Divestasi atau pelepasan saham milik PT Freeport Indonesia diusulkan melalui skema penawaran umum perdana saham kepada publik atau initial public offering (IPO). Cara demikian dianggap merupakan cara terbaik. Namun begitu, berbagai kalangan menilai skema tersebut sesungguhnya justru tidak akan menyelesaikan permasalahan.
Candra Fajri Ananda, analis ekonomi dan bisnis dari Universitas Brawijaya, Malang, mengatakan skema divestasi saham PT Freeport Indonesia lewat IPO disebut-sebut merupakan alternatif terakhir. Pilihan ini seolah menjadi pembenaran untuk menghindari timbulnya konflik seperti yang terjadi saat ini di antara para elite politik.
“Skema divestasi saham PT Freeport melalui IPO di bursa saham itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan ini tentu bukan solusi yang terbaik. Sebab, persoalan Freeport tidak hanya menyangkut saham, tetapi lebih dari itu,” kata Candra dalam dikusi di Jakarta, Senin (7/12).
Menurut dia, persoalan yang lebih mendasar dan harus menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai kesejahteraan masyarakat Papua, terutama mereka yang berada di sekitar perusahaan asal Amerika Serikat tersebut beroperasi. Tak hanya itu, aspek keuntungan ekonomis bagi negara sudah sepatutnya juga diperhatikan.
“Jika sebagian saham PT Freeport Indonesia dibeli oleh seorang pengusaha pun tidak akan menyelesaikan masalah tambang emas di Papua tersebut,” ujarnya.
“Apalagi kalau sampai di lempar ke pasar modal, tidak menutup kemungkinan pembelinya nanti adalah pihak Freeport melalui mitra-mitranya. Ini mudah sekali bagi pemilik Freeport untuk membeli kembali sahamnya di pasar modal. Jelas, dia mampu karena memiliki permodalan yang sangat kuat.”
Karenanya, dia menyarankan, agar divestasi saham Freeport sebaiknya dikelola negara. Caranya bisa dikelola oleh badan usaha milik negara yang sudah ada seperti PT Antam dan lainnya. Jika perlu pemerintah membentuk BUMN baru. Langkah ini lebih baik, sehingga bisa memberi banyak keuntungan bagi Indonesia, ketimbang melepaskan saham Freeport dan membiarkan Freeport atau swasta mengeruk keuntungan pribadi.
Sementara itu, Direktur Indonesian Resources Studies Marwan Batubara mengatakan, pemerintah harus mengambil alih saham Freeport tanpa melalui IPO. Sebab, jika melalui IPO, negara tentu tidak bisa ikut mengelola. Akibatnya, manfaat keuntungan sangat besar yang ada pada Freeport tersebut tidak akan bisa diraih oleh negara.
“Apa pun risikonya dengan Amerika Serikat, IPO ini jangan sampai dibiarkan. Kita harus bisa menguasai saham itu. Jika IPO ini dibiarkan, saham kita tidak akan bertambah. Karena itu, tradisi yang jelek ini kita harus putuskan. Buktikan kalau pemerintahan yang sekarang ini berbeda dari pemerintahan sebelumnya,” kata Marwan.
