Gebrakan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, di bidang hukum sungguh mencengangkan. Betapa tidak, lembaga anti-korupsi yang baru beberapa jam diumumkan pembentukannya telah menjerat puluhan nama besar, baik dalam keluarga Bani Saud maupun para pembesar pemerintahan. Ini bukan main-main, 11 pangeran, 4 menteri aktif, puluhan mantan menteri dan orang-orang berpengaruh di Saudi ditahan.
Nama besar yang ditahan antara lain adalah Miteb bin Abdullah. Menteri/Komandan Garda Nasional itu dituduh melakukan korupsi ratusan triliun rupiah dari alat persenjataan. Tokoh ini memiliki pengaruh yang dalam di kabilah-kabilah besar Saudi dan juga di kesatuan pasukan elite garda nasional.
Nama besar lain adalah al-Walid bin Talal, orang terkaya di Saudi, bahkan salah satu orang terkaya di dunia. Ia diberitakan dituduh melakukan serangkaian pemerasan. Pengaruh Pangeran Walid di bidang ekonomi dan keuangan dunia tak diragukan.
Dengan ditahannya dua orang ini dan sejumlah keluarga dan pembesar pemerintahan lain, Muhammad bin Salman mengirimkan pesan yang jelas dan tegas. Pesan itu tentu ditujukan kepada anggota keluarga Bani Saud, pemilik kerajaan, dan para pembesar pemerintahan Arab Saudi. Bahwa mereka semua tak boleh lagi berada di atas hukum.
Mereka harus tunduk kepada hukum. Mereka harus profesional dan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara baik. Mereka tak bisa lagi bersikap sebagaimana sebelumnya. Tak boleh lagi ada pemborosan uang kerajaan karena dikorupsi atau salah kelola.
Namun, pertanyaannya apakah hal yang sama juga berlaku bagi anggota keluarga dari klan Raja Salman, terutama mereka yang memegang jabatan strategis. Jika iya, maka ini sungguh pembaruan hukum yang luar biasa. Jika tidak, ini sesungguhnya sama saja dengan sebelumnya.
Pesan lain dari peristiwa penangkapan itu adalah pesan politik kepada anggota keluarga Bani Saud. Secara politik, Arab Saudi sekarang telah memasuki era baru. Arab Saudi bukan lagi milik seluruh anggota keluarga Bani Saud atau keturunan Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Saud yang kini jumlahnya sudah ribuan. Penguasa Saudi saat ini adalah Ali Salman, keluarga Raja Salman yang berporos pada sang putra mahkota, Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz.
Sebagaimana diketahui, sang pangeran ini menduduki posisi putra mahkota setelah dua putra mahkota sebelumnya disingkirkan. Dua putra mahkota itu adalah Muqrin bin Abdul Aziz, saudara Raja Salman beda ibu. Jadi, Muqrin adalah generasi kedua (anak). Dan putra mahkota kedua yang disingkirkan adalah Muhammad bin Nayif, yang merupakan pangeran generasi ketiga (cucu).
Proses penyingkiran itu berjalan secara bertahap tapi sangat sistematis. Sejak beberapa bulan kekuasaan raja Salman, ada arah yang tampak jelas bahwa ia akan mewariskan takhta bukan kepada saudaranya sebagaimana pesan pendiri kerajaan ataupun kepada anak dari saudaranya sebagaimana kabar konsensus para tetua kabilah. Ia mewariskan takhta kepada putranya. Rangkaian peristiwa ini sesungguhnya telah menandai pergeseran kerajaan itu dari Kerajaan Saudi ke kerajaan Salmaniy.
Gebrakan Muhammad bin Salman ini melengkapi gebrakan-gebrakan lain yang telah dilakukan sebelumnya untuk menyongsong Arab Saudi baru di bawah kekuasaannya. Seperti diketahui, ia telah melakukan serangkaian pembaharuan penting untuk meletakkan dasar-dasar Arab Saudi baru.
Di bidang ekonomi, ia mendorong agar kerajaan itu tak lagi menggantungkan ekonominya pada minyak. Ia berupaya keras mendorong diversifikasi modal ke banyak sektor penting. Sejumlah saham perusahaan kerajaan dijual ke publik. Yang terbesar adalah penjualan sebagian saham perusahaan minyak Aramco. Visi ekonomi dari sang Pangeran ini dikenal sebagai Visi Saudi 2030.
Untuk mendukung visi ekonomi ini, Pangeran Muhammad bin Salam juga berupaya keras melakukan perubahan-perubahan penting dalam kebijakan sosial-keagamaan. Ia mendorong masyarakat Saudi yang terbuka dan menerima keragaman. Ia mendorong agar kran-kran kebebasan masyarakat lebih dibuka lagi. Contohnya adalah pembolehan menonton konser musik, pembolehan perempuan menonton pertandingan bola di lapangan dan menyetir mobil sendiri, pembukaan destinasi-destinasi wisata, terutama di pantai laut merah, pembukaan gedung bioskop, dan seterusnya.
Semua itu adalah barang sangat mewah di Saudi selama ini. Masyarakat Saudi yang menginginkan akses hiburan seperti menonton konser musik atau film di bioskop harus pergi ke luar negeri. Sekarang mereka mulai bisa menikmatinya di dalam negeri. Dan itu berarti sebagian “uang” yang sangat besar dari sektor hiburan tak lagi dibelanjakan di luar negeri.
Pemerintah Saudi tentu berharap pengeluaran itu kemudian dibelanjakan di dalam negeri sendiri. Ini tentu diharapkan membantu perekonomian Saudi yang berada dalam tekanan hebat.
Tak main-main, reformasi juga menjalar ke sektor keagamaan. Pangeran Salman dalam sebuah wawancara dengan televisi asing menegaskan komitmennya untuk melakukan “refomasi” keagamaan. Ia berjanji untuk memerangi paham keagamaan yang radikal dan ekstrem dan menegaskan tegaknya moderatisme dalam kesialaman di Kerajaan Saudi.
Ucapan itu tentu dalam teori. Dalam praktiknya, reformasi keagamaan itu tentu tak akan mudah. Siapakah yang disebut ekstrem, siapakah yang disebut moderat? Definisi itu bisa sangat bergantung kepada kepentingan penguasa Saudi sekarang. Pada praktiknya, mereka yang disebut ekstrem sejauh ini adalah para ulama yang tidak sejalan dengan garis kebijakan Saudi. Ulama moderat seperti Salman al-‘Audah dan rombongannya ditangkap hanya karena mengucapkan doa singkat di twitter agar rakyat Saudi dan Qatar memperoleh kedamaian.
Arab Saudi baru jelas sudah menjelang. Semoga proses perubahan itu membawa kebaikan untuk rakyat Saudi, kawasan, dan dunia Islam.
Kolom terkait:
Rezim Saudi, Ulama, dan Perubahan
Arab Saudi 2030: Menyembah Kapitalisme atau Menyumpahinya?
