Presiden Joko Widodo diminta merombak kabinet untuk kali kedua. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memaksimalkan kinerja pemerintahannya. Pasalnya, sejak setahun Joko Widodo – Jusuf Kalla dilantik hingga saat ini masyarakat tidak puas atas kinerja pemerintah. Itu terjadi karena para menteri di Kabinet Kerja tidak bekerja secara maksimal.
Pengamat ekonomi politik Ichsanudin Noorsy mengatakan kualitas para menteri yang tidak mumpuni di bidangnya tentu akan berimbas pada kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Itu terjadi terutama di sektor ekonomi. Masyarakat tidak puas atas kinerja pemerintahan Jokowi. Terbukti saat ini keadaan ekonomi semakin memburuk. Misalnya, masyarakat sulit mendapat lapangan kerja, harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, meningkatnya angka kemiskinan, dan kurangnya kesejahteraan masyarakat.
Hasil survei Indo Barometer baru-baru ini menunjukkan ada kepuasan dan ketidakpuasan terhadap kinerja para menteri. Masyarakat merasa sangat puas dengan kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
“Tapi yang tidak puas ini yang kacau. Misalnya terhadap kinerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Puan Maharani. Tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Puan sangat tinggi, yaitu 34,6%. Karenanya, Jokowi harus mengganti menteri-menteri yang dinilai kinerjanya kurang memuaskan,” kata Ichsanudin ketika ditemui di Jakarta.
Juga tingkat kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebesar 32%, Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi 29,5%, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro 28,2%, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri 26,2%, dan Menteri Negara BUMN Rini M. Soemarno 24,2%.
Menurut Ichsanuddin, kinerja para menteri yang tidak kompeten merupakan kesalahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam merekrut para menterinya. Ketika Presiden dan Wakil Presiden salah menakar seseorang akhirnya berdampak pada kinerja pemerintahannya. Karena itu, kesalahan tersebut berimbas pada kerugian yang dirasakan masyarakat. Lebih jauh persepsi masyarakat merasa pesimis terhadap kinerja pemerintah ke depan.
“Ketidakpuasan masyarakat ini menunjukkan menteri yang mendapat hasil jeblok jangan-jangan memang tidak bekerja. Hanya ingin mendapat jabatan. Karena memang mereka tidak tahu apa yang ingin dikerjakan,” tutur Ichsanudin.
Oleh karenanya, kata dia, ke depan seharusnya Presiden Joko Widodo menempatkan orang-orang yang memang betul-betul mampu bekerja sesuai dengan bidangnya. Sebab, jika tidak demikian, semua kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian terkait tidak akan pernah menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.
“Yang selama ini terjadi beberapa kebijakan sudah menunjukkan tidak memberi solusi untuk masyarakat,” kata Ichsanudin.
