Pemilihan Kepala Daerah Jakarta sudah berakhir lama. Gubernur baru sudah dilantik. Tapi, atmosfir pro dan anti Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama (atau Anies Baswedan) masih bertahan.
Pemilihan Presiden sudah lebih lama lagi berakhir. Joko Widodo sudah tiga tahun menjabat. Tapi, sentimen pro dan anti Jokowi (atau Prabowo Subianto) tak lekang oleh hujan dan kemarau. Setidaknya apa yang bisa kita baca di media sosial dari hari ke hari.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemilihan umum kita, di pusat maupun daerah, telah memicu konflik berkepanjangan. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik itu potensial bermuara pada konflik berdarah. Dan itu yang membuat saya memutuskan golput sejak 2014. Dengan trend sperti sekarang, pemillihan presiden 2019 nanti akan lebih menguatirkan lagi.
Konflik dan persaingan, dalam kadar tertentu, adalah konsekuensi dari hidup bermasyarakat. Setiap hari masyarakat dihadapkan pada konflik: kepentingan sosial, ekonomi maupun budaya. Tiap kelompok punya kepentingan yang berbeda dari kelompok lain.
Perbedaan itu niscaya bahkan jika kita bersumpah “satu Indonesia”. Itu juga niscaya bahkan jika orang Islam terobsesi dengan “satu Islam”, misalnya.
Demokrasi adalah sarana untuk membuat persaingan kepentingan menjadi lebih beradab, bukan menghilangkan persaingan dan perbedaan. Bandingkan dengan jika kita harus menyelesaikan perbedaan lewat otot, pedang atau bedil.
Idealnya begitu. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir, kampanye pemilihan sebagai manifestasi demokrasi telah menjadi terlalu emosional, cukup emosional sehingga dengan sedikit insiden saja, pemakaian otot, pedang dan bedil mungkin tak terelakkan.
Kampanye emosional dipicu oleh para politisi karbitan. Jarang ada politisi, para kandidat pejabat publik, yang merangkak dari bawah dan tekun membangun konstituen dari tingkat terkecil. Mereka memerlukan jalan pintas untuk mencapai elektabilitas. Kampanye lewat media, dibantu para buzzer media sosial, menjadi pilihan utama.
Ikatan antara partai politik dengan konstituen juga kian longgar. Tak heran, demi menangguk popularitas, beberapa partai mengambil jalan pintas mengusung selebritis, dari ulama, bintang sinetron hingga penyanyi dangdut, untuk menjadi calon legislatif maupun kandidat eksekutif.
Jika bukan selebriti, konsultan politik dan para buzzer memoles citra personal politisi tertentu untuk mencapai tingkat selebriti. Pemilihan umum dan demokrasi cenderung berubah menjadi politainment, politik entertainment.
Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi, pada dasarnya, adalah memilih kebijakan publik yang akan diselerenggarakan lima tahun ke depan. Kebijakan publik tentang ekonomi, transportasi, pertanian, pangan, energi, lingkungan, serta hal-hal yang penting bagi kehidupan publik secara bersama-sama.
Namun, dalam politainment, pilihan-pilihan kebijakan publik rasional tertimbun di bawah kampanye citra personal yang emosional.
Jalan pintas lain menangguk suara adalah dengan memainkan sentimen “baik versus jahat”, seolah-olah pemilihan presiden atau gubernur adalah ajang pertarungan hidup-mati antara ksatria melawan durjana. Ahok dan Anies bisa ksatria atau durjana tergantung siapa yang Anda dukung.
Pada Pemilihan Presiden 2014, Anies Baswedan berkampanye untuk mendukung Jokowi. Anies mengatakan “orang baik bersama orang baik”. Artinya: hanya orang jahat yang memilih Prabowo.
Kita tahu, Anies masuk dalam Kabinet Jokowi. Namun, sebentar kemudian diberhentikan oleh Jokowi. Pertanyaan yang muncul sekarang: siapa baik, siapa jahat? Siapa ksatria, siapa durjana?
Kampanye emosional juga dipicu oleh partai politik yang miskin platform dan ideologi. Ada banyak partai, tapi kita hampir sulit membedakan apa beda PKS dari Golkar, PDIP dari Gerindra, dalam kebijakan publik yang mereka dukung.
Karena hampir sama saja, partai dan kandidat membutuhkan pembeda yang lebih tegas dan mudah dicerna. Pembeda yang memenuhi syarat ini adalah pembeda dengan muatan sentimen primordial: ras, suku dan agama.
Tapi, agama dan motif mulia seperti “melindungi HAM” atau “menolak komunis” sebenarnya dibawa-bawa hanya untuk mengelabuhi publik.
Pada Pemilihan Presiden 2014, Kubu Prabowo dicap mewakili “pelanggar HAM” Orde Baru karena antara lain didukung oleh Partai Golkar. Sebaliknya, Kubu Jokowi dicap komunis dan anti-Islam.
Kita tahu kemudian, Golkar menyeberang mendukung Jokowi. Para politisi Golkar, seperti Jusuf Kalla, Luhut Panjaitan dan Setyo Novanto berkibar. Secara efektif mereka mempengaruhi arah pemerintahan, jauh lebih kuat dari PDI Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri.
Tidak ada ideologi. Di atas sana, cuma ada permainan dan transaksi politik. Mereka berangkulan setelah mengobarkan emosi di kalangan pendukung. Bodohnya kita: emosi suka dan benci seseorang itu yang kita pelihara sampai sekarang.
Kampanye pemilihan umum yang terobsesi oleh kecintaan dan kebencian personal, miskin platform serta sarat sentimen primordial sedang mengancam demokrasi kita. Bahkan mengancam masa depan negara kita. Itu sebabnya saya memilih tak mau terlibat. Golput! ***
