Apa yang paling menjengkelkan dari polariasi politik adalah ia menumpulkan kemampuan kita untuk melihat persoalan dengan jernih. Polarisasi menjadikan pikiran kita monokrom, kesulitan melihat warna di luar hitam atau putih. Mereduksi hampir segala hal dalam dikotomi pro-Jokowi atau Prabowo. Pro-Islam moderat atau radikal. Belakangan, saya melihat ini juga terjadi dalam cara bagaimana kita membicarakan apa yang terjadi dengan muslim Uighur di RRC (Republik Rakyat Cina).
Buat anda yang tidak familiar dengan isu Uighur, biar saya jelaskan untuk memberi konteks. Pada 2018 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan laporan yang menyebutkan bahwa pemerintah RRC telah menahan 800 rebu hingga 1 juta orang kelompok minoritas muslim etnis Uighur dalam sebuah upaya yang mereka sebut ‘perang melawan radikalisme’. Menurut laporan yang sama, mereka yang ditahanan dalam kamp mengalami penyiksaan secara verbal, psikologis, maupun fisik, beberapa bahkan sampai menemui ajal. Tujuan dari praktik ini adalah meluruhkan identitas Islam dan Uighur yang dianggap sebagai sumber dari radikalisme. Pemerintah RRC jelas menolak laporan ini, mereka lebih suka menyebut kamp tersebut sebagai tempat pendidikan vokasional, semacam bimbingan belajar mengenai nasionalisme.
Sudah bisa diduga, kasus semacam ini akan ramai dibincangkan di tanah air. Baik kelompok Islamis, maupun mereka yang menyebut dirinya Islam moderat, sama-sama angkat bicara. Sialnya, saya justru melihat dialog yang terbangun terkait kasus ini kental dengan nuansa politik lokal. Wacana Islam moderat vs Islam konservatif yang belakangan menjadi komiditas politik di tanah air telah mereduksi cara bagaimana kita memahami apa yang dialami muslim Uighur. Bagi saya, cara pandang keduanya, sama-sama mereduksi masalah hingga ke titik menumpulkan kemampuan kita untuk bersolidaritas dengan mereka yang tertindas.
Contoh dari kegagalan kita membangun diskursus yang rasional dan empatik terkait muslim Uighur terlihat dari artikel-artikel Mojok.co. Dalam tag “muslim Uighur” di Mojok, setidaknya ada 3 tulisan terkait Uighur, dua di tulis Novi Basuki dan satu lagi oleh Yamadipati Seno. Dua dari 3 artikel ini, mengkritik sikap para pendukung Prabowo yang mengutarakan simpati atas apa yang menimpa muslim Uighur di RRC. Sampai sini saya tidak bermasalah.
Saya sendiri punya kritik atas model empati dan solidaritas yang dikembangkan oleh para pendukung Pabowo, sebagaimana akan saya jelaskan dibagian akhir tulisan ini. Masalahnya, bagi saya kritik-kritik dari artikel Mojok seperti yang ditulis oleh Novi Basuki dan Yamadapati Seno, dilakukan dengan menegasikan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah RRC di Xianjing (tempat muslim Uighur berada). Seolah tulisan-tulisan tersebut ingin mengatakan bahwa tidak ada penindasan di sana, yang terjadi adalah ‘perang melawan terorisme’. Sehingga berlebihan saja celoteh para kampret itu.
Tulisan Novi Basuki bertajuk “Surat Terbuka Untuk Dahnil Anzar Soal Islam di Xianjing” yang ia tujukan untuk menepis twit Dahnil Anzar, juru bicara Prabowo, adalah salah satu yang menegasikan pelanggaran terhadap HAM terhadap muslim Uighur. Tulisan ini ditujukan menepis Twit Dahnil terkait masjid yang dirubuhkan oleh pemerintah RRC. Novi menjelaskan bahwa dirubahkannya masjid-masjid itu bukan karena pemerintah RRC tengah mendiskriminasi Islam, melainkan karena arsitekturnya kearab-araban, atau karena masjid tersebut sarang radikalisme.
Lanjut Novi, sebagaimana halnya kita, pemerintah RRC tengah khawatir oleh perkembangan Islam yang kearab-araban lagi radikal. Untuk mendukung argumen bahwa umat muslim bebas menjalankan ibadah di Xianjing ia mengutip buku putih kebebasan beragama di Xianjing yang dikeluarkan oleh Dewan Negara RRC. Laporan itu menyebutkan “di setiap relung Xinjiang masih ada sekira 24 ribu masjid lengkap dengan 29 ribu imamnya yang siap kapan saja dipakai”.
Setidaknya ada dua masalah dalam tulisan Novi tersebut. Pertama, ia tidak menjawab tuduhan diskriminasi terhadap muslim Uighur di Xianjing. Alih-alih mengkritik kelemahan laporan berbagai lembaga internasional seperti Amnesty internasional, PBB, juga pengakuan korban yang lolos dari kamp konsentrasi yang menjadi rujukan media-media yang di twit Dahnil, Novi justru menyodorkan data lain yang dikeluarkan pemerintah RRC. Bukankah ini persis argumen Prabowo yang bilang menang pemilu karena hasil perhitungan internal?
Kedua, argumen Novi ditopang oleh data yang dikeluarkan lembaga resmi negara. Ini jelas masalah. Kita sama-sama tahu sejarah panjang pemerintah komunis RRC dalam melakukan propaganda dan menjauhkan rakyatnya dari realitas. Terlebih, tidak ada kebebasan berpendapat di RCC, penangkapan jurnalis dan aktivis hak asasi manusia adalah hal lazim di negeri tirai bambu itu. Siapa berani berbeda dengan propaganda negara berpotensi mencicipi dinginnya lantai penjara. Saya duga ini pulalah alasan dibalik pengakuan ketua Asosisasi Muslim Tiongkok soal tidak adanya Persekusi Terhadap Muslim Uighur di Xianjing.
Saya tidak mengingkari adanya radikalisme di tengah komunitas muslim Uighur. Laporan berbagai lembaga internasional menyebutkan bahwa setidaknya ada 5000 kombatan ISIS asal Uighur.
Dalam Tulisan yang lain, Novi pun menambahkan informasi mengenai jejak kekerasan kelompok separatis Islam di Xianjing yang diantaranya membunuh Jüme Tahir, imam besar Masjid Id Kah, yang terkenal moderat dan pro-pemerintah. Dalam tulisan ini Novi hendak mengatakan bahkan kelompok Islam radikal di Xianjing tidak peduli pada Islam itu sendiri, itulah mengapa bahkan seorang imam pun mereka bunuh.
Saya sepakat dengan perang melawan radikalisme, namun tidak dengan cara yang dipilih pemerintah RRC. Melawan terorisme dengan memenjarakan 800 ribu orang sama dengan menangkap tikus dengan membakar ladang. Bagaimana bisa 800 ribu orang terlibat radikalisme? Ternyata jawabannya ada pada laporan resmi pemerintah RRC yang merumuskan 75 tanda radikalisme, antara lain menumbuhkan jenggot, sholat di tempat umum selain masjid, dan berhenti merokok atau minum minuman keras. Orang dengan tanda-tanda inilah yang yang mereka tangkap dan masukkan dalam kamp re-edukasi. Kalau pengentasan terorisme di Indonesia kita lakukan dengan cara yang sama mungkin lebih dari setengah penduduk Indonesia akan jadi penghuni penjara. Apa namanya kalau bukan diskriminasi dan pelanggaran HAM?
Saya sadar di tangan orang-orang seperti Dahnil Anzar dan kelompok Islamis yang berbaris mendukung Prabowo, isu kemanusiaan yang dialami muslim Uighur juga berpotensi mengalami distorsi. Distorsi itu antara lain menjadikan kasus ini sebagai bahan melegitimasi rasisme terhadap orang Tionghoa di Indonesia. Bagi saya justru di sinilah pentingnya kritik dilakukan. Mengedukasi publik membedakan kebijakan pemerintah RRC dengan rakyatnya. Sebagaimana ISIS tidak mewakili Islam dan muslim begitu juga tidak semua kebijakan pemerintah RRC mewakili rakyatnya apalagi seluruh orang Tionghoa di dunia. Apalagi kita tahu, Islam bukan satu-satunya agama yang menjadi target persekusi pemerintah RRC. Di tahun yang sama dengan penangkapan ratusan ribu muslim Uighur, pemerintah RCC juga menutup ratusan geraja, menangkapi pastur, dan bahkan menulis ulang terjemahan injil sesuai kehendak mereka.
Dengannya menjadi jelas, kritik pada kelompok Islamis memang perlu dilakukan, namun tidak dengan mengingkari penderitaan Muslim Uighur. Jangan sampai polarisasi politik lokal menumpulkan kemampuan kita untuk bersolidaritas dengan mereka yang tertindas.
