Saya sedih sekaligus ingin ketawa mendengar tuduhan komunis dialamatkan kepada Presiden Jokowi. Sedih karena propaganda murahan dipakai untuk mengkritik presiden secara keblinger. Ketawa karena tuduhan itu terlalu jauh panggang dari api sehingga terkesan guyon. Tapi, itu guyon yang tak lucu.
Saya tidak memilih Pak Jokowi jadi presiden. Saya golput. Tapi, saya sangat gundah dengan tuduhan ke Pak Jokowi, yang tidak hanya salah arah, tapi juga menimbulkan konsekuensi buruk bagi kehidupan kita bernegara. Rusaknya negara yang akhirnya akan merugikan masyarakat Muslim sendiri.
Seperti kita baca dari media sosial dan pemberitaan media besar, Presiden Jokowi disebut-sebut sebagai komunis. Ini cerita yang sudah lama beredar sejak Pemilihan Presiden 2014. Namun, belakangan menguat kembali sebagai imbas pemilihan gubernur Jakarta, persidangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan buronnya Habib Rizieq Shihab.
Sebagian kalangan Islam menilai Pemerintahan Jokowi ada di balik “persekusi” Rizieq Shihab, tokoh Front Pembela Islam. Mereka menyerang balik Presiden dengan tuduhan lama itu.
Tuduhan Komunis ke Jokowi
Salah satu dasar tuduhan komunis ke Pak Jokowi adalah buku “Jokowi Undercover” yang ditulis oleh Bambang Tri Mulyono tiga tahun lalu. Buku ini menyebut Jokowi adalah anak kandung dari orangtua komunis. Tuduhan yang sangat serius. Tak hanya Pak Jokowi dituduh menggelapkan asal-usul orangtua, tapi juga latar belakang afiliasi politik dan ideologinya.
Bambang Tri diperkarakan ke pengadilan dengan tuduhan fitnah dan telah divonis bersalah Mei lalu. Namun, buku ini masih dijadikan dasar oleh pengecam Presiden. Mereka menuntut dilakukannya tes DNA untuk membuktikan apakah benar Jokowi anak dari orangtua komunis yang dimaksud. Tuntutan tes DNA bahkan didukung tak kurang oleh Pak Amien Rais, tokoh reformasi yang pernah saya kagumi.
Pak Jokowi masih balita ketika pemberontakan PKI berlangsung. Dan Pak Amien Rais pasti tahu persis bahwa aliran politik dan ideologi tidak bersifat menurun dari orangtua ke anaknya. Pak Rizieq Shihab juga pasti tahu bahwa keimanan dan keislaman tidak bersifat menurun. Bahkan jika seandainya, sekali lagi seandainya, orangtua Pak Jokowi komunis, itu tak bisa membuktikan Jokowi seorang komunis.
Menuduh seseorang komunis untuk dijatuhkan dan dipidanakan adalah kebiasaan buruk Orde Baru. Di masa dulu, seorang komunis atau yang dituduh komunis bisa dibunuh, atau setidaknya kehilangan hak sebagai warga negara hingga anak-cucu.
Padahal, menjadi komunis, sosialis, liberalis, atau kapitalis bukanlah kejahatan. Sama seperti menjadi Islam atau Kristen bukan kejahatan. Pikiran seseorang tak bisa dipidanakan. Tindakan kekerasanlah, yang dilakukan oleh siapa pun, baik komunis atau Islam, yang bisa dipidanakan.
Jokowi Condong ke Tiongkok?
Dasar lain untuk menuduh Pak Jokowi komunis: kebijakan pemerintahannya lebih ramah terhadap Tionghoa, salah satunya mendukung Ahok, dan garis politik internasionalnya condong ke Tiongkok, dengan banyak-banyak mengundang investasi dari Tiongkok.
Itu dasar yang lemah untuk menuduh. Tidak semua Tionghoa adalah komunis. Bahkan sebagian besar Tionghoa perantauan (tidak cuma di Indonesia), cenderung kapitalis ketimbang komunis. Memangnya Liem Sioe Liong dan James Riyadi komunis? Atau atheis? James Riyadi adalah tokoh Kristen yang taat.
Kecondongan Pemerintahan Jokowi kepada Republik Rakyat China atau Tiongkok, bisa dipahami mengingat kini Tiongkok sebuah kekuatan ekonomi dominan di dunia. Kecenderungan ke Tiongkok tidak khas Indonesia.
Ketergantungan pada investasi asing secara berlebihan memang bisa berdampak buruk bagi Indonesia, tak peduli dari mana pun asalnya, tak peduli dari Tiongkok atau Saudi Arabia. Namun, pada kenyataannya, investasi Tiongkok ke Indonesia masih terlalu kecil.
Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), modal asing dari China hanya 8,2 persen dari seluruh investasi asing pada kwartal pertama 2017; bandingkan dengan Singapura (28,2 persen), dan Jepang (19,2 persen). Investasi China di Indonesia setara dengan Amerika.
Lebih dari itu, meski menyebut diri sebagai negeri komunis, Tiongkok memiliki sistem ekonomi yang cenderung kapitalis sejak zaman Deng Xiaoping. Hampir sama kapitalisnya dengan Amerika Serikat maupun Saudi Arabia. Pak Amien Rais, yang pernah belajar politik internasional, pasti juga tahu tentang hal ini.
Tuduhan bahwa Presiden Jokowi sedang membawa Indonesia ke sistem komunis lebih menggelikan lagi. Meneruskan sebagian besar kebijakan Pemerintahan SBY, Pemerintahan Jokowi justru cenderung neoliberal-kapitalistik ketimbang komunis.
Dalam dua tahun terakhir, Presiden Jokowi bertubi-tubi mengeluarkan 10 lebih paket deregulasi ekonomi. Deregulasi membawa kita ke sistem ekonomi yang lebih liberal dan kapitalistik. Dalam berbagai kesempatan, Presiden juga getol mengundang investasi asing, yang membawa sistem ekonomi Indonesia lebih terbuka. Justru terlalu liberal, menurut saya.
Salah satu perbedaan besar antara sistem sosialis/komunis dan kapitalis, adalah campur tangan negara. Di negara sosialis-komunis, pemerintah punya peran besar dalam kehidupan sehari-hari warganya, khususnya dalam ekonomi; sebaliknya sektor swasta kecil perannya. Tapi, coba lihatlah Indonesia. Pemerintah justru kecil perannya; sebagian besar sektor sudah diswastanisasi.
Peran pemerintah yang besar ditunjukkan oleh anggaran negara yang besar untuk sektor-sektor penting bagi rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi, lihatlah anggaran kesehatan kita, salah satu yang paling kecil di dunia. Anggaran kesehatan kita hanya 1,1 persen dari GDP; bandingkan dengan Kuba (negara komunis) yang sampai 15 persen. Anggaran kesehatan kita bahkan jauh lebih kecil dari negeri kapitalis seperti Amerika, Jepang, dan Uni Eropa.
Dengan kata lain, Indonesia lebih kapitalis dari negeri-negeri yang biasa kita sebut kapitalis.
Jauh Panggang dari Api
Mengatakan Indonesia sedang menuju negeri komunis adalah jauh panggang dari api. Ngawur dan menggelikan. Saya khawatir, Pemerintahan Jokowi justru menunjukkan kecenderungan makin neoliberal-kapitalistik hanya untuk menepis tudingan komunis Pak Amien Rais.
Belum lama ini Presiden Jokowi mengeluarkan statement akan “menggebuk komunis dan ormas-ormas anti-Pancasila”. Pernyataan ini agak berlebihan dan mengingatkan saya zaman Soeharto.
Saya khawatir, dalih komunis dan anti-Pancasila akan dipakai untuk menggebuk siapa saja yang kritis kepada pemerintah, yang dianggap mengganggu pembangunan dan menghambat masuknya investasi asing. Taktik seperti itu pernah dilakukan Orde Baru.
Saya khawatir, petani Kendeng yang memprotes investasi pabrik semen, nelayan yang menolak reklamasi pantai dan teluk, atau aktivis lingkungan yang mengecam perkebunan sawit, dibungkam dengan tuduhan komunis. Persis seperti di masa lalu.
Tuduhan komunis yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi pada akhirnya akan berbalik merugikan masyarakat Muslim sendiri, yang sebagian adalah pengikut Pak Rizieq Shihab dan Pak Amien Rais sendiri. Bukankah sebagian besar buruh, petani dan nelayan itu Muslim?
Didesak dengan tuduhan komunis, Pemerintahan Jokowi juga bisa cenderung menerapkan sistem kapitalistik. Padahal, sudah banyak kajian bahwa kebijakan ekonomi yang terlalu liberal dan kapitalistik akan menciptakan ketimpangan ekonomi. Sistem itu memperkaya yang sudah kaya dan mempermiskin pribumi Muslim yang sudah miskin.
Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi potensial memicu prasangka yang tidak produktif. Kecemburuan sosial terhadap dominasi ekonomi kaum Tionghoa mudah tersulut. Padahal itu bukan kesalahan orang Tionghoa, melainkan lebih berakar pada kebijakan ekonomi kita yang cenderung liberal dan kapitalistik tadi.
Ada banyak hal yang bisa dikritik pada Presiden dan Pemerintahan Jokowi. Tapi, bukan pada soal komunisme.
