Jakarta, 18/8 – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memprioritaskan program penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru dengan memberi perhatian lebih besar pada pembiayaan tahun anggaran 2018.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi di Jakarta, Jumat, menjelaskan Program Prioritas Nasional di bidang pendidikan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 memprioritaskan pendidikan vokasi dan kualitas guru.
Informasi yang dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI menunjukkan Kemendikbud menjadi kementerian kesembilan dengan anggaran terbesar pada 2018 dengan total Rp40,092 triliun.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penyediaan 10,4 juta Kartu Indonesia Pintr (KIP) untuk siswa SD, program penguatan pendidikan vokasi seperti penyediaan layanan kursus dan pelatihan kewirausahaan bagi 45 ribu angkatan kerja muda, dan sertifikasi 15.000 orang guru vokasi.
Selain prioritas dua program tersebut, Didik menyebutkan Kemendikbud juga memberikan perhatian pada bidang lain melalui penyelarasan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
Kemendikbud akan melakukan penguatan penjaminan mutu pendidikan. Pembangunan sarana dan prasaranan pendidikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang diprioritaskan untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Sedangkan sarana dan prasarana untuk penambahan akses akan diprioritaskan melalui anggaran transfer daerah.
Adapun pembiayaan pembangunan kebudayaan diselaraskan dengan UU Pemajuan Kebudayaan yang baru disahkan pada 2017 dengan peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan warisan budaya yang didukung dengan sistem registrasi warisan budaya yang terstruktur dan akurat.
Selain itu juga dilakukan peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara.
(Sumber: Antara)