Singapura mendobrak sejarah. Untuk pertama kalinya sepanjang rentetan pemilihan presiden, ada perempuan yang berhasil menjadi presiden. Bukan itu saja, tercatat pula baru saat ini ada presiden bernuansa Muslim. Orang yang berkesempatan duduk dan menjabat presiden Singapura adalah Halimah Yacob.
Anak bungsu dari lima bersaudara ini berhasil menyisihkan dua kandidat yang lain: Mohammad Salleh Marican dan Farid Khan. Ia menjadi satu-satunya kandidat yang berhak maju untuk pemilihan presiden. Namun, karena hanya satu kandidat, hari ini, Kamis (14 September 2017), secara langsung ia ditetapkan sebagai Presiden Singapura yang kedelapan.
Halimah Yacob bukan orang baru dalam dunia politik. Beliau sudah banyak makan asam garam dan malang melintang sebelum terjun ke dunia pemerintahan. Sejak tahun 1978, ia tergabung pada NTUC, sebuah gerakan buruh yang cukup populer di Singapura. Ia menjabat mulai dari petugas hukum, sekretariat pembangunan perempuan, hingga wakil sekretaris jenderal.
Kemudian pada tahun 2011, ia ditunjuk sebagai Menteri Negara pada Kementerian Pemuda dan , Olahraga. Berlanjut ke tahun 2013, ia ditunjuk sebagai Ketua Parlemen Singapura. Tak heran 40 tahun telah ia gunakan kemampuan dan pengabdiannya untuk pembangunan dan kemajuan Singapura.
Tantangan Halimah Yacob
“Although this is a reserved election, I am not a reserved president”
Kalimat di atas terlontar setelah dirinya ditetapkan sebagai presiden Singapura. Banyak yang menganggap keberhasilan Halimah adalah sebuah keberuntungan yang cukup mulus. Kedua kandidat sebelumnya terkendala oleh peraturan yang mungkin dirasa sebagian pihak terlalu berat. Peraturan tersebut menyatakan bahwa, selain terlihat karakter, integritas, dan reputasi yang cukup baik, maka minimal selama tiga tahun pernah memegang jabatan penting untuk sektor publik.
Nah, poin pentingnya adalah pernah menjabat sebagai CEO dengan total aset minimum SG$500 juta (dalam sektor swasta). Kemungkinan poin terakhir tersebut yang menggagalkan kedua kandidat lainnya untuk bisa maju ke pemilihan presiden selanjutnya yang sejatinya dilangsungkan pada 23 September 2017.
Ada banyak dukungan yang mengalir lancar. Begitu pula dengan penolakan yang mengucur deras. Tagar #NotMyPresident sempat menjadi perbincangan publik. Anggapan yang beredar di sebagian kalangan masyarakat Singapura adalah peraturan yang ada digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pemilihan dan mencegah para oposan mencalonkan diri.
Anggapan tersebut bisa berarti dua hal. Pertama, anggapan tersebut kuat karena mengacu kandidat lain yang tak bisa memenuhi persyaratan memegang perusahaan dengan aset SG$500 juta. Dengan kata lain, pemerintah berusaha mengeliminasi para oposan secara halus.
Kedua, anggapan tersebut menjadi lemah karena jabatan presiden bergiliran secara etnis. Bahkan pada akhir 2016, PM Lee Hsien Loong menyebutkan bahwa memang pemilihan presiden selanjutnya hanya diperuntukkan bagi etnis Melayu. Hal itu mengacu pada konstitusi yang telah diubah pada 30 November 1991 bahwa etnis Melayu belum pernah ada yang menjabat sebagai presiden Singapura.
Secara garis besar, etnis Melayu memang tergolong minoritas. Mereka hanya berjumlah 13% dari total penduduk Singapura yang mencapai 5,8 juta. Namun, apakah terpilihnya Halimah yang notabene etnis Melayu melahirkan tantangan kuat dari publik? Sepertinya tidak. Ini terkait sejarah bahwa Singapura adalah negara multietnis. Bahkan sebelum Halimah ada Yusof Ishak yang pernah memegang jabatan presiden Singapura pada tahun (1965-1970).
Prospek Halimah bagi Singapura
Terpilihnya Halimah sebagai presiden tentu akan menjadi tanda tanya besar. Mampukah ia membawa Singapura lebih baik? Dengan slogan kampanye “Do Good Do Together”, ia berupaya semaksimal mungkin membawa Singapura lebih spesial. Namun, masalahnya adalah kewenangan presiden yang masih di bawah dari Perdana Menteri.
Sistem pemerintahan Singapura hampir mirip Inggris. Jabatan presiden hanya untuk jabatan formal, sedangkan jabatan untuk kuasa pemerintahan tetap berada di bawah kendali Perdana Menteri. Namun, memang ada perubahan semenjak hadirnya konstitusi baru Singapura di tahun 1991. Konstitusi tersebut menyatakan bahwa presiden memiliki hak veto pada anggaran negara, mengangkat pejabat negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Akan tetapi, seluruh kendali pemerintahan tetap pada Perdana Menteri. Bahkan untuk membuat dan menerapkan suatu kebijakan negara pun diatur oleh kabinet yang berkuasa. Uniknya pula kabinet berkuasa dipimpin oleh Perdana Menteri sehingga mereka yang bertanggung jawab penuh pada parlemen secara kolektif.
Bagi sebagian pengamat politik, seperti telah dibeberkan tadi, kemunculan Halimah adalah sebuah usaha yang biasa saja. Tak ada yang spesial. Kemunculannya hanya menunggu waktu karena notabene pergantian presiden berdasarkan etnis. Kebetulan pula etnis Melayu belum pernah menjadi presiden sejak tahun 1991.
Di beberapa negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia, kemunculan Halimah seakan sebagai oase untuk menunjukkan bahwa Muslim, utamanya perempuan, mampu dan berhak untuk menjadi pemimpin negara. Ini didukung pula dengan kenyataan bahwa Muslim menjadi minoritas di Singapura.
Jika Indonesia mengelu-elukan Halimah sebagai presiden Muslim dan perempuan pertama yang patut dibanggakan, maukah Indonesia meniru sistem pemilihan Singapura yang memperbolehkan pergiliran etnis yang mana minoritas berhak memimpin setiap 6 tahun sekali? Mungkin belum saatnya. Karena sebagian masyarakat kita lebih suka mengelu-elukan minoritas di negara lain daripada membangkitkan minoritas di negeri sendiri.
