Intoleransi atau Ketidakadilan?

Sehari sebelum aksi 4 November lalu, Ian Wilson menulis “Making enemies out of friends” (New Mandala). Dia mempertanyakan dugaan bahwa peristiwa itu hanya didorong oleh faktor intoleransi agama dan “bayaran”. Menurut Indonesianis dari Universitas Murdoch, Australia, itu, aksi di atas mungkin juga didukung kalangan miskin kota yang marah dan kecewa kepada kebijakan penggusuran Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Data dan argumen Wilson patut direnungkan dan ditanggapi dengan kepala dingin. Risiko yang terkandung dalam apa yang diperingatkannya terlalu besar untuk diabaikan begitu saja.
Wilson menyebut beberapa alasan mengapa kalangan miskin kota bisa jadi ikut mendukung aksi di atas. Alasan-alasan ini saling tumpang-tindih, yang satu memperkuat yang lain.

Pertama, mereka tidak memperoleh perlakuan yang adil dari Gubernur Ahok dalam kasus-kasus penggusuran. Sepanjang dua tahun terakhir, tulis Wilson, “ada sekitar 16.000 keluarga miskin dan kelas buruh yang digusur” dan “hanya 30% saja di antara mereka yang disediakan tempat tinggal alternatif, dengan akibat sosial-ekonomi yang mengerikan.”

Kedua, kelompok marjinal di atas gagal memperjuangkan tuntutan mereka lewat jalur hukum. Yang lebih buruk, kegagalan ini menumbuhkan persepsi bahwa Gubernur Ahok berada “di atas hukum”. Pada gilirannya, hal ini membuat mereka rentan menerima teori konspirasi yang luas beredar, bahwa Gubernur Ahok di-back up oleh kekuatan global yang mahadahsyat.

Ketiga, tidak ada saluran alternatif bagi kelompok itu untuk memperjuangkan kepentingan mereka, karena bahkan kelompok intelektual dan masyarakat madani tak peduli pada penderitaan mereka. Dukungan sejenis tak juga mereka peroleh dari partai politik, bahkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), yang mestinya dekat dengan mereka dan Gubernur Ahok.

Akhirnya, keempat, di tengah keterhimpitan di atas, yang justru mendekati mereka adalah kelompok radikal, khususnya Front Pembela Islam (FPI). Dalam konteks ini, alasan “ketidakadilan” dapat ditransformasikan ke dalam alasan “sektarianisme” (agama).

Dari mana Wilson memperoleh bukti-bukti? Dia dikenal dekat dengan kelompok miskin kota di atas. Beberapa kutipan dalam tulisannya diperoleh dari sumber-sumber ini, yang mengecam kebijakan Gubernur DKI. Angka-angkanya tentang kekerasan penggusuran diperoleh dari Lembaga Hukum Jakarta (LBH) Jakarta, yang selama ini menjadi pendamping kelompok termarjinalkan itu.

Akurasi
Sebelum 4 November, ada dua komentar atas tulisan Wilson. Sebagian menyebut data-datanya kurang kuat, sehingga kesimpulan dan klaimnya berlebihan. Sebagian lainnya menilai bahwa observasinya cukup fair, meskipun tidak sepenuhnya yakin bahwa kelompok miskin kota akan mendukung aksi yang memprotes Ahok karena alasan menistakan agama.

Sayangnya, sesudah 4 November, kita tetap tak punya alat untuk mengetahui secara cukup persis seberapa akurat observasi Wilson. Hal itu mensyaratkan exit poll yang dengan sengaja bertanya kepada para peserta demonstrasi mengapa mereka pergi dan mendukung aksi itu.

Namun, dari observasi di lapangan dan media massa, saya tidak melihat keterlibatan langsung kelompok marjinal di atas dalam aksi 4 November. Tidak ada spanduk atau petunjuk lain dari kelompok itu, misalnya, yang menyatakan bahwa mereka mendukung aksi tersebut.

Dari media massa, kita juga tahu bahwa, selain hard core para pendukung demonstrasi, ada juga orang-orang yang datang untuk rihlah, berjalan-jalan untuk salat di Masjid Istiqlal atau melihat Monumen Nasional. Tidak ada yang salah dengan tujuan sampingan itu, bukan?

Dari pengalaman kerusuhan di masa lalu, mungkin ada sebagian kita yang mengaitkan aksi penjarahan di satu titik pada 4 November kemarin dengan kaum miskin kota. Tapi tanpa bukti-bukti yang kokoh tak terbantahkan, jelas itu penilaian yang unfair, sangat zalim dan tak adil.

Seorang teman yang dekat dengan kelompok miskin kota di atas juga dengan yakin menyatakan bahwa mereka tidak mendukung aksi 4 November. Mereka jelas merasa sakit hati dengan dan membenci kebijakan Gubernur Ahok, tapi mereka tak akan langsung mendukung aksi menjatuhkannya karena alasan menista agama.

Pilihan lainnya: kelompok itu bukan saja tak mendukung aksi, tapi juga aktif menolaknya, dengan menggembosinya, misalnya. Kita juga tak melihat pilihan ini diambil. Artinya, mereka mungkin tidak setuju dengan aksi itu, tetapi tidak melakukan apa-apa untuk mencegahnya.

Sesudah 4 November
Terlepas dari akurasi observasi Wilson di atas, apa yang disampaikannya merupakan peringatan penting. Itu wake-up call!

Perasaan dizalimi yang tak tersalurkan, karena mampatnya saluran-saluran yang ada, bisa menjadi awal dari bersatunya alasan ketidakadilan dan intoleransi untuk hancurnya demokrasi. Mungkin saja unsur radikalisme kaum miskin kota tidak ada, atau tidak menonjol, pada aksi kemarin, tetapi bagaimana sesudahnya? Kita wajib mewaspadainya di masa depan.

Demokrasi Indonesia akan lebih sehat jika pemilihan elite politik berlangsung dengan menghargai prinsip pluralisme (toleransi beragama) dan keadilan (ekonomi). Salah satunya tak boleh dianakemaskan atau dianaktirikan, karena keduanya hanya dua sisi dari mata uang yang sama bernama perdamaian. Tantangan atau hambatan menuju cita-cita itu, seberapa pun kecilnya, harus diperhatikan sungguh-gungguh dan diatasi.

Siapa pun yang nanti terpilih sebagai pemimpin DKI, termasuk Ahok jika dia terpilih kembali, harus membuka mata dan telinga, khususnya hati, untuk suara-suara kelompok marjinal ini. Harus ada ruang untuk mendiskusikan beragam kebijakan yang mungkin berbeda atau bahkan bentrok. Kata Wilson, kalangan miskin kota yang membenci Ahok sekarang itu adalah kelompok yang memilih Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI lalu. What a shame!

Sikap kritis terhadap parpol juga perlu takaran yang pantas. Memang, para elite PDI-P perlu belajar dari kasus ini dan merasa malu, karena mereka telah gagal mendengar aspirasi kelompok yang paling sering mereka klaim sebagai mereka wakili. Tapi sikap deparpolisasi yang berlebihan juga membuat kita lupa mengingatkan kawan-kawan aktivis parpol akan tugas pokok mereka memberdayakan konstituen mereka.

Jika peduli pada demokrasi yang sehat, yang menghargai pluralisme, para pemimpin ormas (khususnya yang menyebut diri “moderat”) wajib menyatroni kelompok-kelompok marjinal di atas. Jika betul kita peduli pada akar-akar radikalisme (dan terorisme), seperti yang nyaring disuarakan belakangan ini, maka inilah saatnya kita bertindak, dengan membasmi akar-akarnya pada perasaan ketidakadilan dan ketakberdayaan—di Jakarta dan di mana saja.

Akhirnya, di kalangan NGO, para pegiat pluralisme, di satu pihak, dan pegiat hak-hak sosial-ekonomi, di pihak lain, perlu lebih sering bertemu, berdialog, saling mendengar, membuat irisan kepentingan sebanyak-banyaknya. Kita perlu memperkuat trust satu ke yang lainnya, dengan sesering mungkin merendahkan ego sektoral. Tanpanya, bisa jadi suatu hari kita bangun pagi dengan rezim yang sudah berubah menjadi otoritarian, yang tidak bersahabat baik kepada pluralisme maupun keadilan sosial. Dan kita sama-sama menyesal kemudian.

Jakarta, 8 November 2016