Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/geotimes/wordpress/wp-content/plugins/Plugin/plug.php on line 23
Agar Jokowi dan KPK Tak Mati Suri | GEOTIMES
Jumat, April 16, 2021

Agar Jokowi dan KPK Tak Mati Suri

Gegenpressing Klopp: Misi Mengembalikan Gairah Sepakbola

Dalam sepakbola, kita mengenal tiga fase penting di dalamnya, yakni fase menyerang, fase bertahan, dan fase transisi. Fase transisi diyakini sebagai fase paling krusial...

Tragedi Paris dan Wajah Islam Faktual

#Paris, I’m sorry for what happened in Paris, but this happens every day and every moment in Palestine and Syria, and no one speaks....

Bencana Asap dan Kejahatan Korporasi

Bencana asap kembali melanda Indonesia, lebih masif dari tahun lalu. Tahun 2015 ini kebakaran melanda Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah--dengan...

Staf Ahli dan Penguatan BUMN

Selama periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, keberadaan BUMN menjadi ujung tombak percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur. Di antaranya, tuntasnya jalan tol TransJawa yang tersambung hingga...
Avatar
Feri Amsari
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyusun poster bertuliskan ‘SAVE KPK’ di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1). Mereka menuntut Mabes Polri membebaskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditangkap pihak kepolisian. The Geotimes/Reja Hidayat
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyusun poster bertuliskan ‘SAVE KPK’ di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1). The Geotimes/Reja Hidayat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali berencana “mematikan” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui revisi undang-undang lembaga antirusuah itu, DPR merancang pasal-pasal yang melemahkan KPK dengan membatasi kewenangan penindakan. Selain membatasi kewenangan, KPK direncanakan tak berumur panjang. Para wakil rakyat menghendaki KPK hanya berumur 12 Tahun.

Rencana DPR itu ditentang publik. Di ruang publik, rakyat menyatakan sikap berbeda dengan para wakilnya di DPR. Namun ketika “pertikaian” yang gaduh itu terjadi, Presiden Joko Widodo memilih bungkam, tidak menyampaikan sikap nyatanya terhadap rencana revisi UU KPK tersebut. Padahal ketegasan Presiden untuk berpihak kepada pendapat rakyat dapat menghentikan langkah DPR “mengobok-obok” KPK.

Ketika Presiden menolak menyetujui rancangan revisi undang-undang itu, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 69 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, rencana DPR dengan sendirinya akan gagal. Berdasarkan ketentuan tersebut, sepertinya “bola panas” sengaja digulirkan DPR kepada Presiden. Tanpa keberanian sikap individu Presiden, bukan tidak mungkin Jokowi akan dipersalahkan publik karena terlibat dalam rencana mematikan KPK.

Meski sikap lamban Presiden berhasil ditutupi dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara bahwa Presiden belum berkehendak merevisi UU KPK, di sisi lain Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia “dituduh” DPR ikut terlibat dalam merancang draf revisi UU KPK tersebut. Dua sikap anggota Kabinet Kerja itu dapat ditafsirkan bahwa Presiden belum menentukan sikap personalnya terhadap upaya pelemahan KPK. Atau, bukan tidak mungkin, ada anggota Kabinet yang bergerak di luar perintah Presiden. Dengan perbedaan dua menteri itu, Presiden mesti berani bersuara menyampaikan sikap pemerintahannya terhadap rencana DPR tersebut.

Jika Presiden tidak menyatakan penolakan atau persetujuannya terhadap revisi UU KPK itu, maka dugaan bahwa Kabinet berjalan tanpa komando Presiden menjadi masuk akal. Kabinet yang tanpa komando hanya akan menghasilkan pemerintahan terbelah. Pemerintahan yang demikian tak akan berumur panjang.

Perbedaan dua menteri itu terjadi karena ada menteri yang lebih mematuhi partainya dibandingkan Presiden. Itu sebabnya Presiden harus menunjukan “taringnya” agar tidak ada menteri yang bertindak berbeda dengan komandonya. Sikap Menteri Hukum dan HAM yang mendukung revisi UU KPK itu merupakan cerminan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Sikap tidak tegasnya Presiden diduga kuat berkaitan dengan sikap PDI-P, partai yang mendukung pencalonan Jokowi. Presiden harus menyadari bahwa partai pendukungnya tersebut telah bergerak menciptakan situasi yang tidak nyaman bagi publik pada masa pemerintahannya. Partai pendukung pemerintahan yang dengan sengaja menciptakan “keributan” biasanya berencana membangun opini bahwa pemerintahan yang sedang berlangsung telah gagal.

Langkah PDI-P itu menyerupai tindakan partai dalam sistem parlementer yang hendak mengganti Perdana Menteri. Kekacauan itu dibangun dengan tujuan agar mosi tidak percaya kepada kepala pemerintahan dapat diusulkan.

Presiden harus menyadari bahwa partai pendukungnya telah bertindak mengganggu ketenangan pemerintahannya. Artinya, Presiden tidak memiliki partai yang sepenuhnya mendukung pemerintahannya di DPR. Dalam kondisi demikian, Presiden harus bersatu bersama rakyat. Hanya dengan cara demikian Presiden dapat melindungi masa jabatannya.

Keberanian Jokowi melawan DPR dengan berpihak kepada sikap rakyat adalah sikap Presiden yang semestinya. Presiden harus menyadari bahwa jabatannya berasal dari proses pemilihan langsung oleh rakyat, bukan melalui pemilihan di parlemen.

Setidaknya sikap Presiden melindungi KPK memiliki dua keuntungan. Pertama, Jokowi dapat menghindari dominasi partai pendukungnya dalam menentukan kebijakan pemerintah. Dengan demikian ketua partai pendukung dapat dipandang sebagai figur yang mengelola administrasi partai semata saja, bukan menjadi pimpinan pemerintahan sebagaimana sistem parlementer. Partai harus diberikan pemahaman bahwa tanpa dukungan partai sekalipun, jabatan Presiden tak dapat diganggu gugat karena proses pemberhentian Presiden tidak terjadi dengan mudah.

Kedua, jika Presiden berani melindungi KPK dengan menyatakan sikap bahwa Istana tidak berminat merevisi UU KPK, maka Presiden akan mendulang dukungan publik. Dukungan tersebut akan menegaskan bahwa keberhasilan Jokowi menjadi Presiden tidak berkaitan sama sekali dengan visi dan misi partai pendukungnya. Sikap tegas itu akan menguatkan posisi Presiden terhadap parlemen. Jika tidak berani bersikap, bukan tidak mungkin segala kebijakan Presiden akan dipermainkan oleh keberagaman kehendak partai politik di DPR.

Namun pertanyaan pentingnya adalah: beranikah Presiden bersikap tegas melindungi KPK dengan menolak revisi UU KPK? Jokowi perlu bangun dari mati surinya dalam menyikapi rencana DPR mematikan KPK. Bersikaplah, Pak Presiden!

Avatar
Feri Amsari
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Daniel Dhakidae, Kekuasaan dan Pelanggaran HAM

“Kekuasaan yang tidak memiliki kehormatan, tidak akan pernah mampu menghadirkan keadilan.” Ungkapan yang keras, menohok hati itu diucapkan oleh Bung Daniel Dhakidae awal tahun 2020...

Generasi Z dan Radikalisme Beragama

Peristiwa ledakan bom di Gereja Katedral Kota Makassar pada 28 Maret 2021 lalu, menggegerkan masyarakat Indonesia. Bukan hanya karena jenis ledakan yang masuk kategori...

Memandang Terorisme Melalui Evolusi Kultural

Bangsa Indonesia tengah dikejutkan dengan serangkaian serangan terorisme seperti ledakan bom di Gereja Makassar dan serangan ke Mabes Polri. Terorisme setidaknya telah merenggut 21.000...

Peran Besar Generasi Milenial Menuju Indonesia Maju

Menurut data Badan Pusat Statistika (2020), Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi yaitu sekitar 270 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 1,25%...

Dua Sisi Media Digital Terhadap Budaya Lokal

Mari kita mulai membaca dan sambil memperhatikan sekitar kita tentang Media,Budaya, dan Jati Diri. Mungkin kita sudah mengetahui istilah Globalisasi. Globalisasi itu ditandai dengan...

ARTIKEL TERPOPULER

Gagalnya Kudeta Terhadap Raja Yordania?

Pada 4 April 2021, Panglima Militer Yordania, Mayjen Yousef Huneiti menyatakan bahwa pihaknya telah meminta secara resmi Pangeran Hamzah untuk menghentikan semua kegiatan atau...

Eren Yeager, Kesadaran dan Kebebasan

Pemberitahuan: esai ini terdapat cuplikan cerita Attack on Titan (AoT) episode 73. Pada musim akhir seri AoT, Eren Yeager tampil dengan kondisi mental yang jauh lebih...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Memandang Terorisme Melalui Evolusi Kultural

Bangsa Indonesia tengah dikejutkan dengan serangkaian serangan terorisme seperti ledakan bom di Gereja Makassar dan serangan ke Mabes Polri. Terorisme setidaknya telah merenggut 21.000...

Peran Besar Generasi Milenial Menuju Indonesia Maju

Menurut data Badan Pusat Statistika (2020), Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi yaitu sekitar 270 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 1,25%...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.