Untuk menyamakan persepsi mengenai program pembangunan transportasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengadakan pertemuan dengan para gubernur di Indonesia. Pertemuan itu untuk komunikasi, koordinasi, dan pembangunan sistem pelayanan transportasi di seluruh provinsi Indonesia agar mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat.
“Kemenhub memiliki empat fokus kerja, yakni peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas, dan tata kelola dan regulasi,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Julius Adravida Barata dalam keterangan resmi di Jakarta pekan lalu (11/2).
Untuk mengimplementasikan empat fokus kerja itu, Kemenhub mengalokasikan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 48,46 triliun. Anggaran itu, menurut Julius, difokuskan untuk peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi sebesar Rp 12,501 triliun, peningkatan kualitas pelayanan Rp 5,501 triliun, peningkatan kapasitas Rp 22,443 triliun, dan tata kelola serta regulasi/dukungan manajemen Rp 8,020 triliun.
Berdasarkan data Kemenhub, mayoritas provinsi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara mendapat anggaran di atas Rp 1 triliun. Sembilan provinsi di wilayah tersebut mendapat total anggaran sebesar Rp 14,9 triliun. Julius menjelaskan anggaran tersebut diperuntukkan pembangunan gardu listrik 2×4.000 KW di Jakarta Kota (tahun jamak 2015-2016), pengadaan pesawat latih di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug dan pembangunan jalur ganda kereta api (pemasangan rel) antara Maja-Rangkasbitung.
Selanjutnya, pembangunan Bandara Kertajati, pembangunan terminal baru di Bandara Sultan M. Kaharuddin serta pembangunan fasilitas Pelabuhan Labuan Bajo.
Sedangkan 10 provinsi di Sumatera menerima anggaran sebesar Rp 7,4 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, operasi bus perintis, subsidi angkutan udara perintis, pembangunan Balai Diklat Pelayaran Pariaman, pembangunan badan jalan kereta api Muarakalaban-Muaro, serta pemasangan dan pengadaan pelampung suar.
Tak hanya itu, anggaran untuk empat provinsi di Kalimantan sebesar Rp 2,3 triliun. Anggaran itu, tambah Julius, mencakup penyusunan rencana induk dan Detailed Engineering Design (DED) Terminal Barang Internasional Entikong, pengerukan alur pelayaran atau kolam Pelabuhan Pontianak, dan DED pembangunan jalur kereta api lintas Pontianak-Sambas-batas negara. Ada juga studi kelayakan dan jalur kereta api lintas Pontianak-Tayan-Sanggau dan peningkatan tahap kedua dermaga sungai di Banjarjaya Kabupaten Banjarmasin.
Sementara itu, Kemenhub merencanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, studi kelayakan dan pembangunan jalur kereta api antara Topoyo-Palu, pembangunan kapal perintis tipe 2.000 Gross Tonnage (GT), serta studi kelayakan dan jalur kereta api lintas Moutong-Marissa-Isimu di Sulawesi. Untuk merealisasikan sejumlah program di Sulawesi itu, pihaknya menggunakan anggaran Rp 4,1 triliun.
Selanjutnya, untuk Maluku dan Papua, Kemenhub menggelontorkan anggaran sebesar Rp 5,4 triliun. Anggaran tersebut untuk merealisasikan subsidi angkutan darat dan penyeberangan perintis, pembangunan fasilitas Pelabuhan Babang serta melanjutkan levelling landasan pacu Bandara Babulah Ternate dan sebagainya.
