Usulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk membubarkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mendapat berbagai tanggapan pro dan kontra. Namun, beberapa kalangan menilai pernyataan Ahok itu sudah tepat.
“Model pendidikan di IPDN itu seperti akademi militer dan sekolah kedinasan. Kalau konsepnya seperti itu akan menciptakan kaderisasi, bukan menghasilkan orang terdidik, kepemimpinan, inovasi dan kreatif,” kata Budi Trikorayanto, pengamat pendidikan dari Universitas Gadjah Mada, ketika dihubungi dari Jakarta, Kamis (10/9).
Budi menilai konsep pendidikan IPDN sudah kuno dan tidak sesuai dengan zaman. Kegiatan perpeloncoan, bahkan kadang disertai kekerasan, dalam pendidikan dinilai wajar karena sudah menjadi kebiasaan di sekolah kedinasan tersebut. Namun, masih ada orang yang menilai semakin militer pendidikannya maka semakin bagus. Cara pandang ini, kata Budi, yang harus kita ubah. Sebab, ketika para lulusan IPDN melakukan terobosan, mereka dinilai tak patuh aturan.
“Lulusan IPDN dituntut inovasi dan kreatif. Namun persoalannya, saat mereka membuat terobosan baru dianggap tak patuh. Ketika mereka kreatif membuat kebijakan, justeru dianggap melawan. Seharusnya beri ruang kepada mereka untuk merdeka berpikir,” ungkap Budi.
Dia menambahkan sekolah kedinasan seperti di IPDN hanya memboroskan uang negara. Setiap tahun negara menghabiskan biaya ratusan miliar tapi tidak menciptakan seorang pemimpin yang melayani masyarakat. “Karena itu, saya sangat setuju pembubaran IPDN.”
Dalam pengamatan Budi, sejauh ini gubernur, wali kota, dan Bupati yang membuat terobosan baru justru bukan dari lulusan IPDN. Contohnya Basuki Tjahaja Purnama, Ridwan Kamil, dan Tri Rismaharini. “Mereka itu lulusan universitas swasta dan negeri,” tutur Budi yang juga pembina Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asah Pena).
Untuk mewujudkan pembubaran itu, kata Budi, langkah Ahok mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo sudah tepat. Sebab, IPDN di bawah Kementerian Dalam Negeri sehingga Presiden yang bisa membubarkannya. Namun jika tidak mau dibubarkan, buat kurikulum baru untuk IPDN atau konsepnya seperti universitas lainnya.
Sebelumnya, Ahok mengusulkan pembubaran IPDN. Pasalnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah tidak ada lagi keistimewaan bagi pegawai negari sipil lulusan IPDN. Selain itu, Ahok juga menilai keberadaan IPDN yang selama ini menjadi motor birokrasi tak membuat pelayanan publik baik. Artinya, ihwal penerimaan PNS, Ahok menegaskan “suplai” PNS bisa dari mana saja: swasta, polisi, TNI atau lulusan S1.
“Sekarang saya tanya, di Jakarta, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dipegang IPDN apa bukan? Bukan, tapi lebih baik,” tegas Ahok. Sistem demokrasi saat ini membuat kesempatan setiap orang menjadi PNS atau pejabat sama. Tidak peduli lagi lulusan IPDN atau universitas swasta sekalipun.[*]
