Al-Qur’an surat al-Maidah [5] ayat 51 (Al-Maidah 51) yang menurut satu tafsiran berisi larangan memilih pemimpin non-Muslim sedang menjadi perbincangan hangat. Selain al-Maidah 51, sebenarnya masih banyak ayat lain yang isinya sama, seperti Ali Imran [3] ayat 28, an-Nisaa [4] ayat 144, dan al-Anfal [8] ayat 73.
Al-Maidah 51 jauh lebih populer ketimbang yang lain karena ayat ini disebut Gubernur DKI Jakarta (petahana) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), “dipake untuk membodohi umat Islam”—pada saat berdialog dengan warga Kepulauan Seribu. Karena ucapannya ini, terutama oleh lawan-lawan politiknya, Ahok dituduh menistakan al-Qur’an, kitab suci umat Islam.
Apakah benar Ahok telah menistakan al-Qur’an menjadi perdebatan yang tidak kalah seru dengan perdebatan mengenai tafsiran al-Maidah 51. Kata “dipake” menjadi kata kunci mereka yang membela Ahok bahwa yang ia kecam bukan al-Qur’an, tapi mereka yang memakai al-Maidah 51 untuk kepentingan politik.
Yang menarik, dengan penjelasan dari masing-masing pihak yang berbeda, baik dalam menafsirkan al-Maidah 51 maupun ucapan Ahok, sampai sejauh ini belum ada yang sampai pada titik “memahami” argumen lawan, apalagi sampai pada tahap “mengakui kesalahan”. Masing-masing pihak bersikeras argumen dirinyalah yang dianggap paling benar.
Ada seseorang yang mengaku awam bertanya pada ahli agama tentang bagaimana sebenarnya tafsiran al-Maidah 51. Sikap ini sudah benar, karena menurut al-Qur’an surat an-Nahl [16] ayat 43: “Bertanyalah pada ahli ilmu jika kalian tidak memahami (mengetahui)”.
Tapi, menjadi aneh pada saat sudah dijelaskan panjang lebar, dengan rujukan dan argumentasi yang komprehensif, sang penanya malah balik bertanya apakah ahli agama itu bagian dari Jaringan Islam Liberal (JIL). Jadi, untuk apa bertanya? Rupanya sekadar untuk mengidentifikasi apakah yang ditanya itu bagian dari “kawan” atau “lawan”.
Itu satu fakta. Ada fakta lain, beberapa aktivis partai Islam menggunakan al-Maidah 51 untuk menolak pencalonan Ahok di DKI Jakarta. Tapi di tempat lain, aktivis partai yang sama, mendukung kandidat non-Muslim. Alasannya karena di tempat itu mayoritas penduduknya non-Muslim dan tidak ada kandidat yang Muslim. Hellooww… jadi lantaran itu kalian campakkan al-Maidah 51.
Padahal, meskipun di wilayah mayoritas non-Muslim, sama sekali tidak ada larangan mencalonkan kandidat yang Muslim. Seperti juga tidak ada larangan mencalonkan kandidat non-Muslim di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim, termasuk oleh partai Islam seperti yang ditunjukkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Djan Faridz.
Jadi, apa yang sebenarnya tengah terjadi di negeri ini? Kita tengah memainkan ayat-ayat kitab suci untuk kepentingan kita sendiri. Untuk kepentingan politik kekuasaan! Al-Qur’an dipakai menjadi landasan hanya pada saat kita membutuhkannya. Oleh karena itu, menurut saya, berhentilah berdebat tentang al-Maidah 51, karena bukan di situ letak masalahnya.
Ada dua masalah besar yang kita hadapi. Pertama, intoleransi dalam menghadapi perbedaan, terutama perbedaan agama. Kedua, banyak di antara kita yang seolah-olah sangat relijius dengan membawa spirit akidah dalam berpolitik, padahal sesungguhnya tengah memperalat akidah untuk meraih kekuasaan, atau untuk mendukung seseorang yang meraih kekuasaan.
Menjelang pemilihan umum, pemilihan presiden, atau pemilihan kepala daerah, dua masalah ini selalu mengemuka dan berkelindan, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Yang pertama diekspresikan dalam bentuk kecaman terhadap mereka yang berbeda pilihan; dan yang kedua diekspresikan dalam bentuk penolakan, atau bahkan siap berjihad untuk menolak dan mengalahkan kandidat yang berbeda agama.
Mengapa masalah ini terjadi? Pertama, karena berpolitik dianggap sebagai bagian dari akidah, dianggap bagian dari persoalan “hidup-mati” yang apabila ada kesalahan dalam memilih pemimpin di masa hidup, akan berdampak buruk pada saat sudah meninggal.
Padahal, berpolitik, apalagi yang menyangkut politik kekuasaan, adalah kerja rutin yang bagi warga negara Indonesia berjangka lima tahunan (di Amerika empat tahunan). Karena berjangka lima tahunan, pada saat kita merasa salah memilih orang yang tidak tepat, misalnya, bisa kita koreksi pada pemilihan berikutnya, atau kalau memungkinkan dan diizinkan undang-undang, bisa juga dilengserkan sebelum habis masa jabatannya.
Pilihan-pilihan politik sama sekali berbeda dengan pilihan beragama (berakidah). Pilihan beragama (berakidah) menyangkut keyakinan akan peruntungan hidup di dunia dan di akhirat. Kesalahan memilih keyakinan agama dampaknya sama sekali berbeda dengan kesalahan memilih partai politik dan atau memilih pemimpin politik seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau yang sejenisnya.
Kesalahan dalam memilih pemimpin politik akan berdampak pada lahirnya kebijakan-kebijakan yang buruk atau pada tata kelola pemerintahan yang tidak kita inginkan. Dampak yang kita peroleh adalah “neraka” dunia, yang bisa berbeda sama sekali dengan “surga” atau “neraka” di akhirat.
Tapi banyak kalangan tidak mau mengungkapkan (kebenaran) ini karena mungkin takut akan dituduh sekuler. Atau bisa jadi bukan tidak mau tapi memang tidak tahu bahwa urusan politik sejatinya urusan muamalah, bukan akidah. Muamalah, dalam pandangan syariat Islam, adalah ketentuan Allah yang mengatur hubungan antara sesama manusia.
Dalam hubungan antar sesama manusia, yang menjadi pedoman adalah etika (akhlak) seperti kejujuran, keadilan, keterusterangan/keterbukaan, tanggung jawab, kesetiakawanan, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah adanya rasa saling percaya dan saling membutuhkan. Dalam sejarah, ikatan sosial semacam ini bisa dijalin oleh siapa pun, tanpa memandang perbedaan suku, ras, atau perbedaan agama.
Oleh karena itu, sekali lagi, berhentilah berdebat tentang al-Maidah 51, karena bukan di situ letak masalahnya.
