Kesepakatan Conference of Parties (COP21) di Paris dinilai merupakan solusi palsu dalam mengatasi perubahan iklim global. Pasalnya, negara-negara maju telah menggeser harapan yang sangat jauh untuk masyarakat secara global, terutama bagi yang berada di negara-negara berkembang.
Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Kurniawan Sabar, mengatakan, negara maju–khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa–seharusnya melakukan pembagian tanggung jawab yang adil (fair share) untuk menurunkan emisi. Caranya, dengan memberikan pendanaan dan dukungan alih tekhnologi bagi negara-negara berkembang untuk membantu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Namun, yang terjadi di Paris, negara-negara kaya berupaya membongkar konvensi perubahan iklim untuk memastikan kepentingan mereka sendiri. Hasil COP21 di Paris hanya memberikan masyarakat kesepakatan palsu. Melalui janji-janji dan taktik intimidasi, negara-negara maju telah mendorong sebuah kesepakatan yang sangat buruk,” kata Kurniawan di Jakarta, Selasa (15/12).
Dia menjelaskan, kesepakatan Paris menegaskan 2 derajat Celcius sebagai tingkat maksimum kenaikan temperatur global, dan setiap negara harus meningkatkan upaya untuk membatasi peningkatan temperatur hingga batas 1,5 derajat Celcius. Menurutnya, hal ini tidak akan berarti apa-apa tanpa mensyaratkan negara-negara maju untuk memangkas emisinya secara drastis dan memberikan dukungan finansial sesuai tanggung jawab yang adil.
“Tanpa kompensasi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, negara-negara berkembang dan negara miskin yang rentan justru akan menanggung berbagai masalah dan beban dari krisis tersebut. Padahal, sebenarnya bukan mereka yang menciptakan,” ujarnya.
Menurut Kurniawan, kesepakatan di Paris tentu akan memberikan dampak sangat signifikan bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Sebab, kesepakatan tersebut tidak memberikan jaminan perubahan pada sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Akibatnya, hal tersebut membuat lingkungan dan masyarakat Indonesia yang rentan terdampak perubahan iklim akan berada dalam kondisi yang semakin mengkhawatirkan.
“Kita tak bisa berharap ada perbaikan sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang lebih maju, jika pengelolaan hutan, pesisir dan laut, serta energi Indonesia masih menjadi bagian dari skema pasar. Khususnya hanya untuk memenuhi hasrat negara maju untuk mitigasi perubahan iklim,” tuturnya.
Sikap pemerintah Indonesia, kata Kurniawan, sangat pragmatis dan tidak memainkan peran strategis dalam negosiasi di Paris. Dalam konferensi tersebut Indonesia hanya sebagai negara yang mengekor pada kesepakatan dan kepentingan negara maju. Pemerintah Indonesia lebih mementingkan dukungan program yang merupakan bagian dari mekanisme pasar yang telah dibangun negara-negara maju dalam negosiasi di Paris.
Padahal, lanjut dia, dukungan yang dimaksudkan pemerintah Indonesia dari kesepakatan di Paris tidak akan berarti. Sebab, itu tidak akan berhasil tanpa ada perbaikan tata kelola hutan dan gambut, pesisir dan laut, menghentikan penggunaan energi dari sumber kotor batubara, serta menghentikan kejahatan korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
