Pimpinan Pusat Muhammadiyah melihat ada gejala pelambatan dan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu terbukti dengan lambatnya penetapan pimpinan KPK terbaru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penundaan penetapan itu akan melemahkan eksistensi lembaga antirasuah secara psikologis, politis, dan hukum.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, tekad dan langkah pemerintah untuk memberantas korupsi kita hargai. Tapi pihaknya prihatin dengan masih tingginya korupsi di Indonesia dan ditemukan tiga gejala dalam pelemahan KPK.
“Pertama, penegakan hukum yang masih lemah. Bahkan kami melihat adanya usaha-usaha sistematis yang berusaha melemahkan eksistensi dan peran lembaga pemberantasan korupsi, khususnya KPK,” kata Haedar di Jakarta, Kamis (12/11).
Kedua, adanya tumpang tindih dan kurangnya kerja sama antara lembaga-lembaga negara, khususnya antara Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan. Karena itu, sulit untuk menuntaskan kasus korupsi skala besar tanpa melibatkan lembaga antirasuah.
Ketiga, adanya indikasi intervensi politik, baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif, dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau partai politik. Dengan adanya intervensi, penanganan kasus korupsi akan mengambang dan tidak jelas. Akibatnya, seluruh bangsa Indonesia dirugikan.
“Kita tidak ingin KPK mengalami pelemahan yang sistematis,” katanya. Sebab, konsekuensinya sangat luas jika ada pelemahan terhadap lembaga antirasuah ini. Masih bisa eksis cuma perannya tumpul. Sehingga pemberantasan korupsi berkurang.
Haedar menambahkan, saat ini belum tumbuh dan berkembang budaya antikorupsi baik di dalam tubuh birokrasi maupun masyarakat. Korupsi cenderung dilihat sebagai masalah politik dan hukum belaka sehingga aspek nilai, moral, dan keadabannya kurang mendapat perhatian. “Jadi, kita mendorong lagi gerakan moral untuk melawan pemberantasan korupsi.”
Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi mengatakan gagasan moral antikorupsi sudah digagas sejak 2003. Biasanya gerakan nasional ini akan mengurangi praktek korupsi. Di berbagai negara, butuh 10-20 tahun untuk mengurangi praktek tersebut. Akan tetapi selama 13 tahun KPK berdiri, kasus korupsi semakin tinggi.
“Sangat sedikit penyelenggara negara yang suka gerakan pemberantasan korupsi. Bahkan terjadi pelemahan secara konstitusi melalui undang-undang. Jika demikian, yang dirugikan adalah bangsa Indonesia,” ujar Hasyim.
Karenanya, tambah Hasyim, dia mendesak pemerintah dan DPR untuk tidak mempengaruhi KPK dengan politik dan tekanan. Sebab, selama ini baik di eksekutif dan legislatif dikuasai oleh politik. “Lembaga independen ini harus disterilkan dari politik, baik eksekutif maupun legislatif. Jika tidak, para koruptor akan terus mekar.”
Dia mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa ada hantaman ke KPK, baik dari individu maupun kelompok tertentu. “Karena itu, kita dukung KPK secara moral untuk memberantas korupsi,” tegas Hasyim.
