Perhatian dunia kini tertuju pada perang di Gaza, yang mengalami sebuah perkembangan tak terduga dalam alurnya. Mahmud Abbas, Presiden Otoritas Palestina (PA) sejak Hamas mengambil alih kekuasaan di Gaza pada tahun 2007, akhirnya angkat bicara. Abbas, yang sebelumnya banyak dikritik oleh warga Palestina karena dianggap kurang bertindak dan menyuarakan pendapatnya, melontarkan kecaman keras terhadap Hamas dalam pidatonya yang paling berapi-api sejak konflik berkecamuk.
Dalam pidatonya di hadapan Dewan Pusat Palestina di Ramallah, Abbas dengan keras mengecam Hamas, bahkan menggunakan bahasa yang sangat kasar. Ia mendesak Hamas untuk menyerahkan kendali penuh atas Jalur Gaza dan menghentikan tindakan yang memberi alasan kepada Israel untuk melanjutkan operasi militer.
Untuk memahami perkembangan ini, penting untuk melihat latar belakang konflik yang telah lama berlangsung antara Hamas dan Otoritas Palestina. Sejak Hamas merebut kekuasaan di Gaza pada tahun 2007, Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Abbas hanya memerintah sebagian wilayah Tepi Barat. Selama beberapa dekade, kedua faksi ini telah berselisih, dan tidak ada kepemimpinan tunggal yang mengawasi Gaza dan Tepi Barat. Hamas menuduh Otoritas Palestina berkolaborasi dengan Israel, sementara PA bersikeras bahwa mereka dapat mengambil alih pemerintahan Gaza pasca-perang. Namun, bagi sebagian besar warga Palestina, Abbas dianggap tidak relevan dan telah dikritik karena kurangnya tindakan dan suara. Namun, kini ia tampaknya mulai bersuara.
Abbas menegaskan bahwa Hamas harus mengakhiri kendalinya atas Jalur Gaza, menyerahkan wilayah tersebut sepenuhnya beserta segala urusannya, dan menyerahkan persenjataan kepada Otoritas Nasional Palestina. Ia menuduh Hamas telah memberikan alasan kepada Israel untuk menyerang Gaza, terutama dengan menahan sandera, dan menuntut pembebasan segera para sandera tersebut.
Hamas mengecam komentar Abbas, menyebutnya sebagai “bahasa merendahkan terhadap sebagian besar rakyatnya sendiri” dan menyebut perilaku Abbas sebagai “mencurigakan.” Para kritikus Abbas mungkin sependapat dengan penilaian Hamas tersebut.
Perkembangan mengejutkan terjadi dalam konflik Gaza ketika Mahmud Abbas, Presiden Otoritas Palestina (PA) sejak 2007, melontarkan kecaman keras terhadap Hamas. Abbas, yang sebelumnya dikritik karena kurangnya tindakan dan pernyataan tegas, menuntut Hamas menyerahkan kendali penuh atas Gaza dan menghentikan provokasi yang memperpanjang operasi militer Israel. Perbedaan pandangan dan persaingan kekuasaan antara Hamas, yang menguasai Gaza, dan Otoritas Palestina, yang dipimpin Abbas di Tepi Barat, telah lama mewarnai politik Palestina. Abbas menuduh Hamas memprovokasi serangan Israel, menuntut pembebasan sandera dan penyerahan senjata kepada PA. Namun, Hamas dan para kritikus Abbas menganggap retorikanya merendahkan dan tidak efektif, terutama di tengah kekerasan yang terus berlanjut di Gaza.
Dalam bulan yang lalu, intensifikasi konflik di Gaza telah mencapai titik kritis dengan peluncuran ofensif baru oleh Israel, yang sayangnya menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang signifikan, dengan setidaknya 1928 warga Palestina kehilangan nyawa mereka. Dalam perkembangan terkait upaya diplomasi, Hamas, pada pekan sebelumnya, menolak tawaran gencatan senjata yang diajukan oleh Israel. Proposal tersebut mengandung syarat yang signifikan, yaitu pelucutan senjata oleh Hamas sebagai prasyarat untuk jeda permusuhan selama enam minggu dan pembebasan sebagian sandera yang ditahan oleh kelompok tersebut. Namun, Hamas menolak tawaran ini, dengan menyatakan bahwa pembebasan sandera akan dilakukan secara bersamaan dengan pengakhiran perang secara menyeluruh dan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Gaza. Selain itu, Hamas dengan tegas menolak untuk menyerahkan persenjataannya secara total.
Ketegangan di lapangan semakin memuncak setelah terjadinya serangan udara Israel pada hari Selasa, yang menambah kompleksitas narasi konflik. Menurut pihak Hamas, serangan udara tersebut mengakibatkan kematian 10 orang di sebuah sekolah yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi warga sipil. Sebaliknya, pihak Israel mengklaim bahwa serangan udara tersebut menargetkan tempat persembunyian militan Hamas, sehingga menambah lapisan perselisihan dalam narasi konflik.
Dalam konteks diplomatik yang lebih luas, para pemimpin dari negara-negara berpengaruh seperti Inggris, Prancis, dan Jerman secara kolektif mendesak Israel pada hari Rabu untuk mengakhiri blokade bantuan yang telah diberlakukan sejak awal Maret. Di tengah meningkatnya ketegangan dan upaya yang diperbarui untuk mencapai negosiasi gencatan senjata, keterlibatan Abbas dalam dinamika yang kompleks ini telah menimbulkan berbagai reaksi. Meskipun pernyataannya yang penuh amarah mungkin menarik perhatian media di seluruh dunia, ada skeptisisme yang meluas mengenai kemampuan intervensinya untuk menghasilkan perubahan yang berarti dalam situasi yang kompleks dan penuh tantangan ini.
