Pengembangan Blok Masela hingga kini masih menuai pro dan kontra. Penyebabnya, perdebatan antara Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Keduanya menginginkan pola pengembangan yang berbeda terhadap Blok Masela. Rizal Ramli menginginkan pembangunannya melalui onshore (darat). Sementara Sudirman Said lebih memilih offshore atau terapung di laut.
Ketua Bidang Energi Sekretariat Nasional Jokowi, Tumpak Sitorus, mengatakan dalam persoalan Blok Masela, ada hal-hal penting yang tidak bisa dikesampingkan. Pasalnya, persoalan ini tidak serta merta hanya menyangkut persoalan politik atau ekonomi. Artinya, bukan hanya persoalan onshore atau offshore. Tetapi lebih dari itu, ini terkait dengan ideologi bangsa yang tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan umum.
“Aroma politik, apalagi kepentingan, sangat jelas tercium dalam persoalan pengembangan Blok Masela ini. Karena itu, dalam memutuskan masalah ini, Presiden Joko Widodo perlu berhati-hati dan harus kembali pada koridor Tri Sakti dan Nawa Cita,” kata Tumpak ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (16/3).
Dia mengingatkan, Joko Widodo pada masa kampanyenya dulu berjanji bakal menerapkan pola pembangunan pemerintahannya sesuai dengan Nawa Cita. Yakni, membangun Indonesia dari kawasan pinggiran. Adapun wilayah yang bakal menjadi fokus pembangunan pada pemerintahannya adalah kawasan timur Indonesia.
“Perubahan struktural pada masyarakat yang diagendakan Jokowi itu sudah benar. Jadi, jangan sampai dirusak oleh kepentingan-kepentingan tertentu,” tuturnya.
Presiden Joko Widodo, kata Tumpak, perlu berkaca pada persoalan serupa yang lebih dulu ada. Jangan sampai mengulang kesalahan seperti yang terjadi pada pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua. Sebab, dari kesalahan itu, Tumpak menyebut banyak masyarakat Papua akhirnya sengsara. Mereka sebagian besar tidak merasakan dampak ekonomi yang dihasilkan dari tambang Freeport.
Menurut Tumpak, dalam mengembangan Blok Masela, pemerintah semestinya mulai mempersiapkan diri membangun berbagai sektor di berbagai lini. Salah satunya adalah membangun sumber daya manusia, terutama yang berasal dari Maluku, untuk memiliki sertifikasi, sehingga layak ditempatkan untuk mengelola Blok Masela. Terlebih pada kondisi saat ini, ketika Indonesia mengikuti Masyarakat Ekonomi Asean.
“Yang dikhawatirkan terjadi kalau ini tidak dilakukan, yang siap untuk menjadi tenaga kerja di sana adalah Filipina dan Vietnam. Sebab, mereka banyak memiliki tenaga kerja di sektor migas yang sudah tersertifikasi,” katanya.
“Sementara Indonesia, dalam hal ini masyarakat Maluku, nantinya hanya bisa jadi penonton. Tak menutup kemungkinan nasib mereka bakal sama seperti yang dirasakan masyarakat Papua.”
