Pada 28 Juni 1914, sebuah pembunuhan di Sarajevo telah memicu rangkaian peristiwa yang bermuara pada Perang Dunia I. Pada 1992, saya berdiri di tempat bersejarah pembunuhan itu, di tengah kecamuk perang saudara Bosnia. Satu hal yang saya pelajari: perang kata, label, cap (etnis, agama, ideologi) hanya membutuhkan sedikit picu untuk menjadi malapetaka besar. Semoga negeri kita dihindarkan dari malapetaka seperti itu.
Harapan saya bisa jadi getir. Melihat apa yang terjadi di Papua sekarang sebenarnya sudah seperti perang saudara. Kita harus bersimpati kepada semua korban, baik itu di kalangan pendatang maupun orang Papua asli. Saya takut untuk membayangkan Sarajevo, tapi saya punya keyakinan, modal sosial kita lebih baik.
Beberapa teman wartawan yang bertugas di Papua mengkonfirmasi bahwa memang ada banyak orang pendatang (Minang, Bugis) tewas di Wamena. Sebagian terbakar di rumah/restoran mereka.
Siapa pelakunya? Apakah penduduk asli? Apakah OPM?
Di sinilah kita harus berhati-hati. Jangan juga terlalu mudah menyudutkan penduduk asli. Korban di kalangan orang Papua tidak kalah jauh, dan sudah berlangsung lama, menahun.
Bagaimana konflik baru ini meledak? Jawabannya tidak mudah.
Dari pengalaman saya meliput konflik (dari Bosnia hingga Aceh), kita harus seksama menelisik semua informasi yang kita terima.
Ada adagium populer di kalangan wartawan: “korban pertama dari perang adalah KEBENARAN”.
Tidak semua informasi di media sosial bisa kita terima mentah. Bahkan berita dari media mainstream tidak selalu benar. Apalagi dalam situasi perang.
Perang membutuhkan propaganda, dari sisi manapun. Tapi, yang mengendalikan informasi lah yang memenangkan propaganda.
Saya sudah risau sejak awal ketika Jakarta mengirimkan tentara/polisi dalam jumlah sangat banyak. Jakarta melihat ini sebagai perang. Banyak orang non-Papua mengelu-elukan tentara yang dikirim ke Papua sebagai calon pahlawan, membunuh atau dibunuh.
Jakarta memberi sinyal keliru bahwa pemerintah sedang memerangi, bukan membujuk dan menenangkan, saudara sebangsa.
Pemerintah (TNI/Polri) juga memblokir internet di sana untuk memastikan informasi resmi pemerintah saja yang bisa beredar. Pemerintah membatasi akses wartawan.
Jika kita benar-benar ingin KEBENARAN di Papua, kita harus menuntut pemerintah untuk membuka akses informasi seluas-luasnya di Papua, termasuk mengundang wartawan dan pemantau internasional.
