Harga bahan bakar yang rendah cenderung membuat orang boros energi. Ini salah satu argumen populer untuk membenarkan pengurangan atau penghapusan subsidi energi.
Subsidi bahan bakar dipandang memberatkan keuangan negara. Akibatnya negara, katanya, tak bisa menyisihkan cukup dana untuk pembangunan infrastruktur serta belanja kesejahteraan sosial, khususnya bagi orang miskin.
Lebih dari itu, harga bahan bakar rendah dianggap memicu pemborosan energi minyak (fosil) yang tak ramah lingkungan, sehingga memicu polusi dan pemanasan global.
Argumen itu mengandung beberapa kelemahan, atau cenderung tidak tepat diterapkan untuk situasi Indonesia.
Pertama, energi bukanlah komoditas yang elastis, yang tingkat konsumsinya turun drastis ketika harganya naik. Energi adalah kebutuhan dasar semua aktivitas ekonomi, sosial, bahkan budaya. Pergi ke laut mencari ikan, menengok kerabat yang sakit, atau belajar menari serta menonton pertunjukan musik memerlukan energi.
Pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sosial-budaya ditopang oleh peningkatan konsumsi energi. Negeri-negeri yang makmur adalah negeri dengan tingkat konsumsi energi yang tinggi.
Konsumsi energi per kapita Indonesia masih sangat rendah, salah satu yang terendah di ASEAN. Pada 2011 konsumsi energi rata-rata orang Indonesia hanya separo Thailand, sepertiga Malaysia, dan hampir sepersepuluh Singapura. Konsumsi listrik rata-rata orang Indonesia hanya 0,68 Megawatt jam per tahun, lebih rendah dari rata-rata Asia.
Menurut Badan Energi Internasional pada 2009, kayu bakar masih menjadi sumber utama energi di Indonesia, menyumbang 30 persen konsumsi energi. Sekitar 150 juta lebih rakyat, terutama di pedesaan, bertumpu pada kayu bakar sebagai sumber energi.
Rakyat Indonesia secara keseluruhan masih menderita kemiskinan energi.
Memang, ada kesenjangan besar dalam pemakaian bahan bakar minyak, antara Jawa dan luar Jawa, antara pedesaan dan perkotaan. Meski per kapita nasional rendah, konsumsi per kapita bahan bakar minyak di perkotaan cenderung sangat tinggi, dan 25 persen lebih darinya untuk transportasi.
Itulah yang sebenarnya patut dikhawatirkan. Pemakaian energi di perkotaan cenderung tidak efisien karena dipakai untuk transportasi, bukan untuk kegiatan produktif seperti industri.
Namun, itu pun bukan kesalahan semata-mata masyarakat. Pemborosan energi di perkotaan dan Jawa pada umumnya terjadi terutama karena buruknya atau bahkan tiadanya sistem transportasi publik.
Terbukti, meski dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah beberapa kali menaikkan harga bahan bakar, pertumbuhan mobil pribadi (di luar bus dan truk) melonjak dari sekitar 4 juta menjadi 11 juta.
Solusi yang tepat dalam soal energi ini adalah meningkatkan konsumsi energi di pedesaan dan luar Jawa (dengan memelihara harganya tetap murah) seraya mengerem pemborosan energi di perkotaan lewat pembangunan transportasi publik massal.
Pengurangan subsidi bahan bakar, artinya kenaikan harga solar dan bensin, akan memperparah kemiskinan. Akses orang miskin atas energi berkurang, misalnya nelayan yang tak bisa ke laut karena mahalnya harga solar. Pada saat yang sama, mereka terkepung oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok akibat naiknya harga solar dan bensin. Bantuan tunai langsung tak banyak menolong.
Orang miskin terpukul lebih keras ketimbang orang kaya ketika harga kebutuhan naik akibat pengurangan subsidi bahan bakar.
Itu tak terlalu jadi soal jika anggaran publik sosial seperti pendidikan dan kesehatan cukup tinggi untuk menopang kesejahteraan warga negara.
Sialnya, anggaran publik kesehatan Indonesia salah satu yang paling kecil di dunia. Menurut WHO, anggaran publik kesehatan minimal harus 5 persen dari GDP. Pada 2011 anggaran kesehatan Indonesia hanya 1,3 persen dari GDP. Lebih rendah dari Laos, Kamboja, Nigeria, atau Timor Leste.
Padahal, salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu manusia adalah kesehatan. Variabel kesehatan dominan dalam menyebabkan kemiskinan.
Indeks Kesejahteraan Manusia (Human Development Index) Indonesia di peringkat 121, di bawah negeri-negeri yang sering kita ejek: Bostwana (119), Palestina (110), Mongolia (108), Suriname (105), Tonga (95), atau bahkan Srilanka (92).
Siapa pun presidennya, pemerintah baru perlu mengubah haluan: jangan lagi menghukum orang miskin untuk ketidakmampuan pemerintah membangun sistem transportasi publik serta meningkatkan ketahanan energi.
