Sabtu, Mei 8, 2021

AstraZeneca Itu Halal

Pembolehan Poligami Bagi PNS Meminggirkan Perempuan

Salah satu harapan memilih Joko Widodo sebagai presiden untuk periode 2019-2024 adalah adanya peningkatan hak-hak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dukungan kaum perempuan sangat...

Menjadi Bagian Mayoritas yang Membela Minoritas

Kasus-kasus yang menyebabkan guncangan hubungan mayoritas-minoritas umat beragama nampaknya akan selalu ada di negeri kita. Beberapa minggu lalu kasus terjemahan Injil ke dalam bahasa...

Dakwah Para Mualaf yang Mencoreng Wajah Islam

Sebagai seorang Muslim, mendengar kabar seseorang telah menyatakan diri masuk Islam itu hal yang menggembirakan. Orang yang baru masuk Islam di dalam Al Quran...

Terlalu Jauh Menjadikan 4 Nakes Penista Agama

Kasus Pemantang Siantar sungguh membuat kita semua kaget. Empat petugas kesehatan (Nakes) digugat oleh seorang suami yang istrinya meninggal karena Covid-19. Empat petugas kesehatan...
Syafiq Hasyim
Syafiq Hasyim
Pengajar pada FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Visiting Fellow pada Indonesia Programs ISEAS Singapore. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.

Kita tersentak kembali soal fatwa halal vaksin yang baru-baru ini dihembuskan oleh media kita. Yakni, pernyataan MUI bahwa vaksin Astrazaneca, buatan Inggris, dianggap mengandung unsur babi karena menggunakan tripsin (enzim babi) dalam proses pembuatannya. Sebagaimana pernah saya katakan bahwa fatwa seperti ini pasti akan muncul kembali karena fatwa halal yang sudah ada hanya Sinovac. Nanti, akan muncul fatwa lagi setelah fatwa MUI soal Sinovac dan AstraZeneca. Dalam catatan ini, saya akan menyoroti masalah ini agar kita tidak kaget dan santai saja dalam menanggapi fatwa-fatwa seperti ini.

Soal anggapan MUI bahwa AstraZeneca mengandung babi, pihak AstraZeneca sudah membantah masalah ini. Menurut penjelasannya, pihak AstraZeneca sama sekali tidak menggunakan produk dari babi atau turunannya. Mereka menyebut vaksin mereka sebagai vaksin vektor virus, vaksin yang tidak mempergunakan produk berasal dari hewan. Hal yang paling penting, menurut mereka, vaksin buatannya telah diakui oleh 70 negara termasuk negara-negara Muslim seperti Arab Saudi, UEA, Kuwait, Bahrain, Oman, Mesir, Aljazair dan Maroko dcan banyak lagi. Keribuatan seperti ini pasti akan terjadi, sebagaimana saya sudah prediksikan dalam catatan-catatan sebelumnya.

Masalah ini sebenarnya soal perbedaan rujukan madzhab yang dipakai oleh MUI dan mungkin AstraZeneca dalam menentukan halal dan haram sebuah produk atau barang. Dalam menentukan halal dan haram, MUI menganut madzhab imam Syafii di mana kunci dari madzhab ini adalah memanfaatkan barang haram untuk sebuah produk akan menghasilkan barang haram pula di akhirnya. Cara pandang ini adalah yang dianut oleh MUI dan tertera dalam landasan fatwa mereka.

Jadi, MUI tidak hanya mempersoalkan hasil akhir namun juga proses awalnya memakai bahan apa sebuah vaksin itu dibuat. Sementara AstraZeneca mungkin menggunakan unsur babi sebagai media pengembang pembuatan vaksin yang MUI sebut sebagai Trepsin Babi atau menggunakan lainnya yang tidak halal pada.

Meskipun media pengembang atau bahan atau hal lain itu terkait dengan babi atau barang haram lainnya, namun jika AstraZeneca mengklaim, lewat proses pembuatannya, bahwa vaksin buatannya sudah tidak ada kandungan halal di hasil akhirnya, maka vaksin tersebut halal. Pijakannya adalah madzhab Hanafi.

Dalam hal ini, madzhab konsumsi bahan yang menggunakan bahan haram lalu dalam proses pembuatannya barang tersebut menjadi halal yang akhirnya itu dibolehkan. Proses inilah yang di dalam hukum Islam disebut dengan istilah istihalah. Banyak negara Muslim di dunia, bahkan mayoritas, menggunakan standar halal dan haram dengan merujuk pada madzhab Hanafi ini. Bahkan, ulama terkemuka modern, seperti Yusuf Qaradawi dalam kitabnya al-Halal wa al-Haram berijtihad jika selain dagingnya, babi bisa dimanfaatkan untuk keperluan obat-obatan.

Karenanya, jika negara dan kita membolehkan kita semua menganut madzhab selain Syafii, maka dibolehkan vaksin Astra-Zeneca tidak usah melalui argumen darurat, namun cukup dikatakan halal bagi mereka yang menganut madzhab Syafii. Hal ini sebenarnya yang dulu, tahun 2000an, Gus Dur mempertahankan pendapat hukumnya tentang kehalalan Ajinomoto. Orang awam, yang tidak paham hukum Islam (fiqih) mengira jika pendapat Gus Dur itu asal-asalan. Padahal, jelas Gus Dur mendasarkan pendapatnya pada madzhab Hanafi. Lalu yang salah siapa?

Baik MUI maupun pihak yang menghalalkan AstraZeneca dari perspektif ilmu fiqih sebenarnya tidak ada yang salah. Kedua golongan ini berpijak pada dua madzhab yang memang berbeda. Artinya, MUI berhak mengatakan AstraZeneca haram, berdasarkan hasil ijtihadnya, namun pihak yang menghalalkan AstraZeneca juga bisa mengklaim bahwa vaksin ini halal adanya, karena memang madzhab Hanafi menghalalkannya. Sekali lagi, masalah ini adalah masalah perbedaan madzhab. Dan, perbedaan madzhab adalah rahmat bagi kita semua.

Sikap saya, jika soal ini dianggap sebagai soal perbedaan madzhab saja, seperti antara Gus Dur dan MUI pada zaman Kyai Sahal dulu, soal Ajinomoto, maka itu tidak menjadi masalah. Negeri kita memiliki masalah halal dan haram ini karena kita sudah terlanjur menjadikan fatwa MUI yang berlandas pada konsep Imam Syafii sebagai landasan halal dan haram di negeri kita.

Di sinilah, seperti yang saya sering ulang, problematika kita menjadi hukum syariah sebagai hukum negara. Saya berpandangan bahwa negara dan juga pemerintah seharusnya menjaga netralitasnya soal keyakinan dan pandangan keagamaan. Negara harus menghargai segala pilihan madzhab seseorang dan tidak meresmikan madzhab tertentu sebagai madzhab negara.

Madzhab negara kita soal halal dan haram adalah madzhab Syafii sebagaimana tertuang di dalam UU No.33/2014. Hal ini artinya, negara ikut memihak pada satu madzhab saja. Bagaimana jika ada rakyat yang ingin mengikuti madzhab Hanafi yang menyetujui adanya proses perubahan haram ke halal dengan menggunakan argumentasi istihalah? Saya menjawab, tidak masalah karena bermadzhab adalah bagian dari keyakinan yang harus dihormati.

Istihalah, sebagai argumen hukum Islam, itu saat sekarang lebih populer dipakai di negeri-negeri Muslim. Argumen ini dipandang lebih fleksibel dan sesuai dengan corak perkembangan zaman, ilmu dan juga teknologi serta kepentingan bisnis. Dunia obat-obatan dan terutama vaksin lebih dimudahkan untuk menggunakan argumen istihalah dalam menemukan dan mengembangkan produk mereka.

Kalau Indonesia ingin menjadi salah satu pemain besar dalam industri halal, maka Indonesia perlu mempertimbangkan perluasan argumen penentuan halal haram yang tidak hanya didasarkan pada pendapat madzhab Syafii; namun juga perlu mempertimbangkan madzhab Hanafi, atau bahkan madzhab lainnya. Bukankah yang demikian ini lebih memperluas pengetahuan keagamaan kita.

Sebagai catatan, dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, seharusnya kita seluas-luasnya memberikan kesempatan untuk hidup beragama secara luas dan fleksibel. Hal paling penting bagi kita, orang awam adalah argumen yang kita pakai memang ada rujukannya. Jika kita mempersempit kesempatan mencari jalan keluar dari pandemi ini, kita sama halnya mempersulit jalan kemudahan yang memang sudah disiapkan oleh agama. Jalan kemudahan itu ya kita diberi keleluasaan untuk menentukan cara bermadzhab termasuk mengikuti prinsip istihalah yang banyak diikuti di kalangan madzhab Hanafi.

Syafiq Hasyim
Syafiq Hasyim
Pengajar pada FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Visiting Fellow pada Indonesia Programs ISEAS Singapore. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Idealitas Tata Kelola Perpustakaan

Perpustakaan sebagai pusat informasi menjadi salah satu media yang dituju oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui literatur melalui bahan pustaka tercetak. Meskipun teknologi semakin...

Negara dan Usaha Pemajuan Kebudayaan

Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang multikultural dengan pusparagam kebudayaannya yang sangat melipah ruah, dari ujung Sabang di Aceh sampai tanah Merauke di Papua...

Pembelajaran Jarak Jauh, Efektifkah?

Sejak ditetapkannya pandemi Covid-19 di Indonesia, banyak sektor yang terdampak, mulai dari ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya termasuk sektor pendidikan. Pembelajaran tatap muka (offline) yang selama...

Memperkuat Proteksi Konstitusi

Akhir-akhir ini, diskursus mengenai perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode semakin menguat. Untuk masa sekarang, Pasal 7 UUD NRI 1945 menegaskan pembatasan masa...

Orientalisme, Prancis, dan Kita

Kita tentu masih ingat beberapa bulan lalu hebohnya sebuah kasus di Prancis mengenai gambar Nabi Muhammad yang dianggap melecehkan Islam, yang menuai reaksi keras. Dalam...

ARTIKEL TERPOPULER

Khotbah Idulfitri: Inikah Ramadan Terakhir Kita?

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا Ramadan berlalu dan kita masih duduk termangu. Apa saja yang telah kita lakukan...

Menjawab Ahmad Daryoko, Parasit 212

Sudah sejak lama orang ini kerap menyebarkan kabar bohong. Motif di balik itu sebenarnya karena sakit hati. Orang ini pernah jadi Ketua Serikat Pekerja...

Beberapa Kesalahan Berpikir Kita

Proses berpikir merupakan salah satu komposisi dari pola aktifitas manusia dalam kehidupan, sekaligus menjadikan nya sebagai prestise seseorang agar terhindar dari segala bentuk keterasingan...

Kartini-Kartini 4.0

“Habis bikin kopi, sachet nya jangan dibuang sembarangan, pilah ke tempat sampah plastik!” begitu kata istri. Alhasil, saya harus memungut ulang sachet plastik kopi...

Agility di Pertamina

Membaca berita mengenai pengangkatan direksi Pertamina dengan tagline lebih agile, fokus, dan cepat, menggoda penulis untuk kembali mengulas kebijakan-kebijakan pemerintah dari kacamata agile. Pertama kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.