Selasa, Juni 15, 2021

KPU: Revisi UU Pilkada Harus Diprioritaskan

Menag dan Bupati Purwakarta Kunjungi Keluarga Korban Pembakaran di Bekasi

Cikarang Bekasi, 7/8 - Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudd bersama Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mendatangi rumah korban pembakaran yang diduga pencuri pengeras suara untuk...

Ikrar: Bukan Tak Mungkin MKD Sudah Ada Kesepakatan

Keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan yang menunda putusan sidang terkait kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto disebut berpotensi akan...

Moratorium Gaya Susi Dinilai Berdampak Positif

Selama tahun 2015 perikanan nasional kembali menggeliat. Langkah tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melarang kapal-kapal asing menangkap ikan di Indonesia berdampak positif terhadap...

Yulianis Beberkan Mantan Komisioner KPK Terima Rp1 M dari Nazaruddin

Jakarta, 24/7 - Saksi kunci kasus korupsi Wisma Atlet Yulianis mengungkapkan mantan Komisioner KPK Adnan Pandu Pradja menerima uang Nazaruddin senilai Rp1 milar melalui...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay (kiri), Ketua KPU Sulut Yessy Momongan (tengah), dan Ketua KPU Manado Jusuf Wowor menjadi nara sumber pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Gedung Balai Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (10/2). Tidak kurang dari 316 PPK dan PPS mengikuti Bimtek yang bertujuan untuk memantapkan kesiapan pelaksanaan pemilihan Wali Kota Manado pada 17 Februari mendatang. ANTARA FOTO
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay (kiri), Ketua KPU Sulut Yessy Momongan (tengah), dan Ketua KPU Manado Jusuf Wowor pada kegiatan Bimbingan Teknis di Gedung Balai Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (10/2). Kegiatan ini bertujuan memantapkan kesiapan pelaksanaan pemilihan Wali Kota Manado pada 17 Februari mendatang. ANTARA FOTO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 masih banyak kendala akibat aturan yang kurang lengkap. Karena itu, perlu revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, dalam revisi UU Pilkada ada beberapa poin yang harus diprioritaskan sehingga pilkada bisa terlaksana secara efektif. Hal itu berkaca pada pilkada sebelumnya, ketika persoalan fasilitas hingga dana bisa menjadi faktor utama pelaksanaan pilkada tidak maksimal.

“KPU tidak bisa membangun tempat pemungutan suara (TPS) sendiri karena tidak ada pengaturannya,” kata Hadar usai Launching Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pilkada 2017 di Jakarta, Senin (15/2). “Kami berusaha keras tapi tidak sanggup melayani semua pasien di rumah sakit. Karena itu, kami ingin sekali ada pengaturan yang bisa membuat TPS secara khusus.”

Selain itu, daftar pemilih tetap dinilai terlalu bercabang dan kaku sehingga KPU harus bekerja lebih ekstra untuk melakukan pengecekan kebenarannya. Hadar berpandangan bahwa DPTb 1 penyusunannya sangat pendek, pada akhirnya jumlah pemilih tidak terjaring dengan banyak.

“Kami menilai DPTb1 dijadikan satu dengan DPTb2 sehingga masyarakat dapat memilih langsung di hari pelaksanaannya,” katanya. Selanjutnya, Hadar mengatakan, pemerintah memberikan data perubahan dari data sebelumnya. Jadi, tidak perlu memberikan data keseluruhan pemilih pada tahun sebelumnya.

Hadar juga menegaskan, pihaknya mengakui cukup kewalahan menghadapi sengketa pencalonan pilkada. “Karena sejumlah sengketa yang bisa berjalan terus, padahal sudah final. Akibatnya, ada beberapa daerah yang pilkadanya harus ditunda dan jadi pilkada susulan.”

Pihaknya juga terkendala pada pendanaan. KPU sangat berharap dana dicairkan sejak awal dan jangan bertahap. Sebab, dari evaluasi pilkada lalu, dana dicairkan bertahap itu pun masih ditunda-tunda.

Hadar menyontohkan Pilkada Manado yang akan berlangsung pada 17 Februari 2016. Hingga kini, Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NHPD) belum mencairkan dana kepada KPU untuk penyelenggaraan pilkada. Padahal, pelaksanaannya tinggal dua hari lagi.

“Pendanaan belum jelas, padahal dijanjikan akan beres. Jadi, NPHD segera diturunkan dana tepat waktu sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak cair, tidak bisa dilaksanakan,” kata Hadar.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

McDonalds dan “The BTS Meal”

Belum lama ini, perusahaan ternama di dunia yaitu McDonalds (Mcd) mengeluarkan menu terbarunya, yakni “The BTS Meal” yang terdiri dari Mc Chicken Nugget, French...

Kenapa Kuliah Gratis?

Buku dan pena adalah senjata terbaik melawan kemiskinan ~ Malala Yousafzai Memberi bekal dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan adalah cara terbaik menolong orang untuk keluar...

Buya Syafii Maarif, Harapan Terus Ada

Siapa yang tidak tahu Buya Ahmad Syafii Maarif ini. Tokoh Muhammadiyah dan tokoh nasional penting yang masih tersisa pada zaman ini. Mestinya, orang seperti...

Menakar Komunikasi Persuasi Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi

Pada awal tahun 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 (Covid-19) masuk...

BTS Meals dan Cerita Kuatnya Soft Power

BTS Meal merupakan sebuah menu paket makanan hasil kolaborasi antara salah satu franchise makanan cepat saji besar di dunia yakni McDonald's atau biasa dikenal...

ARTIKEL TERPOPULER