Sebagian publik Indonesia dibuat terpukau dengan kabar bahwa Aida Hadzialic, seorang muslimah keturunan Bosnia Herzegovina, menjadi menteri pendidikan termuda di Swedia. Ia dielukan karena dianggap menjadi sosok yang membanggakan. Beberapa orang menganggap capaiannya luar biasa dan mengagumkan. Bagaimana mungkin seorang perempuan, keturunan imigran, mampu menjadi menteri di usia muda.
Bagi saya, terpilihnya Aida sebagai menteri termuda di Swedia tidaklah istimewa. Mengingat Swedia mengadopsi sistem politik meritokrasi yang memberikan penghargaan kepada mereka yang bekerja keras, memiliki kemampuan dan dalam proses politiknya transparan. Maka, jika ada seorang yang memiliki kapasitas yang baik, terlepas status identitas dan jenis kelaminnya, ia akan diberi kesempatan secara luas.
Swedia juga negara yang mengadopsi pemahaman kesetaraan gender dalam setiap kebijakannya. Mereka pula mengadopsi apa yang disebut dengan sustainable gender equality yang merupakan bagian dari usaha pengarusutamaan gender, yaitu memastikan setiap kebijakan politik dan publik yang dibuat selalu dibangun dengan perspektif gender. Ia tidak harus berpihak kepada perempuan, tapi penyesuaian berdasarkan prioritas kebutuhan tiap gender.
Pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) sendiri semestinya menjadi strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi politik. Di Swedia, pemahaman tentang gender telah menyeluruh dan boleh jadi telah menjadi semangat egalitarian dalam tiap kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, kemunculan Aida sebagai seorang menteri perempuan termuda dari kelompok minoritas pengungsi muslim bukan hal mengejutkan.
Sebelum Aida Hadzialic, di Maroko telah ada Fatima Zahra Mansouri, yang pada usia 37 dipilih secara demokratik menjadi wali kota Marrakech. Mengapa Mansouri istimewa? Bukankah ada Bashaer Othman yang menjadi wali kota di usia 15 tahun? Tentu ia fenomenal, tapi terpilihnya Bashaer Othman merupakan salah satu proyek pendidikan politik wali kota Tepi Barat kepada kaum muda. Oleh karena itu, ia semestinya diapresiasi secukupnya saja.
Mansouri, bagi saya, istimewa karena ia menjadi walik ota perempuan di Maroko, negara yang masih relatif konservatif dalam hal politik. Ia memang bukan wali kota perempuan pertama yang terpilih di Marrakech tapi jelas Mansouri menjadi wali kota dengan prestasi dan visi yang baik. Ia mengadopsi keterbukaan, transparansi, dan prinsip egalitarian dalam pemerintahannya. Meski ada indikasi skandal bahwa terpilihnya Mansouri karena nepotisme dari penguasa Maroko.
Selain Mansouri ada pula Janet Mikhail di Ramallah, seorang wali kota perempuan Kristen di Palestina. Ia bukan wali kota perempuan nonmuslim pertama di Palestina. Ada pula wali kota Vera Baboun di Bethlehem. Palestina, meski selalu tampak seperti negara Islam, sebenarnya mengadopsi sistem politik sekuler. Ia tidak menempatkan satu kelompok tertentu dalam jabatan-jabatan kepemimpinan. Malah ada beberapa mentri Kristen yang pernah menjabat. Indonesia dalam hal ini masih kalah jauh dewasa dengan Palestina perihal pemimpin nonmuslim dan pemimpin perempuan.
Di Indonesia, saya mengenal sosok Grace Natalie. Terlepas penampilan fisiknya, saya selalu ingin tahu bagaimana pemikiran dari pemimpin Partai Solidaritas Indonesia. Partai yang ingin hadir sebagai alternatif politik Indonesia kontemporer dengan semangat anak muda. Sejauhmana Grace Natalie dan partainya bisa berkembang, lebih dari itu, bisa menyampaikan visinya dengan sederhana. Gimmick-gimmick tentang anak muda dan politik itu sudah usang, saya khawatir PSI hanya menjadi gincu ketimbang pena dalam mewarnai politik Indonesia.
PSI akan memiliki kerja berat untuk menempatkan kader-kadernya dalam peta politik Indonesia yang amburadul ini. Indonesia bukan Swedia yang mengadopsi meritorkasi. Jika Anda berharap ada menteri pendidikan berusia 27 tahun dari kelompok Tionghoa (nonmuslim), barangkali kita masih berjarak 100 tahun untuk mencapai itu semua. Isu sektarian, kebencian ras, dan juga xenophobia telah membuat kondisi bangsa ini susah diselamatkan.
Maka, keberadaan PSI dalam banyak hal mesti didukung. Partai ini dipimpin oleh seorang perempuan Tionghoa nonmuslim. Ia memiliki tiga kali kemungkinan prasangka yang akan mempersulit kerja-kerja politik. Di negeri ini isu pemimpin perempuan selalu ditolak dengan alasan agama, pemimpin nonmuslim juga ditolak karena alasan agama, pemimpin Tionghoa juga ditolak karena dianggap merepesentasikan kelompok mapan yang menghisap pribumi. Jangankan untuk menjadi Swedia, politik di Indonesia untuk menjadi manusiawi saja masih belum bisa.
Dalam banyak hal politik Indonesia masih tidak ramah terhadap perempuan. Kyai Husein Muhammad dari Pondok Pesantren Daar al-Tauhid, Cirebon, pernah berkata bagaimana seorang muslim seharusnya berpihak dan berpikir dalam kerangka gender. Menurut Kyai Husein, sebuah kota, juga negara, baru bisa dianggap sejahtera dan maju apabila perempuannya bisa keluar rumah pada malam hari tanpa rasa takut akan diperkosa. Ia bilang negara akan maju dan menjadi baik apabila dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik, perempuan diajak serta berpikir–alih-alih menjadi objek kebijakan.
Perempuan semestinya tidak ditempatkan sebagai warga negara kelas dua, atau kelompok subordinat atau menjadi objek kekang norma. Mereka selayaknya menjadi rekan setara dalam berpikir, bertindak, dan bekerja. Selama hidup mereka masih didikte melalui peraturan dan standar kepatutan lelaki, mereka akan tetap jadi kelompok yang rentan, dilecehkan, dan ditindas. Jika ini terus terjadi, pemimpin politik semacam Grace Natalie selamanya akan menjadi warga kelas dua dan pendapatnya tidak akan didengar.
Tapi, boleh jadi kekhawatiran saya itu berlebihan. Beberapa hari lalu, ketika pelarangan peringatan Asyura terjadi di Bogor, Raja Juli Antoni melalui PSI mengeluarkan pernyataan sikap. Ia jadi satu-satunya sikap terbuka lembaga politik yang berpihak kepada kelompok minoritas. Sejauh ini belum ada partai lain yang dengan bertanggung jawab mau bersikap secara jelas. Keberpihakan PSI terhadap kelompok minoritas dan hak asasi manusia, saya kira, perlu diapresiasi positif.
Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, sejauhmana PSI akan berkembang?
