuk mencegah agar kebijakan penurunan tarif tol Jembatan Suramadu tidak menimbulkan efek samping yang merugikan penduduk di daerah yang kurang berkembang.
Pertama, bagaimana mengembangkan mekanisme redistribusi aset bagi upaya pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Madura dan penduduk miskin di kaki Jembatan Suramadu di wilayah Madura.
Kedua, bagaimana mendorong tumbuhnya keberdayaan penduduk lokal dan penduduk miskin agar mereka mampu menyiasati tekanan perubahan, dan bahkan mampu memanfaatkan berbagai peluang yang timbul pasca pembangunan Jembatan Suramadu untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.
Walhasil, di satu sisi, pembangunan sebuah jembatan yang membuka isolasi dan kebijakan penurunan tarif yang mempermudah mobilitas sosial masyarakat memang menjadi jembatan harapan untuk merajut kehidupan yang lebih baik. Tetapi, pembangunan jembatan yang menghubungkan dua daerah yang kemajuannya berbeda seperti Surabaya-Madura, bukan tidak mungkin justru hanya menjadi “karpet merah” bagi kekuatan kapitalis untuk memperlancar upaya mereka mengeruk keuntungan dari ketidakberdayaan masyarakat di daerah yang lebih tertinggal.
