Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa solusi mengatasi kebakaran lahan adalah pembuatan kanal-kanal atau kanalisasi bisa kontraproduktif terhadap upaya penanganan kebakaran lahan dan hutan. Alih-alih mencegah terjadinya kebakaran di kemudian hari, justru kanal tersebut bisa memperparah situasi.
“Pembuatan kanal-kanal di lahan gambut justru menjadi penyebab keringnya lahan gambut sehingga sangat rentan terhadap kebakaran,” kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Tengah Arie Rompas, Jakarta, Jumat (25/9).
Dia menjelaskan ribuan kilometer kanal yang membelah-belah lahan gambut seluas 1,4 juta hektar pada Proyek Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah pada rezim Soeharto menjadi penyebab kebakaran lahan dan hutan sampai saat ini. Karena itu, Presiden Jokowi jangan mengeluarkan pernyataan yang dapat mengulang kesalahan yang dilakukan mantan Presiden Soeharto
Selama 18 tahun bencana asap yang disebabkan oleh penghancuran hutan dan lahan secara sistematis karena ekspansi industri monokultur mengalami pembiaran oleh berbagai rezim pemerintahan di Indonesia. Pembiaran ini mengakibatkan berbagai kerugian yang dialami warga masyarakat. Terutama di wilayah-wilayah di mana proses ekspansi ini berjalan masif dan mayoritas terjadi di ekosistem gambut, seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Selama bertahun-tahun pula titik-titik api dan kebakaran terjadi di konsesi-konsesi korporasi yang mengembangkan industri monokultur, seperti perkebunan kayu untuk industri pulp, serta perkebunan kelapa sawit. “Industri monokultur yang beroperasi di lahan-lahan gambut membelah-belah lahan gambut dan membangun kanal-kanal untuk mengeringkan lahan gambut sehingga cocok untuk ditanami komoditas seperti akasia dan kelapa sawit,” kata Arie.
Sementara itu, Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Kurniawan Sabar mengatakan pemerintah harus melakukan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan. Selain itu, pemerintah harus meninjau ulang perizinan dan luasan konsesi yang telah diberikan kepada korporasi, serta melakukan pemulihan dan perlindungan eksositem penting dan rentan seperti ekosistem gambut.
“Pemulihan ekosistem gambut dapat dilakukan dengan menyekat atau memblok kanal-kanal yang telah dibuat oleh industri monokultur untuk mengeringkan lahan gambut. Denagn demikian lahan-lahan gambut tersebut dapat terairi kembali,” kata Kurniawan. “Perintah Presiden untuk membangun kanal-kanal dan bukannya memblok kanal-kanal justru akan memperparah situasi yang ada.”
Seperti diketahui, pekan lalu Presiden Joko Widodo menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membangun kanal di Kalimantan Tengah. Pembangunan kanal ini dilakukan untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang semakin meluas.
“Tadi saya berdiam diri selama lima menit, tiba-tiba saja api membesar. Kuncinya ada di kanal. Segera lakukan kanalisasi dan harus besar-besaran,” kata Presiden Jokowi.[*]
