Menjelang 75 tahun HUT Kemerdekaan Indonesia, dan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2020 ini, bagaimana dengan pendidikan nasional kita? Merujuk pada cita-cita dasar yang menjadi tujuan didirikannya NKRI, salah satunya adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Oleh karena itu, sejak awal lahirnya bangsa Indonesia, founding fathers republik ini sudah sadar betul, pendidikan adalah kata kunci untuk mengisi tujuan hidup bangsa yang merdeka. Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan bangsa yang cerdas.
Jadi, jika tujuan bernegara adalah “mencerdaskan bangsa” maka pendidikan adalah instrumen untuk melahirkan bangsa yang cerdas. Tidak ada bangsa yang cerdas dan tidak ada bangsa yang maju yang pendidikannya tak maju.
Suatu bangsa maju, kalau pendidikan, kalau SDM-nya terdidik. Pendidikan pun merupakan instrumen utama untuk menciptakan keadilan sosial. Perubahan strata sosial individu, masyarakat bahkan bangsa hanya mungkin terjadi kalau memperoleh akses pendidikan yang sama dan merata.
Untuk melahirkan pendidikan yang mencerdaskan, pendidikan yang melahirkan keadilan sosial tentu harus didukung oleh sistem pendidikan yang dibangun, yang terdiri dari komponen-komponen utama, yaitu: pilihan metode pendidikan yang tepat, guru/pendidik dan sarana penunjang pendidikan.
Sejalan dengan prioritas pemerintahan Joko Widodo yang menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas, bangsa ini akan masuk ke dalam suatu era baru dalam sistem pendidikan nasional yang oleh Mendikbud Nadiem Makarim sebut sebagai: Merdeka Belajar.
Inti dari merdeka belajar tentu pada ruang terbuka yang disiapkan untuk guru dan murid. Gunanya agar menguasai kompetensi-kompetensi dasar keilmuan dibidangnya masing-masing. Kemudian berinovasi, berkreasi, dan berimprovasi dalam proses pendidikan untuk melahirkan talenta-talenta kecerdasan yang mampu menjawabi persoalan dan tantangan kehidupan manusia.
Persoalannya, bisakah kita menerapkan Konsep Merdeka Belajar ini untuk Indonesia setelah sekian lama anak bangsa ini dididik dengan sistem pendidikan indoktrinatif melalui beban kurikulum menumpuk yang ditentukan dari atas. Jawabnya; harus bisa! Tentu dengan syarat.
Pertama, konsep merdeka belajar ini harus menjadi metode pendidikan yang dibakukan dalam sistem pendidikan nasional. Kedua, guru harus dipersiapkan dan memahami konsep merdeka belajar ini, sehingga mampu menerapkan pada murid-muridnya.
Ketiga, sarana dan prasarana pendidikan yang memunjang konsep merdeka belajar. Dan keempat karena kita bicara pendidikan untuk Indonesia sebagai instrumen mencerdaskan bangsa, sekaligus instrumen keadilan sosial, maka harus ada kesempatan dan akses yang sama bagi anak bangsa Indonesia untuk 3 poin di atas.
Merdeka Belajar di tengah pandemi
Realita kita saat ini memang memprihatinkan. Kita bangsa ini baru memulai membenahi aspek pendidikan yang multikompleks. Kita sudah dihadapi dengan masalah pandemi Covid-19 yang imbasnya sangat terasa pada bidang pendidikan.
Semua stakeholder pendidikan saat ini, baik birokrasi pendidikan, guru maupun siswa dipaksa harus bermigrasi dari pola pendidikan reguler tatap muka menjadi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dengan menggunakan IT.
Pada aspek migrasi terpaksa ini terasa sekali ketimpangan, kesiapan dan ketidaksiapan, antara mereka yang punya dan mereka yang tidak berpunya, antara mereka yang terbiasa dengan perangkat IT dan mereka yang belum terbiasa, antara mereka yang hidup di daerah “merdeka signal” dan mereka yang hidup di daerah “sulit signal”.
Dari peristiwa pandemi Covid-19 ini dan imbasnya pada bidang pendidikan, kalau mau jujur harus kita katakan bahwa kita tidak siap. Tapi persoalannya bukan siap atau tidak siap, karena memang tidak ada pilihan lain. Sehingga siap tidak siap kita harus jalankan, dengan segala kekurangan, keterbatasan dan ketimpangan sosial, ekonomi, teknologi maupun pengusaan IT.
Semoga peristiwa pandemi Covid-19 menjadi “guru” bagi kita semua untuk lebih bertekad membenahi sistem pendidikan kita menuju alam “Merdeka Belajar yang hakiki, yang mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selamat Hardiknas, 2 Mei 2020.
