Pemerintah Regional Kurdistan Irak akhirnya benar-benar melaksanakan referendum pemisahan diri dari Irak. Kendati tantangan dan ancaman sangat besar, mereka bersikeras melaksanakan referendum yang jadi pintu masuk untuk berdirinya negara Kurdistan merdeka. Berdirinya negara Kurdistan adalah impian klasik bangsa Kurdi, sebuah bangsa besar tanpa negara ini.
Negara dipandang sebagai solusi bagi persoalan yang terus mendera mereka sebagai minoritas di sejumlah negara. Oleh karena itu, ketika memperoleh kesempatan ini, mereka tak mau melepaskannya, kendati ancaman militer dari Baghdad, Turki, dan Iran sudah membayang. Ketiga negara yang mengepung wilayah Kurdistan itu menggelar latihan militer bersama di perbatasan untuk menunjukkan sikap mereka pada referendum yang dianggap inkonstitusional itu.
Kini, referendum penentuan nasib Kurdistan sudah dilakukan. Meski belum diumumkan secara resmi, hampir bisa dipastikan, suara na’am (iya) atau infishal (memisahkan diri) memperoleh kemenangan telak. Dua kelompok kecil Kurdi yang semula menolak referendum, Harakah al-Taghyir dan al-Jamaah al-Islamiyyah, akhirnya menyatakan dukungannya untuk memiliki “setuju” pada detik-detik akhir.
Jadi, hasil referendum hampir bisa dipastikan suara memisahkan diri dari Irak akan menang telak. Itu artinya, rakyat Kurdistan Irak mengamanatkan pemisahan diri Kurdi dari Irak dan membangun sebuah negara Kurdistan yang merdeka.
Ada beberapa skenario yang mungkin akan terjadi di Irak pasca referendum itu. Pertama, proses berdirinya negara Kurdistan akan berjalan mulus tanpa hambatan yang besar. Setelah hasil referendum diumumkan secara resmi, negosiasi Arbil-Baghdad tentang hal detail, termasuk perbatasan, sumber minyak, keuangan, dan lainnya, dapat segera dicapai. Lalu, proklamasi berdirinya negara Kurdistan di wilayah utara Irak itu dikumandangkan dan Kurdistan merdeka menjalani kehidupan baru yang normal sebagai negara merdeka, berdampingan secara damai dengan Irak, Turki, dan negara tetangga lain.
Jika skenario yang terjadi adalah seperti keinginan Al-Barzani, pemimpin pemerintahan Kurdi, jelas itu tak menimbulkan masalah signifikan. Tetapi, ini mendekati mustahil terjadi di lapangan melihat demikian kerasnya sikap Baghdad, Turki, dan Iran.
Iran sudah langsung menutup akses udara ke kota-kota Kurdistan, sementara Turki menutup sebagian jalur darat. Ini jelas sudah blokade yang tak bisa dianggap enteng oleh Arbil. Sementara pergerakan militer di barat, utara, dan selatan perbatasan Kurdistan juga sangat signifikan. Eskalasi di lapangan jelas mengarah kepada opsi militer.
Skenario kedua, proses politik untuk memperoleh kompromi dalam persoalan detail memakan waktu sangat panjang. Irak dan Kurdistan berselisih dalam persoalan-persoalan strategis, terutama Kota Kirkuk dan sekitarnya yang kaya akan sumber minyak. Maka, hubungan yang terjadi adalah proses politik yang sangat melelahkan disertai bayang-bayang pecahnya konflik bersenjata setiap saat dalam skala luas.
Skenario kedua ini paling mungkin terjadi di lapangan. Sebab, kendati referendum telah dilaksanakan, kedua pihak masih saling bersikeras dengan pendirian masing-masing. Irak menganggap aksi unilateral Kurdistan sebagai inkonstitusional. Sedangkan Kurdi berpandangan bahwa mereka, seperti bangsa-bangsa lain, berhak untuk merdeka dan akan memperjuangkan negara itu dengan apa pun, termasuk perang. Tak tampak sikap yang mengarah ke kompromi dalam hal pendirian negara ini.
Al-Barzani sempat menyatakan bahwa perbatasan negara Kurdistan akan digaris dengan darah. Skenario ini juga berisiko berakhir perang ketika mereka gagal melahirkan kesepakatan terhadap hal-hal paling krusial.
Skenario ketiga, Baghdad dibantu beberapa negara kawasan, khususnya Turki, melancarkan ofensif militer ke Arbil dan Kurdistan yang dimulai dari daerah-daerah yang “dipersengketakan”. Mereka akan membela kesatuan dan keutuhan Irak serta “keamanan Turki” dengan perang. Ini sangat mungkin terjadi, sebab opsi militer adalah sah menurut konstitusi ketika keutuhan negara terancam dan perkembangan di lapangan juga mengarah ke opsi ini.
Pidato Haedar al-Abadi, para pemimpin Syiah Irak, dan pemimpin Iran dan Turki mengindikasikan perang untuk membela keutuhan Irak menjadi salah satu opsi yang ada di atas meja saat ini. Publik Irak juga terdengar mendukung kemungkinan opsi ini.
Namun, Baghdad pasti sangat berhati-hati untuk mengambil opsi militer. Sebab, tenaga mereka belum sepenuhnya pulih setelah perang ISIS yang melelahkan. Ini pun perang ISIS belum sepenuhnya selesai, terutama di beberapa pinggiran kota. Mereka juga harus berpikir keras jika harus menghadapi pasukan Peshmerga Kurdi yang memiliki pengalaman tempur meyakinkan.
Perang mudah dimulai tetapi sangat sulit diakhiri. Dari pengalaman tiga tahun berperang melawan ISIS, tentara Irak pantas untuk “keder” ketika harus berhadapan dengan pasukan Kurdi ini.
Buang Egoisme
Egosime masing-masing pihak berisiko menciptakan perang yang berbahaya setelah kehancuran Irak akibat perang belum mulai ditangani. Kedua pihak harus benar-benar menahan diri jika tak ingin membawa Irak dan Kurdistan pada kehancuran yang lebih parah lagi. Akal sehat harus dikedepankan untuk mencari solusi terbaik bagi kedua pihak. Solusi terbaik pasti dapat dicapai jika keduanya bersedia melakukan kompromi.
Kompromi adalah jalan yang realistis saat ini dan satu-satunya jalan untuk menghindari kehancuran bersama. Pemerintah Baghdad tak perlu lagi berargumen berlebihan bahwa keutuhan Irak harus dibela dengan perang besar yang mengorbankan banyak orang dan kehancuran di segala bidang. Mereka harus tahu bahwa Kurdistan merdeka memang sudah jadi kenyataan yang sulit dihindari. Bagaimanapun, nasib bangsa Kurdistan sebagai minoritas di Irak memang kurang baik.
Kurdistan juga demikian, tak perlu terus mencari keuntungan di air keruh. Ketika Irak sedang dalam situasi demikian labil dan secara militer Kurdistan cukup mumpuni, maka provokasi tak perlu lagi dilakukan. Bagaimanapun tangguh tentara Peshmerga, tetapi perang tetap saja akan menciptakan kerugian bagi semuanya, kehancuran bagi kedua belah pihak. Bagaimanapun, perang harus dihindari.
Kedua pihak mesti mengendalikan egoismenya dan kembali ke akal sehat untuk menciptakan kompromi politik demi kepentingan rakyat Irak dan Kurdistan.
Kolom terkait:
Turki, Minyak, dan Referendum Kurdistan
Kemerdekaan Kurdistan yang Tak Diinginkan
