Hasil survei Litbang Kompas sedikit banyak mengguncang kubu petahana dalam Pilpres 2019. Survei ini menggambarkan adanya penurunan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebanyak 3,7 persen dibanding hasil survei pada bulan Oktober tahun 2018. Tidak hanya itu, hasil survei juga menggambarkan kenaikan elektabilitas Prabowo-Sandi, sebanyak penurunan elektabilitas tadi, ditambah sebagian besar porsi perubahan pemilih yang belum menentukan pilihan.
Hasil survei tadi mengisyaratkan adanya perubahan pilihan yang cenderung menguntungkan Prabowo. Orang-orang yang tadinya berniat memilih Jokowi, tampak berubah arah, kini berniat memilih Prabowo. Tentu hal ini mengkawatirkan. Selisih elektabilitas keduanya tinggal 11 persen. Kalau elektabilitas Jokowi turun 6 persen lagi, dan semuanya beralih ke Prabowo, maka keadaan akan berbalik, Prabowo akan jadi pemenang.
Hasil survei ini tentu tidak disukai oleh kubu petahana. Reaksinya bermacam-macam. Ada yang menjadikannya sebagai momen untuk mengoreksi strategi kampanye. Tapi ada pula yang menganggap hasil survei ini tidak akurat. Bahkan ada yang menuduh survei ini sebagai usaha pembentukan opini belaka.
Akuratkah survei Litbang Kompas itu? Atau, secara umum, akuratkah survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga politik itu? Bisakah hasil pemilihan umum diramalkan melalui survei?
Survei adalah kegiatan ilmiah, tujuannya untuk membuat gambaran besar melalui cuplikan kecil yang diamati. Basisnya adalah ilmu statistika. Ini adalah ilmu yang sudah dipakai untuk memetakan begitu banyak hal. Jadi, survei pada dasarnya bisa diandalkan.
Tentu saja harus disadari bahwa kebenaran survei adalah kebenaran sains yang tidak mutlak. Ini hal yang sangat mendasar. Tidak ada kebenaran mutlak dalam sains. Kebenarannya pada saat yang sama selalu mengandung bias, atau kemungkinan kekeliruan. Dengan cara itulah kita harus memandang hasil survei.
Hasil survei bisa dikatakan akurat kalau memenuhi berbagai kaidah ilmiah, khususnya kaidah statistika. Yang paling menentukan adalah kaidah penetapan contoh yang hendak disurvei. Contoh ini harus benar-benar dipilih, agar bisa mewakili potret keadaan secara menyeluruh. Responden 2 sampai 3 ribu orang akan jadikan patokan untuk menakar sikap puluhan juta orang. Sekilas terdengar muskil, bukan? Tapi apa boleh buat, kita tidak punya cara lain yang lebih baik. Kenyataannya, secara umum metode ini bisa memberi gambaran yang memadai.
Jadi, akuratkah hasil sebuah survei? Bila kaidah-kaidah statistika dipatuhi, kita bisa mengatakan survei itu akurat. Persoalannya, seberapa akurat? Para pelaku survei umumnya mengklaim bahwa hasil survei mereka akurat dengan simpangan 3-5 persen. Dengan kata lain, hasil survey tadi bisa saja meleset sebesar angka itu. Misalnya bila elektabilitas Jokowi adalah 49,2 persen, maka mungkin saja sebenarnya elektabilitas itu 52,2 persen atau 46,2 persen, bila kita anggap simpangannya adalah 3 persen.
Secara statistika lagi-lagi kita bisa katakan bahwa klaim itu pun boleh dianggap akurat, selama lembaga survei itu mematuhi kaidah. Jadi, hasil survei itu bisa kita terima. Persoalan lebih lanjutnya adalah, kenapa hasil survei yang dilakukan oleh lembaga lain berbeda hasilnya? Sejumlah lembaga survei masih menempatkan Jokowi unggul dengan elektabilitas di atas 50 persen. Bahkan ada yang hasilnya sampai 57 persen. Nah, mana yang benar?
Sekali lagi, kita harus ingat bahwa ini adalah kebenaran sains. Bila menyangkut hasil penelitian sosial, kita harus lebih berlapang dada lagi untuk menerima berbagai kemungkinan kesalahan. Perbedaan tadi muncul dari proses penetapan contoh. Penetapan dilakukan dengan berbagai kriteria, yang disusun dengan berbagai asumsi. Di sinilah kuncinya. Ada yang sangat akurat, ada yang tidak.
Mana yang benar dari survei-survei itu? Kita tidak mungkin bisa memastikannya. Setiap penyusunan kriteria penetapan contoh bisa saja benar secara kaidah statistika, tapi selalu saja ada ruang perdebatan di situ. Jadi, tidak ada yang mutlak. Karena itu tidak bisa dipastikan 100 persen akurat.
Lagipula, kita tidak bisa benar-benar memastikan keadaan yang sebenarnya. Ukuran benar tidaknya suatu survei biasanya adalah dengan membandingkannya dengan hasil pemilu. Tapi ingat, itu pun tidak memastikan apa-apa. Kenapa? Karena survei dan pemilihan umum dilakukan pada waktu yang berbeda. Objeknya adalah manusia yang perilakunya bisa berubah setiap saat, dan faktor-faktor penentunya tidak semuanya bisa dideteksi.
Jadi, kalau ada hasil survei yang sangat mendekati hasil pemilu, saya lebih suka mengatakannya sebagai sebuah kebetulan. Secara teoretik tidak mungkin mendapatkan hasil survei yang secara mutlak persis seperti hasil pemilu yang sebenarnya.
Jadi, bagaimana kita memilah mana yang benar dari berbagai survei yang ada? Pertama perhatikan reputasinya. Ada lembaga survei yang hasil surveinya sering meleset. Artinya, mereka tidak punya kemampuan untuk mengikuti kaidah statistika yang benar. Maka keluarkan mereka dari daftar kepercayaan. Sisanya adalah lembaga-lembaga yang bisa kita anggap bisa dipercaya. Tentu saja hasil survei mereka tetap berbeda. Jalan mudah bagi kita, ambil saja rata-rata hasil survei mereka.
Menggabungkan hasil-hasil survei artinya menggabungkan beberapa survei sekaligus. Artinya, contoh yang disurvei diperbanyak. Jumlah contoh meningkatkan akurasi survei. Maka gabungkanlah hasil survei sejumlah lembaga tadi. Hasilnya? Elektabilitas Jokowi masih di atas 50 persen.
