Pemerintahan Joko Widodo telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rancangan tersebut, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran untuk kegiatan belanja di berbagai sektor seperti belanja infrastruktur, kesehatan, dan transfer ke daerah.
Ekonom Center of Reform on Economics Akhmad Akbar Susamto mengatakan, belanja yang dianggarkan pemerintah untuk sektor infrastruktur pada tahun depan sebesar Rp 313,5 triliun atau 7,99% dari sebelumnya Rp 290,3 triliun. Kemudian belanja kesehatan yang direncanakan mencapai Rp 160,1 triliun atau setara 5% dari APBN. Terakhir menaikkan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang jumlahnya mencapai Rp 782.201,8 triliun.
“Langkah pemerintah menaikkan alokasi anggaran belanja untuk ketiga sektor tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menunjang stimulus perekonomian nasional ke depan. Apalagi pada belanja kesehatan, itu telah sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” kata Akhmad di Jakarta, Selasa (15/9).
Dia menjelaskan, pada pembangunan infrastruktur, khsusunya infrastruktur ekonomi, akan meningkatkan kinerja perekonomian secara langsung melalui peningkatan konektivitas nasional dan ketahanan energi. Sementara secara tidak langsung, adanya pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai lokasi investasi. Dengan begitu, hal tersebut dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja.
Kemudian peningkatan alokasi anggaran belanja kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan untuk masyarakat. Dari sisi penawaran, tambahan anggaran ini bisa digunakan untuk menyediakan berbagai kebutuhan fasilitas seperti rumah sakit, puskesmas, menambah jumlah dokter dan tenaga medis. Adapun dari sisi permintaan, anggaran ini bisa membantu terutama masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan akses layanan kesehatan.
Terakhir, peningkatan alokasi anggaran untuk transfer ke daerah dan dana desa yang juga tidak kalah penting. Penggunaan dana desa yang maksimal dan akurat, artinya digunakan untuk hal-hal prioritas yang dibutuhkan desa, dapat mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Langkah pemerintah untuk dana desa ini sudah tepat, sesuai dengan Nawacita Presiden yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran.”
