Senin, Mei 17, 2021

Muhammadiyah yang Bukan Muhammadiyah

Negara antara “Syariatisasi Indonesia” dan “Indonesianisasi Syariah”

Seiring dengan demokratisasi yang memungkinkan gerakan pengusung syariah makin terorganisir di ruang publik, aparatur Negara menghadapi dilema bagaimana menyikapi aspirasi "syariatisasi" masyarakat dan negara...

Ali Audah: Menulis Sejarah, Ditulis Sejarah

Alkisah, bocah dari kampung bernama Ali Audah itu diberi uang oleh ummi-nya untuk membeli baju lantaran bajunya sudah kumal dan sobek. Sampai di pasar,...

Situs Islam, Islamofobia, dan Gotik

Salah satu isu yang relatif terlupakan menyangkut aksi massa 4 November yang lalu adalah pemblokiran 11 situs yang diduga merusak dan mengandung unsur konten...

Tentang Gus Mus, Quraish Shihab, dan Buya Syafii

Dalam kolom ini, saya menulis tentang tiga sosok ulama yang masih hidup, yang datang dari tiga komunitas terbesar di negeri ini. Mereka adalah KH...
Avatar
Rinaldi Ikhsan
Alumni S1 Ilmu Kriminologi Universitas Indonesia.

Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Tanwir Muhammadiyah 2017 di Islamic Center Ambon, Provinsi Maluku, Jumat (24/2/2017). Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan menjadi tema yang diusung Muhammadiyah dalam tanwirnya kali ini. [Sumber: www.suarainvestor.com]
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Tanwir Muhammadiyah 2017 di Islamic Center Ambon, Provinsi Maluku, Jumat (24/2/2017). Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan menjadi tema yang diusung Muhammadiyah dalam tanwirnya kali ini. [Sumber: www.suarainvestor.com]
Alkisah, dahulu kala pada zaman sebelum kemerdekaan, ada seorang kiai yang kerapkali disebut kafir oleh berbagai kalangan, termasuk keluarganya sendiri yang juga adalah keturunan ulama tersohor masa itu di tanah Jawa. Ia kerap menggunakan metode belajar-mengajar dengan sistem yang biasa ditempuh orang Barat, kala itu identik dengan merepresentasikan kaum penjajah. Sebagai contohnya adalah penggunaan biola yang dianggap musik orang kafir.

 

Tak sampai di situ, ia juga dikenal sebagai seorang ulama yang gerah dengan kondisi sosial, terlebih mengenai agama Islam yang diyakininya sebagai rahmatan lil alamin namun justru tidak nampak membawa solusi bagi umatnya kala itu. Ulama tersebut bernama KH Ahmad Dahlan yang saat ini dikenal sebagai pendiri salah satu organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah.

Kisahnya itu telah diabadikan dalam film Sang Pencerah (2010) garapan sutradara muda Indonesia, Hanung Bramantyo.

Islam Berkemajuan

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki Islam Nusantara sebagai ujung tombak gerakan dakwahnya yang berupaya mengintegrasikan Islam dengan budaya lokal. Sementara Muhammadiyah dikenal memilih Islam Berkemajuan yang dalam praktiknya cenderung meninggalkan aspek budaya lokal, terutama yang dianggap menjadi hambatan kemajuan.

Hal ini dibuktikan dengan keterbukaan Muhammadiyah terhadap unsur budaya asing yang dianggap modern dan berkemajuan untuk perkembangan dakwahnya di Indonesia sejak masa kepemimpinan KH Ahmad Dahlan dulu.

Sayangnya, di umurnya yang menginjak 104 tahun kini, ditandai dengan gelaran sidang Tanwir pada 24-26 Februari 2017 di kota Ambon, Maluku, Muhammadiyah menurut hemat saya mulai menunjukkan keredupannya dalam mengelola keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Sidang Tanwir sendiri merupakan pengambilan keputusan terbesar kedua di Muhammadiyah di bawah Muktamar Muhammadiyah.

Tema dalam sidang Tanwir tersebut adalah “Membangun Karakter Indonesia Berkemajuan. Bersama masyarakat Maluku, Muhammadiyah ingin mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki karakter kuat, sebagai bangsa yang religius, cerdas berilmu, mandiri, dan bersolidaritas yang tinggi.

Hal ini memuncak ketika munculnya kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Muhammadiyah yang diharapkan dapat memberikan ketenangan dan menjadi sorotan publik sebagai “aktor utama” kala itu urung menunjukkan tajinya secara jelas.

Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk mengambil sikap, sementara organisasi tidak memiliki sikap dalam memandang kasus yang, menurut saya, tidak perlu melalui proses hukum yang berlaku dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Sikap para ulamanya pun terpecah-pecah. Sebut saja Amien Rais dan Din syamsudin, yang kemudian ikut menjadi bagian dari ulama Muhammadiyah yang mendukung pemidanaan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Apalagi M. Amien Rais yang turut andil dalam aksi bela Islam di dalamnya. Sementara mantan ketua Muhammadiyah lainnya, yang juga pendiri Maarif Institute, Buya Syafii Maarif, mengambil langkah berlawanan dengan kolega dakwahnya di dalam organisasi.

Buya Syafii kerap muncul di media massa menunjukkan keengganannya terlibat dalam kasus yang lebih banyak muatan politis ketimbang hukum di dalamnya. Terlebih lewat kasus ini, potensi konflik horisontal terbuka lebar menyongsong Pilkada serentak pada pertengahan Februari 2017 lalu.

Padahal, bila kita kembali lagi pada asal muasal didirikannya organisasi Muhmmadiyah, ia membawa sikap terbuka terhadap budaya baru yang diyakininya dapat dimanfaatkan untuk melakukan dakwah. Di sini dapat disimpulkan bahwa siapa pun yang menjadi pemimpin, selagi dia menjalankan nilai-nilai Islam berkemajuan, patut didukung tanpa terkecuali, berdasar agama sekalipun.

Muhammadiyah sejatinya harus menegakkan Islam yang berkemajuan. Dakwah dengan cara-cara kekerasan, baik verbal maupun non-verbal, harus ditinggalkan, termasuk dalam memelihara perdamaian bersama warga non-muslim yang juga warga negara Indonesia dan memiliki hak sipil untuk menjadi pemimpin administratif negara.

Muhammadiyah harus menunjukkan sikap dan peran yang jelas. Hal ini tidak lain tujuannya adalah agar para anggotanya memiliki pembelajaran dan pendidikan yang kuat akan nilai-nilai organisasi.

Jelas bahwa dasar hukum yang digunakan dalam kasus dapat diperdebatkan serta cenderung bermuatan politis. Belum lagi Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diterapkan dalam kasus tersebut adalah pasal karet dan tidak memberikan kepastian hukum akibat penggunaan logika ketersinggungan perasaan, bukan materiil perbuatan yang menjadi acuan.

Hal ini membuat sewaktu-waktu kasus tersebut bisa bergeser bukan lagi perkara hukum, namun politik semata. Keterlibatan peran yang diambil nanti oleh organisasi perlu dipahami bukan sebagai penanda organisasi terlibat dalam politik praktis yang pragmatis, melainkan untuk mengambil peran politik idealis dalam mejaga keutuhan dan perdamaian NKRI.

Sidang Tanwir sebagai Titik Balik

Sebagai salah satu pertemuan tingkat tinggi di organisasi, sidang Tanwir sudah sepatutnya membahas problematika bangsa saat ini. Tidak lagi hanya membahas permasalahan internal Muhammadiyah saja. Sikap keengganan organisasi terlibat dalam memberikan pengajaran politik dan dakwah dalam kasus Ahok harus diubah. Organisasi perlu mulai bersikap terutama terkait penggunaan kekerasan oleh banyak pihak dalam menyikapi kasus tersebut.

Ancaman Islam di Indonesia dapat dilihat dari dua arah. Pertama, ancaman dari luar, yakni isu terorisme seperti ISIS yang berasal dari Timur Tengah. Kedua, ancaman dari dalam itu sendiri, yakni potensi perpecahan bangsa dalam memandang sebuah kasus atau persoalan. Di sini peran organisasi Muhammadiyah perlu diperjelas. Sikap organisasi menjadi salah satu acuan bagi para anggotanya dalam memandang persoalan saat ini.

Muhammadiyah yang bukan Muhammadiyah hari ini semoga tiada lain adalah sebuah persepsi yang salah. Muhammadiyah di usia ke 104-nya sudah sepatutnya memberikan pembelajaran bagaimana Islam Berkemajuan semestinya bersikap, termasuk dalam menyikapi kasus yang berada dalam zona perdebatan, seperti dugaan penistaan agama saat ini.

Mari bersama kita nantikan apakah hasil-hasil sidang Tanwir kali ini dapat benar-benar menjadi titik balik Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar Islam di Indonesia dalam mengamalkan ajaran Islam dan dapat memberikan pembelajaran Islam Berkemajuan kepada terutama para anggotanya maupun masyarakat luas.

Avatar
Rinaldi Ikhsan
Alumni S1 Ilmu Kriminologi Universitas Indonesia.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Individualisme dan Kecenderungan Nalar Eksploitasi

Sebelum Siddhata Gautama mencapai puncak pencerahan nirwana. Di masa kecilnya, ia pernah diajak ayahnya untuk menghadiri aktivitas pembajakan tanah yang oleh masyarakat setempat, dianggap...

Resolusi Kemandirian Pangan

Beberapa waktu yang lalu terjadi kegaduhan akibat statemen yang dilontarkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tentang rencana impor beras. Sejumlah kalangan kemudian bereaksi dan memberikan...

Diskursus Proporsionalitas Pidana dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pada bulan Maret lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan terkait pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. Dalam laporan tersebut disampaikan...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.