Sebuah bangsa yang dibangun dengan fondasi sosial yang rapuh, maka peluang untuk bangkit dari keterpurukan niscaya tidak akan mudah, bahkan tidak mustahil terjerumus ke dalam proses pemiskinan dan kesenjangan antarkelas yang makin lebar. Pernyataan ini boleh jadi menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia dalam setahun terakhir.
Alih-alih berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi, memberantas kemiskinan, dan bangkit dari keterpurukan, kenyataan yang terjadi di lapangan memperlihatkan bagaimana ketidakpastian dunia usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan penurunan daya beli masyarakat tetap mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari.
Upaya pemberantasan kemiskinan yang menjadi prioritas utama program pembangunan sejak zaman Orde Baru, era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo-Jusuf Kalla, terkesan hanya jalan di tempat dan tidak menunjukkan kemajuan berarti. Meski persentase penduduk miskin dilaporkan sedikit menurun, ironisnya kesenjangan sosial di Indonesia justru makin mecemaskan.
Menurut Bank Dunia, kesenjangan sosial di Indonesia yang makin lebar sejak tahun 2000 adalah yang tertinggi di Asia. Di Indonesia, menurut data terbaru, tingkat pengangguran terbuka dilaporkan naik dari 5,50 persen per Maret 2016 menjadi 5,61 persen atau 7,03 juta jiwa per Agustus 2016. Dari aspek ekonomi, ketenagakerjaan maupun aspek sosial, tidaklah berlebihan jika Indonesia saat ini dikatakan tengah mengalami situasi darurat kemiskinan dan kesenjangan.
Pengalaman selama ini telah banyak memperlihatkan bahwa pelaksanaan program pembangunan yang sifatnya amal-karitatif cenderung rawan bias dan bahkan gagal menghasilkan daya ungkit seperti yang diharapkan.
Per Maret 2016, jumlah penduduk miskin tercatat masih 28,01 juta jiwa lebih atau sekitar 10,86 persen dari total jumlah penduduk. Walaupun secara persentatif jumlah penduduk miskin sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, kita tak bisa menutup mata bahwa tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan cenderung memburuk dalam setahun terakhir, baik di wilayah pedesaan maupun di perkotaan.
Di berbagai wilayah pedesaan, akibat arus mudik para migran karena kehilangan pekerjaan di kota jelas akan menambah banyaknya anggota keluarga yang perlu diberi makan oleh keluarga-keluarga yang penghasilannya sedang merosot lantaran penciutan kesempatan kerja non-pertanian di pedesaan. Ini acapkali juga masih diperparah dengan ancaman bencana banjir yang berkepanjangan.
Para keluarga petani di desa-desa yang sedang gundah-gulana karena anjloknya harga jual gabah dan seringkali gagal panen karena musim hujan yang anomali, ibaratnya seperti orang yang sudah jatuh kemudian tertimpa tangga: dua kali bernasib sial karena hal-hal yang di luar kuasanya.
Sementara itu, di wilayah perkotaan, tekanan kemiskinan dan kebutuhan hidup yang dihadapi keluarga miskin di berbagai kota besar acapkali juga terasa lebih berat, karena dipicu kenaikan harga kebutuhan hidup dan makin memudarkan pranata sosial lokal yang fungsional untuk menyiasati tekanan kemiskinan. Tidak sedikit penduduk miskin di kota yang harus membayar fasilitas publik, seperti kebutuhan akan air bersih, karena tidak memiliki data administrasi kependudukan yang jelas.
Studi yang dilakukan LPI Universitas Airlangga di Kota Surabaya, misalnya, menemukan bahwa keluarga-keluarga miskin yang tidak memiliki akses pada PDAM dan tidak juga punya jamban sendiri, setiap hari terpaksa mengeluarkan uang tiga-empat kali lipat lebih banyak daripada kelas menengah kota.
Bagi masyarakat miskin, kondisi perekonomian yang tak menentu dan situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai tentu sangat merugikan. Sepanjang tahun 2016 ini, yang terjadi bukan hanya proses marginalisasi dan proletarisasi yang massif, tetapi juga kehidupan sosial-ekonomi yang makin tidak ramah kepada keluarga-keluarga miskin.
Di berbagai wilayah, keluarga-keluarga miskin umumnya hanya mampu bertahan hidup pas-pasan, bahkan acapkali kekurangan. Mereka biasanya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara mengutang ke warung-warung, mengurangi konsumsi, menyederhanakan dan bahkan makan tanpa lauk-pauk. Tidak jarang pula sebagian keluarga miskin yang terpaksa menjual sebagian barang yang mereka miliki, seperti sepeda, perhiasan, tak terkecuali aset produksi yang mereka miliki.
Jika ada salah seorang anggota keluarga yang sakit—entah itu anak atau orang tua—niscaya keluarga miskin itu akan makin menderita, dan bahkan tidak mustahil bangkrut karena bantuan dari pemerintah hanya meng-cover kebutuhan berobat, tetapi tidak mengganti penghasilan si miskin yang hilang selama mereka sakit.
Richard Wilkinson & Kate Pickett dalam bukunya The Spirit Level, Why Equality is Better for Everyone (2010) dengan jelas telah mengingatkan kita semua bahwa ketidaksamaan dan kesenjangan bukan hanya menyebabkan ketimpangan kesempatan untuk maju, tetapi juga menyebabkan biaya sosial yang ditanggung menjadi jauh lebih mahal. Sebuah bangsa yang direcoki masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial, kesempatan untuk maju bersaing sejajar dengan bangsa yang lain niscaya akan menghadapi berbagai tantangan internal yang kontraproduktif.
Kebijakan dan program pembangunan yang semestinya bisa digulirkan dengan adil dan merata, kemungkinan besar malah akan melahirkan efek samping pembangunan yang merugikan. Selama ini banyak bukti menunjukkan, paket-paket program pengentasan kemiskinan yang lebih banyak berorientasi pada peningkatan produksi dan hanya dilakukan dengan logika kuantitatif, pada akhirnya justru melahirkan polarisasi sosial masyarakat yang makin lebar karena tidak menjamin distribusi kesejahteraan yang merata.
Berbagai paket bantuan permodalan dan bantuan teknologi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin, meski dimaksudkan untuk mendongkrak pendapatan mereka, hasilnya di lapangan acapkali malah berbalikan. Ketika harga beras naik di pasaran, misalnya, para petani yang merupakan produsen komoditas utama pangan ini, ternyata justru harus membayar lebih mahal apa yang mereka hasilkan. Sebab, yang dihasilkan petani hanyalah sebatas gabah, yang kemudian harganya naik tajam tatkala sudah diproses menjadi beras oleh pengusaha-pengusaha lokal yang memiliki mesin selep.
Di berbagai daerah, alih-alih memberikan manfaat yang nyata bagi usaha pengentasan kemiskinan, tindakan yang dilakukan pemerintah atas nama pembangunan, tidak sekali-dua kali terjadi justru berdampak menggerogoti kemampuan swadaya lokal. Penetrasi teknologi dan bantuan modal usaha ke berbagai wilayah dan komunitas masyarakat miskin, benar di satu sisi telah berhasil mendongkrak angka-angka produksi. Namun, tak bisa diingkari bahwa di saat yang bersamaan justru makin melebar dan potensi masyarakat banyak yang tersungkur digerus perubahan.
Di tahun 2017 nanti apakah nasib masyarakat miskin bakal lebih baik ataukah makin terjerumus masuk dalam perangkap kemiskinan yang makin kronis, tentu tergantung pada pilihan kebijakan dan pendekatan yang dikembangkan pemerintah. Sepanjang pemerintah masih menempatkan upaya pengentasan kemiskinan hanya sebagai bagian dari proyek-proyek populis yang terkontaminasi kepentingan politis, sepanjang itu pula nasib masyarakat miskin akan tetap rawan dan rentan menjadi korban perubahan situasi.
