Jika khawatir dengan dominasi parlemen, Presiden Joko Widodo sebenarnya bisa mengadopsi cara Presiden Barack Obama ketika bergulat melawan Kongres di Amerika: menghadirkan pihak ketiga.
Kampanye presiden Amerika Serikat pada 2012 ditandai dengan persaingan ketat, seketat Jokowi versus Prabowo. Obama mengincar masa jabatan kedua. Salah satu andalan memikat pemilih adalah isu kesehatan. Lewat ObamaCare, Presiden Obama dan Partai Demokrat mengusulkan jaminan kesehatan murah yang disubsidi negara.
Isu reformasi layanan kesehatan sangat penting, bahkan bagi publik Amerika yang cenderung kaya. Sistem kesehatan Amerika dinilai buruk, lebih buruk dari negeri tetangga Kanada dan Kuba, antara lain karena privatisasi berlebihan dalam bisnis asuransi.
Gagasan Obama adalah memperkuat peran publik dalam isu kesehatan ini, termasuk memperbesar anggaran publik yang ditarik dari pajak. Di sisi lain, meregulasi bisnis asuransi yang terlalu liberal.
Kita tahu Obama sukses merebut kursi presiden untuk kedua kali. Namun dia kesulitan memenuhi janji kampanyenya karena perlawanan Kongres yang dikuasai Partai Republik. Kongres menilai ObamaCare terlalu sosialistik. Bahkan di Amerika kontemporer, pertentangan ide kapitalis versus sosialis masih berlaku.
Di situ, Obama kalah. Tapi, dia menemukan jalan keluar. Asuransi kesehatan tidak diselenggarakan negara, melainkan oleh swasta non-profit, yakni koperasi, yang memperoleh bantuan pemerintah.
Di bawah Undang-Undang Kesehatan Murah (Affordable Care Act ), pemerintah membantu pembentukan koperasi kesehatan di tingkat negara bagian yang akan bersaing dengan perusahaan asuransi komersial. Koperasi tadi akan menjalankan bisnis asuransi non-profit. Dari dan untuk anggota.
Koperasi? Di negeri kapitalistik Amerika? Ide dan praktek koperasi kesehatan bukanlah hal baru di Amerika. Salah satu koperasi kesehatan tua terbesar dan bertahan hingga kini adalah HealthPartners yang berdiri pada 1957. Koperasi ini mengelola ribuan klinik serta punya universitas dan lembaga riset sendiri.
Bahkan ide koperasi pada umumnya bukanlah hal baru di Amerika. Koperasi marak terutama pada zaman “New Deal” Presiden Franklin Delano Roosevelt, menyusul Resesi Besar 1930-an. Mengoreksi praktek swastanisasi dan kapitalisme kebablasan, Roosevelt memperkuat peran negara dan partisipasi masyarakat. Meski sebagian telah mengalami privatisasi (demutualize) bersama gelombang neoliberalisme Ronald Reagan, sebagian lain masih bertahan. Koperasi bahkan masih memegang peran penting dalam ekonomi pedesaan Amerika sampai kini.
Di bawah Obama, penguatan koperasi dipromosikan oleh The Office of Social Innovation and Civic Participation yang merupakan bagian dari kantor kepresidenan. Lembaga ini dibentuk pada periode pertama Obama, 2009, yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam memecahkan problem-problem ekonomi-sosial.
Jokowi bisa memanfaatkan lembaga seperti ini untuk mengimbangi kekuatan parlemen yang dikuasai Koalisi Merah Putih. Tapi, penguatan partisipasi masyarakat tak boleh berhenti sekadar sebagai taktik memecahkan polarisasi politik sesaat. Itu penting siapapun presidennya.
Penguatan partisipasi masyarakat, lewat koperasi atau lembaga swadaya dan yayasan-yayasan filantropis, bisa menjadi kompromi ideologis. Sektor masyarakat dipandang sebagai sektor ketiga yang penting untuk mengimbangi dominasi negara (sosialistik) dan dominasi swasta (kapitalistik). Dan itu bukan ide khas Amerika.
Orang Inggris mengenal keberadaan The Office for Civil Society di bawah sekretaris kabinet. Sebelum 2010, lembaga itu bernama The Office of The Third Sector (Kantor Sektor Ketiga). Lembaga ini diilhami gagasan “The Third Way“, atau Jalan Ketiga, yang dipromosikan sosiolog Anthony Giddens.
Jalan dan sektor ketiga merupakan jawaban dari problem ketimpangan sosial akibat gelombang besar privatisasi dan kapitalisme pasar bebas yang diagungkan Margaret Thacther dan Ronald Reagan pada 1980-an di satu sisi. Dan di sisi lain, jawaban terhadap beban negara yang makin berat untuk menyelenggarakan “negara kesejahteraan” (welfare-state).
Memberdayakan dan memperkuat partisipasi masyarakat punya makna lebih dari itu. Di tengah kecenderungan birokrasi yang korup dan sektor swasta yang memanfaatkan kelemahannya, partisipasi rakyat lewat sektor ketiga bisa mendorong penguatan demokrasi. Rakyat bukan sekadar buih. Tapi, warga yang aktif dan berdaya untuk ikut merumuskan kebijakan publik dan arah negara.***
