Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/geotimes/wordpress/wp-content/plugins/Plugin/plug.php on line 23
Pemerintah Luncurkan Sistem Partisipasi Publik | GEOTIMES
Jumat, April 16, 2021

Pemerintah Luncurkan Sistem Partisipasi Publik

PTUN Kabulkan Gugatan Retno Listyarti atas Ahok

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan mantan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 DKI Jakarta Retno Listyarti terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan...

RAPBN 2016 Masih Andalkan Utang

Meski dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 ada beberapa perubahan pada alokasi anggaran belanja, pada prinsipnya RAPBN tahun depan tak jauh...

KPK Tetapkan Dirut PT Aquamarine Tersangka Suap Panitera

Jakarta, 22/8 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) Yunus Nafik sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait...

Industri Kreatif Dinilai Makin Bergairah Sejak Jokowi Kenakan Busana Daerah

Jakarta, 22/8 - Desainer Amy Atmanto menilai industri kreatif khususnya fashion semakin bergairah setelah Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara serta sejumlah pejabat negara...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

ss851387
Kegiatan Partisipasi Politik Masyarakat untuk terlibat dalam proses Pembuatan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan oleh Akar Foundation bekerja sama dengan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri di Aula Pemerintahan Kabupaten Lebong./akarfoundation

Pemerintah bersama koalisi masyarakat sipil meluncurkan suatu program pemerintahan yang terbuka melalui Open Government Indonesia. Program ini merupakan pelembagaan partisipasi publik yang disusun secara partisipatif. Nantinya ini akan dijalankan oleh Kementerian, Lembaga hingga Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif dan akuntabel.

Deputi Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, mengatakan Open Government Indonesia merupakan lembaga kemitraan antara pemerintah dengan publik untuk menjaring seluas-luasnya aspirasi publik. Hal ini penting dilakukan agar pemerintah mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah betul-betul yang dibutuhkan oleh publik.

“Pelembagaan kemitraan pemerintah dengan publik ini tujuannya untuk melibatkan publik secara lansung dalam pemerintahan. Tujuannya agar ke depan dapat membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan terpercaya yang sejalan dengan Nawacita,” kata Yanuar ketika ditemui di Jakarta, Kamis (3/12).

Dia menjelaskan, ada tujuh tema besar yang bakal diangkat dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang terbuka ini. Di antaranya yaitu pelayanan publik, transparansi anggaran, penegakan hukum, lingkungan dan sumber daya alam, parlemen, pembangunan desa, dan tata kelola data. Tujuh tema tersebut nantinya akan disusun untuk menjadi rencana aksi selama dua tahun mendatang.

Melalui peranan Open Government Indonesia, kata dia, akan dikonsolidasikan berbagai inisiatif transparansi dan keterbukaan. Termasuk di sektor anti korupsi seperti strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, e-government, transparansi industri ekstraktif, perizinan satu pintu dan program-program lainnya.

“Ini dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal. Karena itu, publik diharap turut aktif dan untuk berpartisipasi sehingga tidak ragu dalam menyampaikan aspirasinya untuk mendukung program kerja pemerintah saat ini.”

Kepala Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, Fithya Findie, mengatakan proses penjaringan aspirasi publik nantinya akan dilakukan secara online dan offline. Secara offline, pihaknya akan mengunjungi langsung masyarakat di beberapa daerah seperti Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, dan Provinsi Aceh. Sedangkan secara online, pihaknya mengundang public mengunjungi situs opengovindonesia.org untuk menyampaikan aspirasinya.

“Kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada publik untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui online, yang akan resmi dibuka pada 4 sampai 19 Desember, atau selama 2 minggu.” [*]

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Berita sebelumnyaDiskredit Basuki
Berita berikutnyaDagelan Freeport
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Daniel Dhakidae, Kekuasaan dan Pelanggaran HAM

“Kekuasaan yang tidak memiliki kehormatan, tidak akan pernah mampu menghadirkan keadilan.” Ungkapan yang keras, menohok hati itu diucapkan oleh Bung Daniel Dhakidae awal tahun 2020...

Generasi Z dan Radikalisme Beragama

Peristiwa ledakan bom di Gereja Katedral Kota Makassar pada 28 Maret 2021 lalu, menggegerkan masyarakat Indonesia. Bukan hanya karena jenis ledakan yang masuk kategori...

Memandang Terorisme Melalui Evolusi Kultural

Bangsa Indonesia tengah dikejutkan dengan serangkaian serangan terorisme seperti ledakan bom di Gereja Makassar dan serangan ke Mabes Polri. Terorisme setidaknya telah merenggut 21.000...

Peran Besar Generasi Milenial Menuju Indonesia Maju

Menurut data Badan Pusat Statistika (2020), Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi yaitu sekitar 270 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 1,25%...

Dua Sisi Media Digital Terhadap Budaya Lokal

Mari kita mulai membaca dan sambil memperhatikan sekitar kita tentang Media,Budaya, dan Jati Diri. Mungkin kita sudah mengetahui istilah Globalisasi. Globalisasi itu ditandai dengan...

ARTIKEL TERPOPULER

Gagalnya Kudeta Terhadap Raja Yordania?

Pada 4 April 2021, Panglima Militer Yordania, Mayjen Yousef Huneiti menyatakan bahwa pihaknya telah meminta secara resmi Pangeran Hamzah untuk menghentikan semua kegiatan atau...

Eren Yeager, Kesadaran dan Kebebasan

Pemberitahuan: esai ini terdapat cuplikan cerita Attack on Titan (AoT) episode 73. Pada musim akhir seri AoT, Eren Yeager tampil dengan kondisi mental yang jauh lebih...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Daniel Dhakidae, Kekuasaan dan Pelanggaran HAM

“Kekuasaan yang tidak memiliki kehormatan, tidak akan pernah mampu menghadirkan keadilan.” Ungkapan yang keras, menohok hati itu diucapkan oleh Bung Daniel Dhakidae awal tahun 2020...

Memandang Terorisme Melalui Evolusi Kultural

Bangsa Indonesia tengah dikejutkan dengan serangkaian serangan terorisme seperti ledakan bom di Gereja Makassar dan serangan ke Mabes Polri. Terorisme setidaknya telah merenggut 21.000...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.