Kementerian Pertahanan berencana menerapkan kewajiban bela negara bagi masyarakat Indonesia, mulai dari tingkatan taman kanak-kanak hingga universitas serta karyawan atau pekerja kantoran. Namun, berbagai kalangan menilai rencana Kementerian Pertahanan itu keliru, sebab tanpa ada kewajiban bela negara masyarakat sudah melakukan itu terlebih dahulu.
Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, bela negara itu harus dilihat dari perspektif yang luas. Bela negara itu sudah dilakukan oleh komponen masyarakat tanpa menggunakan latihan militer. Dari mulai SD, SMP, SMA, misalnya, mereka sudah mulai menjalankan bela negara dan mencintai negara melalui pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Juga melalui upacara setiap Senin.
“Dalam arti luas, tanpa perintah juga masyarakat sudah melaksanakan bela negara. Indonesia Corruption Watch/ICW menyuarakan agar pemerintah dan DPR RI tidak korupsi, itu bagian dari bela negara. Ini bukti bahwa mereka mencintai negaranya,” kata Araf ketika di Jakarta, Senin (12/10). “Bahkan anggota hansip keliling kampung, Kontras menyuarakan HAM, Walhi dan Salim Kancil yang menyuarakan lingkungan itu bagian dari bela negara. Bela negara agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan eksploitasi yang berdampak pada ekologi.”
Menurut Araf, pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu ihwal bela negara wajib bagi taman kanak-kanak sampai pekerja kantoran terlalu berlebihan. Sebab, bela negara saat ini tidak harus diidentikkan dengan latihan militer. Araf menjelaskan, Kementerian Pertahanan akan menghabiskan anggaran yang besar dalam kegiatan bela negara. Daripada menghabiskan anggaran besar, lebih baik anggaran tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan prajurit dan rumah subsidi prajurit.
“Sudahlah, kesejahteraan prajurit saja masih jauh. Ini mau ngurus bela negara. Lebih baik anggaran tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan prajurit saja. Apalagi anggaran Kementerian akan dipangkas,” ungkap Araf.
Selain itu, dia menjelaskan bahwa bela negara yang akan diterapkan tersebut sama saja dengan wajib militer. Pasalnya, selama Kementerian mewajibkan masyarakat mengikuti bela negara dengan latihan militer, itu sama saja dengan wajib militer. Bahkan ada sanksi penjara kepada masyarakat yang tidak mengikutinya. “Bahasanya saja yang beda, tapi substansinya sama,” tegasnya.
Araf mencontohkan Amerika Serikat saja sudah menghapuskan wajib militer bagi masyarakat. Bahkan negara Prancis yang pertama kali menerapkan wajib militer sudah menghapuskan wajib militer bagi warganya. Sudah tidak zaman lagi menerapkan kewajiban tersebut. Kalau berniat melindungi negara dari ancaman asing, tingkatkan saja teknologi alat utama sistem senjata (alutsista) dan SDM militer.
“Pemerintah jangan samakan wajib militer masyarakat Korea Selatan, Singapura dengan Indonesia,” kata Araf. “Korea Selatan memang masih berseteru dengan Korea Utara sehingga butuh wajib militer. Sedangkan Singapura, karena negaranya kecil dan penduduknya sedikit, pemerintahnya mewajibkan wajib militer bagi masyarkat.”
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, seluruh elemen masyarakat diwajibkan ikut bela negara, mulai dari TK hingga universitas serta karyawan atau pekerja kantoran. Dia mengatakan warga negara wajib hukumnya ikut program bela negara. Yang membedakan adalah porsi latihan saja.
Menurut Ryamizard, warga berumur 50 tahun ke atas dan ke bawah disesuakan saja porsi latihannya. Jika masyarakat tidak ikut, dia mempersilakan untuk angkat kaki dari Indonesia. “Kalau tak suka bela negara, tidak cinta tanah air, ya angkat kaki saja dari sini,” tegasnya.
