Jakarta, 16/8 – Kementerian Pertanian mengklaim kesejahteraan petani terus membaik yang hal itu terlihat dari upah buruh tani yang mengalami peningkatan.
Plt. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa peningkatan upah buruh tani ini sebagai sesuatu yang positif karena menjadi salah satu tolok ukur peningkatan pendapatan petani.
“Dengan meningkatnya nilai upah riil ini bisa disebut adanya peningkatan dari pendapatan yang diterima buruh. Semakin tinggi upah riil maka bisa disebut semakin tinggi pula daya beli buruh tani,” ungkap Suwandi.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), upah buruh tani Juli 2017 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, baik secara nominal maupun riil.Upah nominal harian buruh tani nasional naik sebesar 0,18 persen dibanding upah buruh tani Juni 2017.
Jika pada Juni 2017 upah nominal harian buruh tani senilai Rp49.912 maka pada Juli 2017 tercatat senilai Rp50.003.
Sementara itu, upah riil juga meningkat sebesar 0,03 persen, dari bulan Juni 2017 senilai Rp 37.296 menjadi Rp37.408 pada bulan Juli 2017.
Pada bulan Juni 2017, upah nominal harian buruh tani naik sebesar 0,26 persen dibandingkan bulan Mei 2017, yaitu dari Rp49.782 menjadi Rp 49.912 per harinya. Sementara upah riil juga mengalami kenaikan sebesar 0,04 persen, yaitu Rp37.380 menjadi Rp37.396.
Meningkatnya nilai upah buruh tani juga diikuti dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP).
NTP Juli 2017 tercatat sebesar 100,65 atau naik sebesar 0,12 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Sementara NTUP Juli 2017 tercatat sebesar 109,75 persen atau naik 0,15 persen dibandingkan NTUP bulan sebelumnya.
“Kenaikan upah harian buruh tani yang diikuti kenaikan NTP maupun NTUP ini bisa disebut sebagai indikasi kesejahteraan petani terus membaik,” ujar Suwandi.
Menurut dia petani akan selalu menjadi pertimbangan utama Kementan dalam merumuskan kebijakan dan programnya, karena mereka pelaku utama swasembada pangan.
“Keberhasilan swasembada pangan akan sangat ditentukan oleh petani sebagai pelaku utama. Tentunya kesejahteraan petani akan selalu menjadi perhatian utama kami,” tegas Suwandi.
Selama ini, Kementan menjalankan program-program yang diharapkan dapat mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan petani, seperti pelatihan dan pendampingan, perlindungan harga petani dengan kebijakan harga pembelian maupun harga eceran, serta membangun kemitraan dalam penyerapan hasil tani, baik dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pengusaha swasta.
Selain itu, Kementan juga menambah alokasi anggaran untuk sarana produksi pertanian, seperti perbaikan jaringan irigasi, pembangunan embung, bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan benih unggul, subisdi pupuk, perluasan areal tanam, serta bantuan lainnya yang dapat berdampak pada peningkatan produksi pangan. “Peningkatan produktivitas pangan tentunya dapat turut berdampak terhadap perbaikan kesejahteraan petani,” ujarnya.
(Sumber: Antara)
