Jakarta, 26/7 – Presiden Joko Widodo meminta agar tawaran-tawaran kerja sama terkait alat utama sistem senjata (alutsista) dari banyak negara lain dioptimalkan dengan langkah terobosan baru yang mengarah pada kemandirian pemenuhan kebutuhan alutsista.
“Saat ini Indonesia telah memperoleh tawaran kerja sama alutsista dari banyak negara,” kata Jokowi ketika memimpin rapat kabinet terbatas membahas alutsista di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Jokowi menyebutkan tawaran-tawaran ini antara lain transfer teknologi, desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista dimiliki industri nasional sampai dengan realokasi fasilitas industri dari negara produsen asal alutsista ke Indonesia.
“Tawaran-tawaran tersebut harus dioptimalkan dengan terobosan baru yang mengarah pada kemandirian pemenuhan kebutuhan alutsista,” kata Jokowi.
Menurut dia, terobosan itu juga harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan nasional.
Presiden menyebutkan sebagai negara besar yang memiliki ribuan pulau dengan posisi geopolitik yang strategis, Indonesia ingin membangun postur pertahanan TNI yang semakin kokoh dengan alutsista yang semakin lengkap dan modern dan dilakukan secara terpadu di ketiga matra pertahanan.
“Untuk itu fokus pengadaan alutsista bukan saja harus ditujukan untuk memenuhi postur kekuatan pokok minimum 2024 tetapi juga disesuaikan dengan kondisi geografis negara kita yang merupakan negara kepulauan dan perairan,” tuturnya.
Menurut Jokowi, Indonesia juga memiliki kawasan perbatasan yang panjang yang harus dijaga dan diawasi.
“Selain itu, kita juga harus betul-betul menghitung dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat, terutama dalam teknologi persenjataan yang akan mempengaruhi corak pwperangan di masa mendatang,” ujarnya.
Jokowi juga menyampaikan agar pemenuhan kebutuhan alutsista harus sejalan dengan industri nasional.
“Saya juga ingatkan pengadaan alutsista harus memerhatikan pendekatan daur hidup tidak hanya misalnya membeli pesawat tempur tanpa mempertimbangkan biaya daur hidup akutsista tersebut 20 tahun ke depan,” ucapnya.
Kepala Negara juga menegaskan agar proses pengadaan alutsista dimulai dari interaksi antarpemerintah atau “G to G”. Ia ingin dalam pengadaan alutsista itu berul-betul diterapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Sekali lagi tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi, ‘mark up’ dan saya ingatkan alutsista dibeli dari uang rakyat untuk digunakan TNI melindungi rakyat, bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman yang ada,” kata Jokowi, menegaskan.
(Sumber: Antara)