Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai Kepolisian Sektor Lumajang, Jawa Timur, gamang dalam menindak kasus pertambangan pasir ilegal. Sebab, sebelum peristiwa pembunuhan petani, masyarakat sudah pernah melaporkan ancaman dan intimidasi terbuka terhadap petani yang menolak pertambangan tersebut.
“Kasus pertambangan ini sudah 2 tahun yang lalu bermasalah. Tapi puncaknya pada 21 September 2015 saat petani melaporkan illegal mining ke kepolisian. Pada Sabtu, 26 September, Salim Kancil disiksa oleh puluhan preman dengan menggunakan batu dan kayu hingga tewas,” kata Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Muhnur Satyahaprabu di Jakarta, Senin (28/9).
Kasus pembunuhan petani di Lumajang, Jawa Timur, tambah Muhnur, bukan yang pertama. Kasus pembunuhan petani di kawasan pertambangan dan perkebunan terus terjadi karena ketidakseriusan penegak hukum dalam mengungkap aktor intelektualnya, seperti pembunuhan petani Indra Pelani di Jambi oleh Tim Unit Reaksi Cepat. Tim ini dipekerjakan untuk melakukan pengamanan di perusahaan bidang perkebunan hutan tanaman industri milik PT Wira Karya Sejati.
“Aktor intelektualnya tidak pernah ditangkap seperti pemilik perusahaan atau direkturnya. Penegakan hukum itu tidak hanya pidana, tapi perdata dan lingkungan, sehingga mempunyai dampak yang besar terhadap perusahaan. Kalau hanya pidana, pasti pelaku yang diungkap orang bawahan saja. Sedangkan aktor utamanya tidak disentuh. Akibatnya kasus pembunuhan terhadap petani terus terjadi,” tandas Muhnur.
Karena itu, Muhnur meminta aparat penegak hukum untuk segera mengusut secara tuntas pelaku pembunuhan dan penganiayaan, termasuk aktor yang membekingi kejahatan pertambangan itu. Kita juga perlu menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah daerah melakukan segera audit perizinan tambang yang diduga berada di lahan Perhutani. Pemerintah harus berupaya melindungi hak-hak petani atas lahan produktif dan ruang kelola rakyat dari ancaman kegiatan pertambangan.
Sementara itu, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Ananto Setiawan menemukan beberapa kejanggalan dalam pertambangan di Lumajang, di antaranya adanya praktik korupsi dan pemalsuan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Kontras juga menilai ada keraguan dari polisi dalam kasus ini. Sebab sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Kancil terjadi, sudah banyak laporan dari masyarakat yang diterima kepolisian. Namun aparat ragu mengambil tindakan dalam merespons konflik sumber daya alam.
Tak hanya itu, Ananto menambahkan, pada Januari lalu Kapolres Lumajang pernah menyatakan kalau kegiatan pertambangan itu berguna bagi masyarakat. Bahkan dari tambang itu akan menjadi pendapatan asli daerah. “Dari pernyataan itu, kita bisa melihat posisi polisi itu di pihak mana,” kata Ananto.
Seperti diketahui, dua warga Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, menjadi korban penganiayaan belasan orang tak dikenal. Satu warga bernama Salim Kancil (52 tahun) tewas mengenaskan di pinggir jalan. Seorang lagi bernama Tosan (51 tahun) yang luka berat dan saat ini kondisinya kritis. Kedua korban kekerasan ini dikenal sebagai warga penolak tambang pasir di pesisir Pantai Watu Pecak.
